Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Rai Wirajaya : Selayaknya Desa Adat Mendapat Bantuan Pemerintah Dari APBN

Bali Tribune/ IG Agung Rai Wirajaya
Bali Tribune, Denpasar  - Senafas dengan apa yang dilontarkan Gubernur Bali, Wayan Koster beberapa waktu lalu terkait  harapan pelestarian desa adat dibantu dari APBN sebagaimana mengemuka dalam tatap muka Menkeu Sri Mulyani dengan bendesa adat se Bali belum lama ini patut didukung semua pihak. "Sebagai orang Bali dan juga wakil rakyat Bali, kita wajib berjuang semaksimal mungkin agar dana desa adat bisa dianggarkan di APBN," ujar Anggota Komisi XI DPR RI IGA Rai Wirajaya, Rabu (20/3) saat ditanya terkait dana desa adat.
 
Menurut Rai Wirajata, saat ini Desa Dinas dan Kelurahan sudah mendapat dana dari APBN. "Jadi selayaknya juga ke depannya ada anggaran untuk desa adat di seluruh Tanah Air," ujar politisi PDI Perjuangan asal Peguyangan Denpasar ini.
 
Menurutnya dana desa adat ini sangat strategis dan penting bagi pelestarian dan pengembangan adat dan budaya Bali agar jangan sampai punah. Apalagi dengan kemajuan zaman di era globalisasi ini, tantangan desa adat sangat besar. Dan yang tak kalah penting desa adat ini juga turut memberi kontribusi yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi melalui industri pariwisata. "Ekonomi Bali sebagian besar didapat dari pariwisata. Jadi mendukung desa adat akan memberi dampak positif bagi kemajuan Bali," tegas  Rai Wirajaya yang kini Caleg DPR RI Dapil Bali dari PDI Perjuangan ini.
 
Untuk itu, dia berharap nantinya usulan dana desa adat ini bisa masuk di APBN 2020. "Campur tangan pemerintah dalam membiayai desa adat ini sangat penting. Saya lihat celah-celah itu pasti ada," tambahnya.
 
Menurut Rai Wirajaya, masing-masing desa adat memiliki kekhasan. Namun pada intinya bagaimana bisa menjaga kelestarian desa adat itu sendiri. Seperti adanya omed omedan, perang pandan dan atraksi lainnya yang  dilakukan desa adat untuk melestarikan tradisi yang ada. 
 
Ke depan kalau memungkinkan, kearifan budaya lokal itu bisa lebih sering ditampilkan selain untuk menjaga dan mengbangkannya juga untuk pariwisata. "Sebagai  orang Bali tentu wajib untuk memperjuangkan semaksimal mungkin dana desa adat ini yang pemanfaatannya juga untuk penguatan SDM," tambahnya.
wartawan
Redaksi
Category

Bupati Adi Arnawa Hadiri Prosesi Ngodak Pelawatan di Pura Dalem Bebalang Carangsari

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, menghadiri sekaligus menjadi upasaksi dalam rangkaian Karya Ngodak Pelawatan Ida Sesuhunan di Pura Dalem Bebalang, Desa Adat Carangsari, Kecamatan Petang, Rabu (25/3/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Mahkamah Agung Ambil Sumpah Dewan Komisioner OJK Baru, Perkuat Stabilitas Sektor Keuangan Nasional

balitribune.co.id | Jakarta - Tujuh Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengucapkan sumpah jabatan di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (25/3/2026). Pengambilan sumpah dilakukan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Sunarto berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisioner OJK.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kadisparbud Bangli Tegaskan Pungutan Retribusi Kintamani yang Viral Adalah Resmi dan Sesuai SOP

balitribune.co.id | Bangli - Pungutan retribusi wisata Kintamani, Bangli kembali viral dan menuai pro-kontra. Pasalnya, pungutan retribusi dilakukan di badan jalan. Menyikapi realita tersebut, Kadis Pariwisata Dan Kebudayaan (Disparbud) Bangli I Wayan Dirgayusa angkat bicara. Mantan Camat Kintamani ini mengatakan bahwa petugas yang melakukan pungutan adalah petugas resmi Pemkab Bangli. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Proyek Shortcut 9-10 Terancam Mandek, Warga Pegayaman Tolak Ganti Rugi Lahan

balitribune.co.id I Singaraja - Pembangunan proyek jalan pintas (shortcut) titik 9 dan 10 yang melintasi Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Buleleng, masih menyisakan persoalan pelik. Sejumlah warga pemilik lahan menyatakan keberatan dan menolak nilai ganti rugi yang ditetapkan pemerintah karena dianggap tidak adil dan jauh dari harapan.

Baca Selengkapnya icon click

Gubernur Koster Minta Pansus TRAP DPRD Bali Awasi Ketat Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id I Denpasar - Gubernur Bali Wayan Koster meminta DPRD Provinsi Bali, khususnya Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dan Aset Publik (TRAP), untuk terus mengawasi alih fungsi lahan produktif yang semakin masif di Pulau Dewata.

Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-28 DPRD Bali, Rabu (25/3/2026), sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.