Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Raker dengan PDAM Tirta Mangutama, Komisi III DPRD Basung Dorong Penambahan Reservoar di Kuta Selatan

dprd
Bali Tribune / RAKER - Komisi III DPRD Badung foto bersama usai Raker dengan PDAM Tirta Mangutama, Senin (6/4/2026)

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi III DPRD Badung menggelar rapat kerja bersama direksi Perumda Air Minum (PDAM) Tirta Mangutama untuk mengevaluasi kinerja perusahaan, Senin (6/4/2026). Dalam pertemuan tersebut, DPRD mendesak percepatan infrastruktur untuk mengatasi krisis air di Kuta Selatan.

​Ketua Komisi III DPRD Badung, I Made Ponda Wirawan, menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan air bersih merupakan visi prioritas daerah yang harus segera dituntaskan. Langkah konkret yang didorong adalah percepatan pembangunan reservoar (penampungan air) di wilayah Kuta Selatan. Selain itu legislatif juga mendesak PDAM mempercepat pengurusan izin proyek pipa bawah laut yang si telah berjalan selama satu tahun.

​"Harapannya tahun ini bisa terealisasi, sehingga permasalahan air di Kuta Selatan, khususnya daerah atas, bisa kita selesaikan secara perlahan," ujar Ponda Wirawan.

Ia menambahkan, semakin banyak cadangan air melalui reservoiar, maka pelayanan kepada masyarakat akan semakin optimal.

​Direktur Utama PDAM Tirta Mangutama, I Wayan Suyasa, memaparkan bahwa meskipun perusahaan meraih peringkat ke-9 nasional versi BPKP, tantangan finansial dan operasional masih membayangi. Pendapatan perusahaan diproyeksikan menurun dari Rp282,6 miliar pada 2024 menjadi Rp280,07 miliar pada 2025, yang berdampak pada penurunan laba dari Rp49,19 miliar ke angka Rp38,63 miliar.

​"Penurunan ini dipengaruhi persaingan usaha di kawasan pariwisata serta keterbatasan infrastruktur perpipaan," jelas Suyasa.

Saat ini, cakupan layanan baru mencapai 62,92 persen, dengan target peningkatan hingga 85 persen melalui sinergi bersama pemerintah daerah.

​Sebagai solusi perluasan infrastruktur, Komisi III menyarankan PDAM berkoordinasi dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) untuk memanfaatkan lahan Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) di perumahan-perumahan yang telah diserahkan ke Pemda. Lahan tersebut dinilai potensial untuk lokasi pembangunan reservoir tambahan guna memperkuat distribusi di wilayah padat penduduk dan dataran tinggi.

Rapat sendiri dipimpin Ketua Komisi III, Made Ponda Wirawan dengan dihadiri para anggota Komisi III seperti I Made Retha, Made Sumerta, Nyoman Karyana, IGN Shaskara, I Gede Aryantha dan I Wayan Sandra. Sementara Dirut Wayan Suyasa hadir didampingi para jajarannya. 

wartawan
ANA
Category

Belanja Badung Tembus Rp13,09 Triliun, PDIP Soroti Infrastruktur dan Wajah Pariwisata

balitribune.co.id | Mangupura - Belanja daerah Kabupaten Badung dalam RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dirancang mencapai Rp13,09 triliun. Angka tersebut meningkat Rp1,56 triliun atau 13,56 persen dibandingkan APBD induk yang sebesar Rp11,52 triliun. Sementara pendapatan daerah dirancang Rp10,50 triliun, naik Rp170,11 miliar atau 1,65 persen dari APBD induk Rp10,33 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Upah Pekerja di Bali Dinilai Terlalu Imut, Nyoman Parta Sebut Kebutuhan Hidup Layak Harus Jadi Acuan Pengupahan

balitribune.co.id | Gianyar - Upah pekerja di Bali dinilai belum sebanding dengan tingginya biaya hidup. Upah pekerja di Bali dinilai terlalu kecil alias Imut jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup pekerja di Bali.  

Baca Selengkapnya icon click

Gerindra Setujui Perubahan APBD Badung 2026, Soroti Infrastruktur Kuta dan Banjir

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Gerindra DPRD Badung menyatakan menyetujui Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPRD Badung, Jumat (11/9/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sertifikat Elektronik Pertanahan Disorot, Masyarakat Diingatkan Waspadai Data hingga Proses Peralihan Hak

balitribune.co.id | Singaraja – Munculnya sejumlah masalah pada digitalisasi layanan pertahanan memantik kekhawatiran sejumlah pihak. Terutama potensi kesalahan data, pemetaan bidang hingga lambannya proses administrasi berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan administrasi. Karena itu masyarakat diminta untuk lebih teliti saat mengurus sertifikat berbasis digital.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.