Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

RAPBD 2023 Ditetapkan, Sejumlah Program Jadi Prioritas

Bali Tribune / Rapat paripurna penetapan RAPBD 2023 bertempat di ruang rapat bersama DPRD Bangli di Kelurahan Kubu, Bangli, Rabu (9/11).
baltribune.co.id | BangliDPRD Bangli menggelar rapat paripurna penetapan RAPBD tahun 2023 di ruang rapat bersama DPRD Bangli di Kelurahan Kubu, Bangli, Rabu (9/11). Sejumlah kegiatan pembangunan jadi prioritas termasuk penataan di kecamatan. 
 
Sementara itu Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika dihadiri oleh Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, Wakil Bupati I Wayan Diar, Sekda Bangli IB Giri Putra dan juga pimpinan OPD. 
 
Ketua DPRD Bangli, Ketut Suastika mengatakan APBD 2023 telah ditetapkan. RAPBD 2023 yang ditetapkan belanja daerah Rp 1,139 triliun, pendapatan daerah Rp 1,071 triliun dan defisit sebesar Rp 68 miliar. "Setelah penetapan menunggu proses verifikasi dan evaluasi di provinsi," jelasnya. 
 
Namun demikian, dalam 3 hari ke depan akan dilakukan penyesuaian anggaran yang belum tercover. "Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah melakukan rapat dan menyepakati ada beberapa kegiatan yang perlu dilakukan penyesuaian. Dari tim teknis memberikan waktu tiga hari untuk penyesuaian ini. Salah satunya untuk anggaran OPD baru yakni Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida)," ungkap politisi PDIP ini. Menurut Ketut Suastika penyesuaian juga menyangkut anggaran rutin seperti gaji. 
 
Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta mengatakan program prioritas di tahun 2023 akan lebih cepat dieksekusi. Diharapkan dana alokasi khusus (DAK) 2023 bisa diproses tender pada bulan Desember dan akhir Februari sudah berkontrak. Dengan begitu silpa bisa dimohonkan untuk program lainnya. "Proses lebih cepat dan bisa kita laporkan ke pusat pada akhir Februari 2023, harapannya seluruh sisa DAK bisa dimanfaatkan kembali," kata Bupati Sedana Arta. 
 
Salah satu DAK 2023 yakni untuk pasar tematik di Pasar Singamandawa, Kintamani sebesar Rp 75 miliar. Selain itu masih ada kegiatan penataan untuk di kecamatan sehingga terjadi pemerataan. "Sejumlah kegiatan menjadi prioritas di tahun 2023, termasuk juga untuk penataan di wilayah kecamatan," ujar bupati asal Desa Sulahan, Kecamatan Susut ini.
wartawan
SAM
Category

Babak Baru Birokrasi Tabanan, Dinas PUPRPKP Dipecah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Melebur

balitribune.co.id | Tabanan - Momentum rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Rabu (18/2/2026) menandai babak baru penataan birokrasi di awal tahun 2026. Selain penyegaran pejabat, kebijakan ini juga diiringi dengan pemekaran dan penggabungan sejumlah Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Apresiasi Perangkat Daerah Raih WBBM dari KemenPAN-RB

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang telah menetapkan tiga Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

HUT ke-238 Kota Denpasar, Memperkuat Partisipasi Disabilitas dalam Pelestarian Budaya

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial kembali menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita Penyandang Disabilitas di Gedung Santi Graha Denpasar, Kamis (19/2).  Kegiatan yang mengusung tema “Widya Guna Sudha Paripurna” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Izin BPR Kamadana Dicabut, OJK: Nasabah Tenang, Simpanan Dijamin LPS

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dana Tak Kunjung Cair, Paguyuban Nasabah LPD Bedulu Terjebak Janji Manis Pengurus dan Bendesa

balitribune.co.id | Gianyar - Setahun sudah perjanjian kesepakatan antara nasabah, Ketua LPD, dan Bendesa Adat Bedulu ditandatangani, namun hingga kini realisasinya masih nihil. Nasib dana nasabah pun semakin tidak pasti lantaran pihak Bendesa Adat maupun Ketua LPD terkesan saling lempar alasan. Kondisi ini membuat para nasabah bimbang, terutama terkait biaya tambahan jika harus menempuh upaya hukum.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.