BALI TRIBUNE - Dana bergulir Pemkab Badung yang disalurkan melalui Puskop Jagadhita ternyata belum beres. Sedikitnya Rp 700 juta dari Rp 9 miliar lebih dana yang dikucurkan Pemkab Badung belum kembali ke kas daerah. Puskop Jagadhita sendiri sempat dibelit kasus hingga menyeret pengurusnya ke meja hijau.
Kadis Koperasi UKM dan Perdagangan Badung Ketut Karpiana yang dikonfirmasi, Selasa (16/5) membenarkan, masih ada dana bergulir yang belum dikembalikan ke kas daerah. “Yang belum kembali sekitar Rp 700 juta, sedangkan sisanya sudah dikembalikan ke kas daerah,” akunya.
Dana tersebut, kata dia diterima oleh sekitar 14 koperasi primer yang ada di Badung. Dan celakanya belasan koperasi tersebut kini sudah bangkrut. “Tapi bagaimana pun juga dana itu tetap harus dikembalikan,” kata Karpiana.
Untuk memburu koperasi pengguna dana bergulir itu, pihaknya kini telah menurunkan tim. Tim ini bertugas melacak keberadaan pengurus koperasi. Saat ini tim telah menemukan identitas serta alamat para pengurus koperasi tersebut. “Tim kami sudah turun. Intinya pengurus tetap harus bertanggung jawab dan mengembalikan dana tersebut,” tegasnya .
Dan meski pemberian dana bergulir pernah bersamalah, Karpiana memastikan pemberian dana bergulir akan terus berlanjut. Hanya saja mekanisnya akan diubah. Dana berguir kedepannya akan dikelola oleh Unit Pengelola Dana Bergulir (UPDB). Selain kepada koperasi, dana bergulir juga akan diberikan kepada kalangan UMKM.
Soal suku bunga, tetap dikenakan 4 persen. Selain dikenakan bunga, peminjam juga tetap harus menyerahkan agunan. Pada tahap awal, UPDB akan mengelola dana yang sudah dikembalikan di atas Rp 8 miliar. Selanjutnya, jika memang diperlukan, tak tertutup akan ditambah lagi.
“Modal merupakan salah satu syarat penting dalam sebuah koperasi. Karenanya, bantuan permodalan sangat dibutuhkan koperasi untuk bisa menjadi sehat dan besar,” pungkas pejabat asal Cemagi ini.
