Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

RI-Malaysia Sepakat Jaga Stabilitas Kawasan

GBC MALINDO -- Menhan RI Ryamizard Ryacudu, didampingi Menhan Malaysia H Mohamad bin Sabu ketika memimpin Sidang GBC Malindo ke-41 Tahun 2018, di Kuta, Kamis (15/11).

BALI TRIBUNE - Indonesia dan Malaysia adalah dua negara serumpun, yang dalam tataran regional memiliki peran penting dalam memelihara stabilitas dan kemajuan di kawasan Asia Tenggara. Demikian dikatakan Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu, didampingi Menhan Malaysia H Mohamad bin Sabu ketika memimpin Sidang General Border Committee Malaysia Indonesia (GBC Malindo) ke-41 Tahun 2018, di Kuta,  Kamis (15/11). Sidang GBC Malindo merupakan forum rutin tahunan sebagai salah satu sarana untuk memfasilitasi dialog kedua negara, khususnya dalam memajukan interaksi kerja sama di wilayah perbatasan. Sebelumnya, Sidang GBC Malindo ke-40 dilaksanakan tahun lalu di Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam sidang tersebut, Menhan RI dan Menhan Malaysia didampingi oleh masing-masing delegasi. Sejumlah pejabat perwakilan dari beberapa instansi terkait, seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Mabes TNI, Mabes Angkatan, Polri, Bakamla, Basarnas dan BIN juga turut hadir dalam pertemuan tersebut. Melalui Sidang GBC Malindo ke-41 ini, kedua negara memanfaatkannya untuk mengevaluasi laporan kemajuan bersama di Badan-Badan di bawah GBC, baik di bidang operasi maupun non-operasi, termasuk hasil-hasil dari pertemuan kelompok kerja. Hasil evaluasi tersebut digunakan untuk menentukan langkah-langkah peningkatan kerja sama di masa mendatang. Kedua negara juga memanfaatkan Sidang GBC Malindo ke-41 ini untuk mendiskusikan setiap permasalahan bersama yang dihadapi kedua negara dan mencari jalan pemecahan yang tepat bagi kepentingan bersama. “Sidang GBC Malindo ke-41 ini merupakan forum yang sangat penting dan strategis dalam memelihara dan meningkatkan hubungan bilateral kedua negara,” ujar Menhan Ryamizard Ryacudu. Di wilayah perbatasan, kedua negara masih terdapat permasalahan yang masih belum terselesaikan dan tentunya hal ini memerlukan semangat bersama untuk mencari solusi yang terbaik. Disamping itu, isu-isu keamanan masih tetap memerlukan perhatian dan peningkatan usaha bersama kedua Negara, khususnya dalam mencegah dan mengatasi isu-isu keamanan yang bersifat transnasional. Wilayah perbatasan adalah wilayah terdepan kedua negara yang sangat rawan dan berpotensi untuk dimanfaatkan oleh aktor-aktor yang menjadi pelaku kejahatan lintas negara. Untuk itu, forum GBC Malindo juga mempunyai peran penting untuk mengatasi perpindahan illegal, termasuk narkoba, pergerakan kelompok teroris, kelompok radikal dan sebagainya. Menurut Menhan RI, sejauh ini forum kerja sama Malindo telah mengalami banyak kemajuan dengan hasil-hasil yang konkrit dan dirasakan manfaatnya, baik dalam mengatasi permasalahan keamanan di wilayah perbatasan, maupun dalam memajukan dan meningkatkan kesejahteraan, perekonomian dan sosial budaya kedua negara serta yang berkaitan dengan persoalan perlintasan orang dan barang. “Manfaat dari kerja sama ini dapat kita rasakan dengan terpeliharanya hubungan antarpemerintah juga hubungan antarmasyarakat kedua negara yang semakin erat”, jelas Ryamizard Ryacudu. Kinerja forum GBC Malindo yang terus meningkat juga ditunjukkan dari jumlah dan jenis aktivitas di berbagai bidang. Prestasi yang telah dicapai ini diharapkan menjadi modalitas utama untuk menyongsong masa depan yang lebih baik bagi kedua negara.

wartawan
Djoko Moeljono
Category

Bareskrim Bongkar Pencucian Uang  Bisnis Baju Bekas di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali kembali kecolongan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan besar tindak pidana perdagangan dan pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari bisnis impor pakaian bekas ilegal atau thrift di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.