Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Ribuan Pemegang KIS Terancam Tidak Bisa Berobat

Bali Tribune/Ketua DPRD Buleleng,Gede Supriatna (baju putih) datangi RSUD Buleleng setelah mengetahui ratusan ribu peserta KIS-PBI di-nonaktifkan

balitribune.co.id | Singaraja - Seolah lempar handuk,Pemkab Buleleng melalui Dinas Sosial Buleleng menonaktifkan ratusan ribu peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan khusus pada iuran kelas III yang menjadi tanggungan pemerintah untuk kepesertaan Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS-PBI).

Hal itu merupakan imbas atas kenaikan iuran BPJS yang mencapai 44 persen per 1 Januari 2020.Dalam catatan Dinas Sosial Buleleng, sebanyak 134.691 jiwa pemegang KIS tak lagi bisa digunakan.

Penonaktifan KIS sebanyak 134.691 jiwa dari total 317.244 jiwa pemegang KIS ini, lantaran anggaran Pemkab Buleleng tahun 2020 tak mampu  mengcover sebanyak 317.244 jiwa setelah  iuran PBI naik sebesar Rp 42 ribu dari sebelumnya Rp 23 ribu. Dengan demikian,warga miskin yang terakomodasi hanya sebanyak  182.553 jiwa.

Kepala Dinsos Buleleng, Gede Sandhiyasa membenarkan terjadinya penonaktifan BPJS Kesehatan ratusan ribu warga Buleleng.

Menurutnya, pembiayaan KIS-PBI pada tahun 2019 lalu dilakukan melalui sharing dengan Pemprov Bali dan Pemkab Buleleng total Rp 87 miliar.Namun.adanya kenaikan iuran ditahun ini menyebabkan anggaran naik menjadi  Rp 92 miliar. Hanya saja,kata Sandhiyasa,anggaran sebesar itu belum mampu mencover keseluruhan peserta KIS-PBI.

Tidak semua pemegang KIS-PBI yang di non aktifkan warga yang masih tercatat aktif.Namun ada diantaranya tercatat telah meninggal dunia, pindah domisili, tidak memiliki e-KTP dan tidak terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT).Sehingga akumulasi angka tersisa sebanyak 182.533 jiwa.

"Yang sudah tereleminasi kartu KIS-nya sudah tidak bisa digunakan lagi untuk berobat. Kami sudah menerima keluhan itu. Namun kita sedang  mencari solusi,diantaranya bersurat beserta data by name by adress data yang dinonaktifkan KIS PBI-nya ke masing-masing camat agar diteruskan ke perbekel dan lurah dan sampai ke masyarakat," ungkap Sandhiyasa.

Hanya saja untuk kepentingan validasi data,Sandhiyasa mengaku tetap mendata kembali warga masyarakat yang tereliminasi.

Mengetahui adanya kasus tersebut, Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna turun langsung ke  RSUD Buleleng,Jumat (3/1).Politisi PDIP ini mengaku mendengar keluhan pasien RSUD Buleleng yang menggunakan fasilitas KIS PBI,tidak bisa digunakan dan segera mengambil langkah untuk mengatasi persoalan tersebut. "Ini akibat tarif iuran BPJS Kesehatan naik. Jadi anggaran pemerintah tidak mampu mencover keseluruhan peserta karena berkurang sebanyak Rp 35 miliar.Kita akan bahas nanti untuk mendapatkan solusinya,"kata pria yang akrab disapa Supit ini.

Sejumlah solusi yang ditawarkan diantaranya dengan membuat MoU bersama BPJS Kesehatan, agar pasien-pasien yang telah dinonaktifkan ini bisa tetap dilayani di rumah sakit. Sedangkan, sisa kenaikan iurannya akan dibayar di anggaran perubahan.

Tak hanya itu,Supit menantang Bupati untuk memberikan jaminan bagi 134 ribu peserta PBI yang dinonaktifkan dapat  dicover dengan jaminan kesehatan daerah seperti JKBM. "Berapa warga yang sakit, klaimnya nanti dibayar pada akhir tahun. Itu beberapa kemungkinan solusi yang akan dilakukan. Tapi yang jelas semua kemungkinan akan kami bahas, bersama instansi terkait,"ucapnya.

Sedangkan Dirut RSUD Bueleleng,dr.Gede Witana membenarkan akibat dinon aktifkan kepada ratusan ribu peserta KIS-PBI berdampak pada status pasien.Ia pun mengaku tak berdaya karena hanya memberikan pelayanan kesehatan.

"Jika masih aktif kami bebaskan biayanya.Namun tercatat non aktif dengan terpaksa masuk pasien umum,"tandasnya.

Setelah pembiayaan jaminan kesehatan itu dihentikan pemerintah dampaknya mulai terasa.Salah satunya pasien RSUD Buleleng asal Banjar Dinas Sema,Desa Bungkulan,Kecamatan Sawan bernama Komang Suriya Dewi (24). Pasien dengan keluhan kanker payu dara ini terpaksa angkat kaki dari rumah sakit setelah KIS-PBI nya diketahui non aktif.

"Terpaksa kami bawa pulang dulu pasien (Suriya Dewi) karena memang tidak mampu.Dan berharap segera dicarikan solusi agar pasien miskin bisa berobat lagi.Kami juga berharap agar  pemerintah memberi informasi soal penonaktifkan (KIS-PBI)  tersebut kepada masyrakat,"ucap Kadek Bendesa yang masih kerabat Suriya Dewi.

wartawan
Khairil Anwar
Category

Sambut Bulan K3 Nasional 2026, Asuransi Jasindo Perkuat Literasi Asuransi di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Asuransi Jasindo kembali menyelenggarakan kegiatan literasi asuransi di Bali sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman pengelolaan risiko di lingkungan kerja. Kegiatan ini dihadiri lebih dari 100 pegawai Dinas Ketenagakerjaan Bali, bertempat di Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Ketua DPRD Badung Hadiri Karya Ngerehan di Pura Dalem Sakenan Munggu, Bupati Adi Arnawa Serahkan Bantuan Dana Hibah Rp 742 Juta

balitribune.co.id | Mangupura - Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menghadiri prosesi sakral Karya Ngerehan Ida Bhatara Ratu Bagus Khayangan Jagat di Pura Dalem Sakenan Munggu, Kecamatan Mengwi, Minggu (18/1).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Made Suwardana Dukung Kejuaraan Karate Kushin Ryu KKI Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Anggota Komisi IV DPRD Badung, Made Suwardana, menghadiri dan memberikan dukungan terhadap Kejuaraan Karate Kushin Ryu M. Karate-Do Indonesia (KKI) Badung yang memperebutkan Piala Ketua Umum KKI Badung di GOR Mengwi, Sabtu (17/1). Kejuaraan ini bertujuan untuk melihat hasil latihan atlet dan menjadi ajang evaluasi untuk meningkatkan kemampuan mereka.

Baca Selengkapnya icon click

Perumda Tirta Mangutama Sudah Mulai Tuntaskan Masalah Air Bersih di Badung Selatan

balitribune.co.id | Mangupura - Masalah penyaluran air bersih di Wilayah Badung Selatan, sudah mulai diselesaikan. Sebelumnya Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa memberikan waktu kepada Perumda Tirta Mangutama Kabupaten Badung hingga tanggal 20 Februari 2026, hal tersebut disampaikan saat ditemui di Kantor Bupati, Puspem Badung, pada hari Kamis 8 Januari 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan Made Daging Terkait Penyerobotan Tanah Pura Dalem Balangan

balitribune.co.id | Denpasar - Tim kuasa hukum Pura Dalem Balangan dikoordinatori Harmaini Idris Hasibuan mengatakan, penetapan Kakanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali I Made Daging sebagai tersangka atas dugaan penyalahgunaan kewenangan jabatan terkait dengan penyerobotan Pura Dalem Balangan. Perkara Pura Dalem Balangan diwakili pengempon Pura Drs.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.