Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Sampah Menumpuk, Tirtawan Usulkan Bersihkan Bali Sekala - Niskala

Nyoman Tirtawan

 BALI TRIBUNE - Sampah masih menjadi masalah serius bagi Bali sampai saat ini. Tak hanya di ruang - ruang publik, di tempat upacara adat dan agama pun, persoalan sampah ini seperti sulit terpecahkan.  Kamis (10/1) lalu misalnya, ada pemandangan di mana ribuan pamedek sembahyang di atas tumpukan sampah serangkaian upacara ngusaba di Pura Dalem Puri, Besakih. Bagi anggota Fraksi Panca Bayu DPRD Provinsi Bali Nyoman Tirtawan, hal ini menjadi salah satu fakta bahwa ada masalah dengan “mental” orang Bali.  Politikus Partai NasDem asal Bebetin, Buleleng ini bahkan memastikan, persoalan mental ini akan menjadi hambatan serius bagi implementasi Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 97 Tahun 2018. Akan sia - sia aturan ini dibuat, ketika kesadaran masyarakat justru masih sangat rendah.  Karena itu, agar Pergub yang mengatur pembatasan bahan plastik sekali pakai itu menyasar kantong plastik (tas kresek, red), sedotan, dan polysterina alias styrofoam itu tak mubasir, Tirtawan mengusulkan Pemprov Bali melakukan gerakan “penyadaran” sekala dan niskala.  “Beragama itu harus linear antara sekala dan niskala. Contoh sederhananya, taat beribadah harus dibarengi dengan taat buang sampah. Percuma beribadah setinggi langit, bila sampah di depan mata dibiarkan. Tuhan dalam segala agama tentu tak suka hal-hal kotor,” tandas Tirtawan, di Denpasar, Minggu (13/1/2019).  Bagi Tirtawan, Rahinan Jagat Tawur Sasih Kasanga (Nyepi 1941 Saka) dan Panca Wali Krama di Pura Besakih merupakan momentum tepat untuk aksi “bersih-bersih” Bali. Tidak saja soal niskala, tetapi ini juga terkait sekala.  “Lewat ritual Tawur Sasih Kesanga (Hari Nyepi, red), Bhuana Agung atau jagat semesta diyakini suci secara niskala. Namun, melihat Bhuana Agung, khususnya Pulau Bali sangat kotor oleh sampah plastik dan limbah, maka kami di Fraksi Panca Bayu DPRD Bali mengusulkan pembersihan Bali secara total. Semua orang. Tanpa terkecuali,” tandasnya.  Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bali ini menambahkan, pelibatan seluruh individu sangat mungkin dilakukan. Salah satunya dengan terbitnya instruksi dari Gubernur Bali I Wayan Koster.  “Sebagai Murdaning Jagat, Gubernur Bali bisa menginstruksikan seluruh Desa Adat, Desa Dinas, elemen pendidikan, dan unsur pemerintah melakukan bersih jagat Bali serentak,” tegasnya.  Hal ini dinilainya penting, karena Tirtawan mengistilahkan lingkungan Bali ibarat terserang penyakit kronis. Sampah plastik tak hanya “menyerang” laut, sungai, namun hingga tanah persawahan.  “Hari pelaksanaannya bisa ditentukan oleh Gubernur Bali sesegera mungkin. Tentu idealnya ada program lanjutan. Tidak sekali, tapi berkesinambungan. Ini demi tercapainya kebersihan dan kesucian alam Bali secara sekala lan niskala,” tutur Tirtawan, yang kembali tampil sebagai calon anggota DPRD Provinsi Bali nomor urut 5 Dapil Buleleng dari Partai NasDem ini.  Politikus vokal di Renon itu menambahkan, semua sampah yang dikumpulkan di seluruh Bali, khususnya di Buleleng, bisa dijadikan bahan baku energi listrik alias waste to energy. “Mumpung sudah ada pembangkit listrik tenaga  'sampah 'di Celukan Bawang, Buleleng,” ucapnya.  Bersih-bersih Bali total, lanjut Tirtawan, bukan aksi seremonial belaka, melainkan tumbuh dari dalam hati nurani. Apalagi wisatawan saja, tergerak hatinya untuk membersihkan sampah.  "Tidak sedikit para wisatawan asing yang tergerak karena rasa kasih sayang ini. Mereka memungut sampah di Pantai Kuta, Sanur, dan sekitarnya. Juga sampah di jalan-jalan. Kenapa kita yang asli orang Bali tak memiliki rasa kasih sayang untuk tanah kelahiran kita sendiri?” pungkasnya, dengan nada tanya. 

wartawan
San Edison
Category

PT Sarana Buana Handara Tegaskan Taat Hukum dan Siap Lengkapi Dokumen yang Diminta DPRD Bali

balitribune.co.id | Denpasar - PT Sarana Buana Handara menegaskan komitmennya untuk taat hukum dan terbuka terhadap proses klarifikasi yang dilakukan Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali. Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Sarana Buana Handara, Aliza Salviandra, usai rapat dengar pendapat bersama Pansus TRAP DPRD Bali, Rabu (4/2).

Baca Selengkapnya icon click

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.