Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Sasar Tiga Desa Percontohan, Bangli Targetkan Digitalisasi Data Desa

desa cantik
Bali Tribune / PROGRAM - peluncuran program Desa Cinta Statistik atau “Desa Cantik” 2026 secara hybrid di Ruang Rapat Krisna Setda Bangli pada Selasa (19/5/2026)

balitribune.co.id | Bangli - Pemerintah Kabupaten Bangli memperkuat fondasi pembangunan berbasis data dengan meluncurkan program Desa Cinta Statistik atau “Desa Cantik” 2026. Pencanangan dilakukan secara hybrid di Ruang Rapat Krisna Setda Bangli pada Selasa (19/5/2026). Program ini menjadi langkah strategis Pemkab Bangli untuk memastikan data dari tingkat desa tersaji akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan, sejalan dengan kebijakan Satu Data Indonesia.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli, I Dewa Bagus Riana Putra, menegaskan bahwa data desa merupakan fondasi utama dari seluruh kebijakan pembangunan, baik di tingkat daerah maupun nasional.

“Pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 menempatkan kawasan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kebijakan yang berkualitas lahir dari data yang berkualitas. Pembangunan tanpa data adalah pemborosan,” tegas Sekda Riana Putra.

Menurutnya, peningkatan Dana Desa pasca-perubahan UU Desa harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas SDM perangkat desa dalam pengelolaan statistik.

Kepala BPS Kabupaten Bangli, I Dewa Ayu Kadek Satrini, menjelaskan bahwa melalui program Desa Cantik, desa tidak lagi ditempatkan sebagai objek, melainkan sebagai subjek aktif pembangunan. Sebagai langkah awal, Pemkab Bangli mengukuhkan Agen Statistik dari tiga desa percontohan, yaitu: Desa Abuan, Desa Bangbang, Desa Belancan

Selaku narasumber, Kadis Kominfosan Bangli, I Nyoman Murditha, memaparkan materi pentingnya digitalisasi agar data desa terhubung dan siap digunakan untuk pengambilan keputusan.

Murditha menyoroti tantangan saat ini di mana data desa masih tersebar di berbagai aplikasi terpisah (seperti Prodeskel, SDG Desa, dan DTSEN) sehingga rawan tidak sinkron. Lewat Desa Cantik, Dinas Kominfosan bersama Dinas PMD dan BPS berkomitmen melakukan transformasi digital yang memenuhi prinsip Satu Data Indonesia yaitu, standar data yang baku, metadata yang jelas, interoperabilitas (kemudahan bagi pakai data), hak akses yang tepat.

Melalui ketersediaan data desa yang valid dan aktual, Pemkab Bangli menargetkan program strategis dapat berjalan lebih efisien, tepat sasaran, serta mempercepat pengambilan keputusan publik.

wartawan
KSM
Category

Kuasa Hukum Prajuru Pura Tangkas Koriagung Tunggu Itikad Baik Bendesa Adat Tangkas

balitribune.co.i | Semarapura - Polemik sanksi yang dijatuhkan Desa Adat Tangkas pada prajuru Pura Tangkas Koriagung, Diduga Penuhi Unsur Tindak Pemaksaan dengan menjatuhkan sanksi kesepekang. Di hadapan media, Kuasa Hukum Wayan Sumardika CS menyatakan siap tempuh jalur hukum terkait  pemberian sanksi adat terhadap lima prajuru Pura Pusat Kawitan Tangkas Kori Agung memasuki babak baru. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Zurich Entrepreneurship Program Bekali Keterampilan Wirausaha Masa Depan bagi 6 Ribuan Pelajar

balitribune.co.id | Jakarta - Di tengah meningkatnya kebutuhan akan keterampilan kewirausahaan hingga pemanfaatan teknologi digital, Zurich Indonesia, Z Zurich Foundation, dan Prestasi Junior Indonesia memperkuat dampak Zurich Entrepreneurship Program (ZEP) dengan membekali 6.125 siswa SMA dan SMK di sepuluh kota pada tahun ajaran 2026–2027.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Tangani Inflasi, Pemkot Depasar Fokus Stabilkan Harga Pangan

balitribune.co.id | Denpasar - Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa memimpin Rapat Teknis Penanganan Inflasi Kota Denpasar di Kantor Wali Kota Denpasar, Selasa (22/9/2026). Rapat tersebut digelar sebagai langkah konkret Pemerintah Kota Denpasar dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di daerah.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

OJK Buka Jalan Demutualisasi Bursa Efek, Kepemilikan Saham Dibatasi 5 Persen

balitribune.co.id | Jakarta - Struktur kepemilikan Bursa Efek di Indonesia memasuki babak baru. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan Peraturan OJK Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pemegang Saham Bursa Efek (POJK 13 Tahun 2026), yang menjadi dasar hukum pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek.

Regulasi tersebut berlaku sejak diundangkan pada 17 September 2026. OJK menjelaskan penerbitan aturan itu melalui siaran pers, Senin (21/9/2026).

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.