balitribune.co.id | Akhirnya Jokowi angkat bicara terkait hiruk-pikuk dan pro-kontra impor beras. Harus diingat, bahwa komoditas beras adalah komoditas politis. Harga beras merupakan price-leader, bisa mempengaruhi tingkat inflasi, berpengaruh pada jutaan kehidupan petani, dan bahkan bisa menjatuhkan pemerintah.
Masalahnya, apakah Menteri Perdagangan (Mendag) tidak ada konsul dalam sidang kabinet, tentang rencananya itu? Paling tidak, ngomonglah dengan Manteri Pertanian (Mentan). Harus ada koordinasi. Kok tiba-tiba saja nyelonong ngomong akan impor beras. Momentum ngomongnya juga sangat tidak tepat. Yakni justru pada saat petani kita sedang panen raya. Substansi yang dibicarakan bukan substansi yang main-main, yakni tentang komoditas beras.
Secara ideologis, ngomongnya juga tidak tepat. Karena baru saja Presiden menyatakan bahwa kita harus mencintai produksi dalam negeri. Menteri Perdagangan mungkin juga lupa bahwa Jokowi adalah orang PDIP. Yakni satu partai, yang menggaungkan tentang kedaulatan pangan. Jadi, hati-hatilah berbicara tentang komoditas beras. Apalagi akan ada rencana impor beras.
Saya sadar betul saat ini, bahwa banyak para elit, yang sangat concern pada masalah petani, pertanian, beras, dan lain-lain. Mungkin karena pengaruh serangan covid. Semua sadar, bahwa pertanian akhirnya menjadi tiang penyangga utama khidupan kita sebagai bangsa. Bukan industri, bukan pariwisata. Kalau tidak, mengapa sampai Ketua MUI mengkritik rencana Mendag impor beras? Biasanya MUI banyak berbicara tentang fatwa, mudik, sertifikat halal. Tetapi kini ia juga bicara tentang beras.
Kesadaran tentang pentingnya beras dan pertanian, juga sudah mulai muncul di kalangan mikro. Dalam sebuah webinar yang dikelola Yayasan Teras Mitra hari Sabtu (27/3), juga muncul kesadaran itu. Saya mendengar anak muda di Subak Intaran (Sanur Kauh), Anak Agung Ketut Gede Aryateja, sedang bekerja keras untuk mengamankan subak dan produksi pertaian di subaknya. Jangan lagi dibilang anak-anak muda di Agro Learning Center (ALC), di bawah kepemimpinan Nyoman Bhaskara. Mereka-mereka ini sudah sejak lama bekerja keras, membangun kesadaran baru di kalangan anak muda, tentang pentingnya pertanian. Saya sering menyebut mereka sebagai “orang-orang gila”. Bhaskara dan tim-nya, hanya terkekeh-kekeh saja.
Mari kita kembali membahas tentang rencana Mendag untuk impor beras. Tatkala ia pertama kali membuat statement ke publik, saya menduga bahwa Pak Mentan “kalah” dalam perdebatan di sidang kabinet. Karena sepengetahauan info yang saya terima, bahwa sering kali para Mentan kalah saing dalam argumen di sidang-sidang kabinet. Karena memang aura kebijakan pemerintah (negara) selama ini, tidak memihak kepada petani produsen. Tetapi lebih memihak pada konsumen.
Sehingga kebijakan yang diambil, dikit-dikit impor, dikit-dikit impor. Impor dan impor. Untunglah, kalau masih ada komoditas yang akan di impor, di pasar dunia. Kalau tidak ada, lalu kita mau makan apa? Meskipun kita punya devisa misalnya. Pembangunan ekonomi, seharusnya didasarkan pada sektor pertanian yang kuat. Sektor pertanian akan kuat, kalau negara mengambil kebijakan yang menguntungkan petani produsen. Keberlanjutan pembangunan ekonomi yang kuat, hanya bisa terjadi kalau pertanian-nya kuat. Jangan petani kita terus dikorbankan untuk menjadi bamper, agar inflasi tidak tinggi.
Sementara ini, pihak konsumen di Indonesia, keenakan terus dimanjakan dengan komoditas hasil pertanian yang “murah”. Sehingga memungkinkan untuk membuat kebijakan Upah Minimun Regional (UMR) yang juga murah. Pertanyaannya, hingga kapan kita harus hidup dalam kehidupan ekonomi yang “palsu”? Apakah menunggu sampai sawah kita harus habis dijual oleh petani, karena memang tidak menguntungkan memelihara sawah ?
Saya selalu mengatakan bahwa kita harus belajar hidup dengan harga produk pertanian (beras) yang menguntungkan petani. Jangan selalu ingin hidup dalam zone nyaman, dengan memeras keringat petani kita. Ketika Mangku Pastika mulai menjabat sebagai gubernur, cita-citanya adalah agar pendapatan petani kita di Bali, naik dua kali lipat. Atau setara dengan upah buruh kapal pesiar. Sehingga dapat mengerem anak-anak muda Bali, untuk tidak terjun ke kapal pesiar. Tetapi mau terjun ke sawah.
Hingga Mangku Pastika turun dari jabatannya sebagai Gubernur Bali, cita-citanya itu tidak pernah tercapai. Karena memang tidak mudah membangun pertanian, kalau tidak didukung oleh kebijakan makro. Berkali-kali Mangku Pastika mengritik para doktor dan profesor bidang pertanian yang ada di Bali. Dikritik, karena sudah sebegitu banyaknya, kok sektor pertanian kita masih saja jelek.
Ya, karena orang-orang yang ada di kampus, pekerjaan pokoknya adalah mengajar, riset, dan ngomong koar-koar berdasarkan logika dan risetnya. Tetapi sektor riil (pertanian) hanya bisa maju, kalau didukung oleh kebijakan makro. Contohnya adalah, ketika Soeharto membangun sektor pertanian di Indonesia. Di samping itu, diperlukan juga kesadaran publik, tentang kesiapan untuk hidup prihatin dan “sakit” terlebih dahulu. Bahkan mungkin melalui proses friksi dan konflik. Karena perubahan selalu menimbulkan konflik. Tetapi, demi masa depan Indonesia Raya. Seperti kata pepatah. Ber- rakit-rakit ke hulu, ber-renang-renang ke tepian.
