Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Sekda Dewa Indra Harapkan IDI Dapat Tingkatkan Kualitas Demokrasi

Bali Tribune/ FGD - Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra membuka Forum Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), di Hotel Haris Denpasar, Kamis (25/4).
balitribune.co.id | Denpasar - Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra membuka Forum Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), di Hotel Haris Denpasar, Kamis (25/4). Dalam sambutannya, Sekda Dewa Indra menyampaikan apresiasi atas kegiatan FGD yang diselenggarakan  oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Bali guna membahas, mengoreksi serta melakukan klarifikasi atas data yang didapatkan BPS dari data lapangan pada tahapan sebelumnya. Dengan demikian data yang didapatkan akan benar benar valid dan teruji sehingga Indeks demokrasi yang diperoleh khususnya di Bali sesuai dengan kondisi yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan.
 
Ditambahkannya, secara umum terdapat tiga aspek yang dijadikan tolak ukur indeks demokrasi  yaitu  kebebasan sipil , hak hak politik dan institusi demokrasi, dimana ketiga aspek tersebut dijabarkan kembali  dalam variable dan indikator indikator. Untuk itu, hasil dari masing masing indikator perlu dicermati, indikator yang masih kurang atau rendah perlu dilakukan perbaikan agar indikator tersebut bergerak naik yang pada akhirnya akan meningkatkan indeks demokrasi yang ada. “FGD ini penting untuk memastikan semua angka pengukur terkonfirmasi dengan baik sehingga data yang didapatkan valid, sehingga ada keyakinan terhadap data dan terkonfirmasi. FGD  ini bukan tahapan akhir, tingkatkan indikator yang masih kurang sehingga bergerak maju. Dengan demikian akan terbangun kualitas demokrasi yang lebih baik, “ imbuhnya.
 
Sementara itu Kepala BPS Bali Adi Nugroho dalam sambutannya menyampaikan bahwasannya FGD ini dilaksanakan sebagai tahapan kedua dari proses mengukur indeks demokrasi di Indonesia dan Bali khususnya. Tahapan pertama dilakukan dengan pengumpulan data terkait pemberitaan seputar pelaksanaan pemilu yang dimuat di berbagai media cetak yang ada, data data tersebut dikumpulkan dan dalam FGD ini data tersebut akan dianalisa, dikonfirmasi dan dikaji sehingga menjadi data yang lengkap dan valid. “Dari hasil FGD akan diadakan wawancara mendalam kepada pihak yang dianggap kompeten sehingga didapatkan indeks demokrasi yang  benar benar valid yang dapat dijadikan landasan mengukur dan membuat program arah  demokrasi di Bali kedepannya, “ tuturnya.
 
Acara FGD pada pagi hari ini dihadiri oleh  para akademisi, praktisi, anggota parpol, mahasiswa serta lembaga masyarakat yang berperan langsung dalam pelaksanaan pesta demokrasi. 
wartawan
release
Category

Kasus Scam Tembus 530 Ribu, OJK Perkuat Kolaborasi Indonesia-Australia

balitribune.co.id | Jakarta - Maraknya penipuan digital di sektor jasa keuangan membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat kerja sama internasional, termasuk dengan Australia, untuk mempercepat penanganan scam yang kini berkembang lintas negara dan lintas sektor.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

BKSDA Bali Gagas Konsep The New Kintamani

balitribune.co.id I Bangli - Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali resmi memperkenalkan konsep The New Kintamani sebagai arah baru pengelolaan bentang alam yang adaptif, kolaboratif, dan berkelanjutan. 

Gagasan ini dipaparkan dalam forum konsolidasi di Museum Geopark Batur, Kintamani, Jumat (8/5/2026), yang dihadiri 46 pemangku kepentingan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Anggota DPR: Jangan Biarkan RI Jadi Surga Judi Online

balitribune.co.id I Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo meminta aparat penegak hukum tidak membiarkan Indonesia menjadi tempat aman bagi bandar dan sindikat judi online (judol). Dia menegaskan negara tidak boleh kalah melawan kejahatan judol yang kini berkembang menjadi sindikat lintas negara. 

Baca Selengkapnya icon click

Pemkab Tabanan Akan Denda Pembuang Sampah Sembarangan

balitribune.co.id I Tabanan - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan mulai Rabu (13/5/2026) akan menerapkan sanksi bagi masyarakat maupun pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terkait sampah.

Penerapan sanksi ini akan ditujukan bagi masyarakat atau pelaku usaha yang masih nekat membuang sampah sembarangan atau tidak melakukan pemilahan antara sampah organik, nonorganik, dan residu.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.