Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Sekda Dewa Indra: Jadikan Nilai Budaya Sebagai Benteng Diri Cegah Fraud

Bali Tribune/Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra pada acara National Anti Fraud Conference (NAFC) di Hotel Discovery Kartika Plaza, Kuta, Badung, Rabu (10/7)

balitribune.co.id | Badung - Kemajuan teknologi dan informasi dewasa ini di satu sisi memberi nilai positif bagi kehidupan manusia namun disisi lain juga memberi  efek negatif seperti adanya praktek fraud baik itu berupa kecurangan, penipuan dan perbuatan licik  hingga korupsi yang tidak hanya terjadi dalam dunia perbankan, pemerintahan, namun hampir disetiap lini kehidupan masyarakat. Untuk itu, dalam upaya mencegah, meminimalisir terjadinya fraud, kita harus kembali pada nilai nilai budaya luhur yang kita miliki  dan menjadikan hal tersebut sebagai benteng diri untuk mencegah tindakan fraud. “ Dalam Agama Hindu kita mengenal dengan adanya sekala  dan niskala, perbuatan yang kita lakukan secara sekala nantinya akan kita pertanggung jawabkan secara niskala, ada hukum karma phala. Untuk itu kita jadikan nilai budaya yang sangat kuat ini sebagai benteng, mencegah kita dari segala bentuk tindakan fraud, “ imbuhnya.

Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra dalam sambutannya pada acara National Anti Fraud Conference (NAFC) di Hotel Discovery Kartika Plaza, Kuta, Badung, Rabu (10/7).

Lebih jauh, Dewa Indra menyampaikan Pemprov Bali melalui visi Nangun Sat kerthi Loka Bali sangat sejalan dalam  berbagai upaya mencegah dan meminimalisir terjadinya praktek fraud khususnya di Pemerintahan. Pemprov Bali selalu terbuka bahkan mendorong partisipasi seluruh komponen masyarakat  dengan meningkatkan partisipasi publik dalam penyelenggraan pemerintahan daerah. Pemprov Bali telah membangun sistem perencanaan dan penganggaran secara online  melalui aplikasi e-planning dan e-budgeting. Dengan demikian, pemerintahan diharapkan dapat berjalan dengan bersih, bertanggung jawab dan tentu saja tidak ada praktek fraud didalamnya. “Kita berkomitmen mewujudkan good governance, pemerintahan yang transparan tanpa ada praktek fraud didalamnya. Mari kita bekerja dengan sebaik baiknya membangun sistem yang bersih dan berintegritas, “ tuturnya.

NAFC 2019 yang dibuka secara resmi oleh Sekda Dewa Indra yang ditandai dengan pemukulan gong ini berlangsung dari tanggal 10-11 Juli 2019 ini mengangkat tema “Embracing Technology to Sustain Economic Growth – Anti Fraud Perspective”. Konferensi yang dihadiri oleh pihak Perbankan, BUMN, para auditor, pemerintah maupun para mahasiswa ini juga diisi dengan panel diskusi serta seminar dengan menghadirkan pembicara dari Anggota II Badan Pemeriksa Keuangan RI Dr. Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak., CA. /uni

 
wartawan
Redaksi
Category

Bareskrim Bongkar Pencucian Uang  Bisnis Baju Bekas di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali kembali kecolongan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan besar tindak pidana perdagangan dan pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari bisnis impor pakaian bekas ilegal atau thrift di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.