Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Sektor Pertanian Dihadapkan Berbagai Ancaman

pertanian
Bali Tribune / TANTANGAN - Sektor pertanian di Kabupaten Jembrana kini dihadapkan dengan berbagai tantangan yang mengancam keberlanjutan di masa depan

balitribune.co.id | Negara - Kendati mayoritas penduduknya bergerak di bidang agraris, namun sektor pertanian kini menghadapi tekanan berat dari berbagai tantangan kompleks yang mengancam keberlanjutan pangan daerah. Sektor pertanian di Kabupaten Jembrana pun kini menjadi sorotan. Wakil Bupati Jembrana, I Gede Ngurah Patriana Krisna  menyoroti sejumlah isu krusial tekanan berat dan tantangan kompleks yang mengancam keberlanjutan pangan daerah.

Persoalan yang terjadi, dikatakannya menuntut langkah strategis dan terkoordinasi dari seluruh pihak demi masa depan sektor vital ini. Wabup Ipat dengan tegas menyoroti alih fungsi lahan pertanian sebagai ancaman nyata terhadap keberlanjutan sektor pertanian di Jembrana. Fenomena lahan subur berubah menjadi permukiman atau fungsi non-pertanian lainnya, dinilai sebagai ancaman serius bagi ketersediaan pangan lokal di masa depan.

Ia menyatakan masalah alih fungsi lahan bukan hanya soal pertanian, tetapi juga terkait erat dengan penegakan regulasi tata ruang. Ia menekankan pentingnya kolaborasi erat antara Dinas Pertanian dan Pangan dengan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) dalam menjaga tata ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD).

Pihaknya pun kembali menegaskan komitmen untuk tidak berkompromi dengan praktik-praktik alih fungsi lahan ilegal khususnya lahan sawah produktif yang merugikan dan mengancam keberlanjutan masa depan sektor pertanian.

“Jika memang sawah tidak boleh dialihfungsikan, jangan coba-coba bermain-main. Ini menyangkut masa depan anak cucu kita. Sekali lahan pertanian berubah fungsi maka sangat sulit untuk dikembalikan," ujarnya.

Selain masalah alih fungsi lahan, kesulitan distribusi air ke lahan pertanian juga menjadi sorotan utama. Wabup Ipat menyebut perlunya langkah-langkah konkret untuk mengatasi kelangkaan suplai air irigasi, salah satunya pengerukan sedimen di bendung yang banyak mengalami pendangkalan. Pendangkalan bendung ini menghambat aliran air dan mengurangi kapasitas tampung bendung yang vital untuk irigasi ke kawasan persawahan subak.

Kendati pemanfaatan sumur bor penting sebagai solusi jangka pendek dan menengah, namun ia menekankan urgensi beralih ke pompa air bertenaga listrik dan tenaga surya untuk efisiensi biaya operasional. Pompa bertenaga disel selama ini memakan biaya bahan bakar yang tinggi, sehingga membebani petani.  Transisi menuju energi terbarukan ini dianggap sebagai langkah maju menuju pertanian yang lebih berkelanjutan dan ekonomis.

Minimnya minat generasi muda terhadap pertanian juga menjadi tantangan jangka panjang yang serius. Sektor ini dianggap tidak menjanjikan dan kurang modern, sehingga kurang diminati oleh kaum muda. Wabup Ipat menyebut perlu adanya iklim kondusif dan program pelatihan berbasis teknologi untuk menarik minat kaum muda agar terjun ke dunia pertanian. "Transformasi menuju smart farming harus menjadi prioritas,” ungkapnya.

Menurutnya diiperlukan upaya untuk membawa sektor pertanian ke era modern melalui pemanfaatan teknologi, seperti sensor tanah, irigasi presisi, penggunaan drone, dan aplikasi pertanian digital. Diharapkan, smart farming tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga membuat pertanian lebih menarik dan efisien bagi generasi milenial dan Gen Z. “Digitalisasi pertanian bukan lagi pilihan, tapi sudah menjadi kebutuhan," paparnya.

Sebagai langkah strategis untuk mendukung petani, pihaknya juga menyampaikan inisiatif pemerintah di tahun 2025. Pemerintah daerah menghidupkan kembali skema dana talangan kepada KUD (Koperasi Unit Desa). Melalui skema ini, KUD diharapkan dapat membeli gabah langsung dari petani dengan harga yang stabil, kemudian mengolahnya menjadi beras. Beras KUD ini kemudian didistribusikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk menghadapi tantangan yang membayangi untuk menstabilkan harga gabah di tingkat petani, tetapi juga untuk menciptakan pasar yang pasti bagi produk pertanian lokal, sekaligus mendorong kemandirian pangan khususnya di lingkungan ASN Jembrana. "Meski kualitas beras belum sempurna, yang penting kita telah membantu petani dan menjaga harga gabah tetap stabil," tandasnya.

wartawan
PAM
Category

Koster Bagikan Nasi Jinggo di SMPN 13 Denpasar

balitribune.co.id | Denpasar - Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, mendampingi Gubernur Bali, Wayan Koster, melakukan kunjungan kerja ke SMP Negeri 13 Denpasar pada Jumat (18/9/2026). Kedatangan orang nomor satu di Bali dan Denpasar ini disambut antusias oleh seluruh siswa, guru, dan jajaran sekolah lewat beragam kreativitas seni dan budaya.

Baca Selengkapnya icon click

Polres Jembrana Gulung Jaringan Narkoba Antarpulau 

balitribune.co.id I Negara - Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Jembrana berhasil membongkar tujuh kasus peredaran narkotika dalam operasi beruntun periode Agustus hingga September 2026. 

Dari rangkaian penindakan tersebut, polisi meringkus delapan tersangka yang terdiri dari tujuh pria dan satu wanita, serta menyita barang bukti sabu seberat total 111,25 gram netto (119,02 gram bruto).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tagihan Semu PBB Jembrana Capai Miliaran

balitribune.co.id | Negara - Ketidaksinkronan data pertanahan antara instansi vertikal pusat dan daerah memicu pembengkakan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Jembrana hingga menembus angka fantastis, yakni Rp54,5 miliar. 

Data yang tidak akurat ini memicu penumpukan tagihan semu yang terus bertambah setiap tahun.

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Badung Sepakati APBD Perubahan 2026, Infrastruktur Jadi Prioritas

balitribune.co.id | Mangupura - DPRD Kabupaten Badung bersama Pemerintah Kabupaten Badung menyepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026. Kesepakatan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat arah pembangunan Badung, khususnya melalui peningkatan porsi anggaran untuk sektor infrastruktur.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

APBD-P Badung 2026 Tembus Rp13 Triliun, Infrastruktur Dapat Porsi 59,23 Persen

balitribune.co.id | Mangupura - Pemerintah Kabupaten Badung bersama DPRD Badung menyepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Dalam perubahan anggaran tersebut, belanja daerah dipatok lebih dari Rp13 triliun dengan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama.

Baca Selengkapnya icon click

BRI Resmikan Gedung Baru Branch Office Kuta, Perkuat Layanan Perbankan di Kawasan Pariwisata Bali

balitribune.co.id | Mangupura - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI meresmikan gedung baru Branch Office (BO) Kuta pada Jumat (18/9/2026), sebagai bagian dari upaya BRI dalam memperkuat kualitas layanan perbankan sekaligus mendukung kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha di kawasan Kuta dan sekitarnya.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.