balitribune.co.id | Singaraja - Seluruh fraksi di DPRD Buleleng memberikan apresiasi yang terhadap Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana atas kinerjanya dalam mengelola keuangan daerah tahun anggaran 2023. Sehingga, dari hasil laporan keuangan daerah yang telah di audit oleh BPK RI Perwakilan Bali, berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
Apresiasi tersebut disampaikan dalam sidang paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023 di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Buleleng, Selasa (2/7).
Fraksi PDIP, Gerindra, dan Demokrat Perindo melalui juru bicara Ketut Ngurah Arya menyampaikan apresiasi atas kewajiban yang sudah dijalankan Pj Bupati. Pertama dengan menyerahkan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2023 kepada DPRD Buleleng. Yang kedua adalah dengan menyerahkan laporan keuangan daerah TA 2023 yang telah diaudit oleh BPK RI. Dimana hasil audit terhadap laporan tersebut mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk yang kesepuluh kalinya secara berturut.
“Kami ikut berbangga meskipun dalam situasi sulit sebagai dampak perkembangan ekonomi nasional dan global akan tetapi pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 dapat berjalan dengan baik dan secara berturut telah mampu meraih opini WTP,” ujarnya.
Di tempat yang sama Fraksi Partai Nasdem melalui juru bicaranya Made Jayadi Asmara juga menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023. Pihaknya berharap agar pemerintah daerah lebih memaksimalkan lagi pengelolaan keuangan daerah sehingga kedepan jika ada sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) juga dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dengan kategori prioritas.
”Untuk tahun mendatang diharapkan tetap berusaha mewujudkan penilaian opini yang sama dengan tahun ini. Dengan terus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam semua bidang dan senantiasa patuh terhadap perundang-undangan yang berlaku,” katanya.
Sedangkan, Fraksi Partai Golkar melalui juru bicara Nyoman Gede Wandira Adi berpandangan bahwa pemerintah daerah telah mampu menjabarkan dan melaksanakan APBD tidak hanya berdampak pada penilaian opini WTP tetapi juga berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kami fraksi Partai Golkar berharap prestasi ini kedepannya dapat dipertahankan dan semakin ditingkatkan kualitasnya, dan dibalik itu jangan sampai terjadi kasus korupsi di Kabupaten Buleleng,” ungkapnya.
Fraksi Hanura melalui juru bicara Gede Arya Wijaya juga menyampaikan apresiasi atas raihan opini WTP yang berturut-turut didapatkan sejak 2014. Hal ini menurutnya merupakan perwujudan kerja keras bersama dalam upaya pengelolaan keuangan daerah yang professional. “Semoga hal positif ini dapat dipertahankan pada tahun-tahun mendatang,” terangnya.
Sementara itu, Pj Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana menjelaskan raihan opini WTP ke-10 ini menunjukkan bahwa laporan keuangan Pemerintah kabupaten Buleleng semakin berkualitas. Tata kelola keuangan yang baik tentunya sejalan dengan kesejahteraan masyarakat.
“Ini hasil kerja keras seluruh pihak sehingga dapat mewujudkan laporan keuangan yang semakin berkualitas, saya berterimakasih kepada seluruh jajaran termasuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Buleleng,” ungkapnya.
