Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Seminar Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru, Megawati : Stop Konversi Tanah Subur

Bali Tribune / SEMINAR - Megawati Soekarnoputri bersama Gubernur Bali, Wayan Koster saat Seminar Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru, Jumat (Sukra Umanis, Kelawu), 5 Mei 2023 di Kuta, Kabupaten Badung
balitribune.co.id | BadungPresiden Kelima Republik Indonesia, Prof. Hj. Megawati Soekarnoputri secara resmi membuka Seminar Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru, Jumat (Sukra Umanis, Kelawu), 5 Mei 2023 di Hotel Trans Resort, Kuta, Kabupaten Badung. Dalam arahannya, Megawati Soekarnoputri menyampaikan pentingnya menjaga Bali kedepan untuk jangka panjang sampai 100 tahun, bahkan lebih dari 100 tahun agar Bali tetap eksis, alamnya lestari, masyarakatnya bertahan, dan kebudayaannya terjaga, kuat, dan maju menghadapi modernisasi. 
 
"Saya memerintahkan Wayan Koster sebagai gubernur dan juga Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali untuk menyusun konsep Haluan Pembangunan Bali sampai 100 tahun ke depan, yang menjadi arah, panduan, dan pedoman dalam membangun Bali ke depan. Saya pun menegaskan, agar Koster meletakkan dasar pembangunan Bali dalam jangka panjang sampai 100 tahun, bahkan lebih, untuk diwariskan kepada generasi penerus. Saya memberikan apresiasi tinggi atas kerja keras, sehingga apa yang menjadi arahan saya telah dikerjakan dengan serius, mampu merumuskan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru yang didiskusikan dalam seminar hari ini," jelasnya.
 
Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun ini diharapkan agar cepat dijalankan dengan membuat Perda (Peraturan Daerah) terutama untuk pertanahan. “Bali seperti berlian, pulau yang kecil tapi berkedip-kedip, memiliki tanah yang subur. Karena itu, pertanahan dan pertanian 100 tahun kedepan harus dipikirkan, nanti mau dijadikan apa, supaya rakyat Bali makmur dan sejahtera. Karena Bali ini subur, jadi berhenti konversi tanah subur, dan ingat buatkan Perda Konversi Tanah Subur,” tegas Megawati Soekarnoputri. 
 
Sementara itu, Gubernur Bali, Wayan Koster memaparkan konsep Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125. Haluan Pembangunan Bali berintikan tiga unsur utama, yaitu alam Bali, manusia Bali, dan kebudayaan Bali. Konsep Bali Masa Depan dirancang sesuai dengan pola Tri Samaya berisi untaian peradaban Bali Tempo Dulu (Atita), pencapaian Bali Masa Kini (Wartamana), dan Bali Masa Depan (Anagata), sampai tahun 2125. Untaian peradaban ini merupakan alur konsep tesis, anti tesis, dan sintesis serta alur proses romantika, dinamika, dan dialektika yang terkait dengan alam, manusia, dan kebudayaan Bali.
 
Dikatakan orang nomor satu di Bali ini, konsep Bali Masa Depan mengandung unsur pelestarian/pelindungan warisan adiluhung Bali tempo dulu. Berpijak pada pencapaian kemajuan dan kondisi Bali masa kini, yakni pencapaian 44 tonggak peradaban sebagai penanda Bali era baru, mengakomodasi kondisi dan kebutuhan yang harus dikembangkan serta diberdayakan dengan memperhatikan permasalahan, tantangan, serta dinamika lokal, nasional, dan global untuk mewujudkan Bali Masa Depan, dalam kurun waktu 100 tahun, dalam Bali Era Baru, tahun 2025-2125.
 
Dijelaskan Gubernur Koster, perumusan konsep Bali Masa Depan ini sangat berkaitan dengan proyeksi jumlah penduduk Bali pada tahun 2125 yang diperkirakan mencapai 9,9-11,3 juta orang, meningkat 2,2-2,5 kali lipat dari jumlah penduduk Bali sebanyak 4,5 juta orang pada tahun 2025. Jumlah penduduk Bali yang besar ini, memerlukan pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang tinggi dalam berbagai aspek kehidupan. Sehingga pemenuhan kebutuhan dasar hidup tersebut harus dikelola dengan cermat dan baik yang berkaitan dengan alam, manusia, dan kebudayaan Bali. 
 
Pertama, memerlukan ekosistem alam yang sehat dan berkualitas, meliputi ketersediaan udara bersih, ketersediaan air bersih, pangan yang sehat dan berkualitas, energi bersih, lahan tempat tinggal yang layak, tata ruang yang teratur dan terkendali, infrastruktur dan transportasi yang berkualitas, serta ketersediaan sumber perekonomian yang memadai dan berkelanjutan. Kedua, memerlukan layanan kebutuhan dasar, meliputi akses pendidikan yang memadai, layanan pendidikan berkualitas tinggi dan berdaya saing, ketersediaan sandang yang memadai dan berkualitas, ketersediaan rumah yang memadai dan sehat, ketersediaan jaminan sosial dan layanan kesehatan yang memadai dan berkualitas, serta akses terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi.
 
Ketiga, memerlukan komitmen kuat dengan penuh rasa tanggungjawab untuk menjaga, melestarikan, melindungi, mengembangkan, dan memberdayakan kekayaan, keunikan, dan keunggulan kebudayaan Bali, meliputi adat, tradisi, seni-budaya, kearifan lokal, serta transformasi paradigma dan laku hidup masyarakat Bali yang efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan hidup.
 
Terdapat enam tokoh nasional dan daerah yang memberikan tanggapan tehadap konsep Haluan Pembangunan ini, yaitu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI, Suharso Monoarfa, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Basuki Hadimuljono, Wakil Menteri Dalam Negeri RI, John Wempi Wetipo, Kepala BRIN RI, Laksana Tri Handoko, Bandesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Ida Panglingsir Putra Sukahat, budayawan Prof. I Made Bandem dan Ekonom Universitas Udayana, Dr. I Nyoman Mahendra Yasa. "Secara umum semua penanggap memberikan apresiasi yang tinggi terhadap konsep Haluan Pembangunan Bali tersebut," ujar Gubernur Koster.
 
Pihaknya menegaskan konsep Haluan Pembangunan Bali ini akan segera diajukan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Bali, sehingga dapat diimplementasikan menjadi visi pembangunan Kepala Daerah Provinsi Bali dan Kepala Daerah Kota/Kabupaten se-Bali. Selanjutnya dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau sebutan lainnya dengan memperhatikan kondisi, kebutuhan, dan potensi daerah masing-masing.
 
Seminar dihadiri secara langsung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI, Suharso Monoarfa, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Basuki Hadimuljono, Wakil Menteri Dalam Negeri RI, John Wempi Wetipo, Kepala BRIN RI, Laksana Tri Handoko dan Pejabat Eselon I Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional RI, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. Peserta seminar berjumlah lebih dari 300 orang, berasal dari seluruh komponen masyarakat Bali, yakni Sulinggih, akademisi, tokoh masyarakat, praktisi, asosiasi, dan organisasi masyarakat. 
wartawan
YUE
Category

Walikota Jaya Negara Dampingi Wapres Gibran di PKB XLVII, Motivasi UMKM Dorong Penguatan Wisata Dalam Negeri

balitribune.co.id | Denpasar - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara mendampingi kunjungan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, di Pesta Kesenian Bali (PKB) XLVII, di Taman Budaya Art Center, Sumerta Kelod, Jumat (4/7) sore. 

Selain itu, turut pula mendampingi pada kunjungan Wapres Gibran tersebut, Gubernur Bali, I Wayan Koster, serta jajaran Forkompimda Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Sambut Musim Libur Sekolah, Perbankan Beri Diskon Pemesanan Paket Wisata dan Atraksi Desa Wisata

balitribune.co.id | Denpasar - Menyambut musim liburan sekolah, perbankan menawarkan promo untuk pemesanan paket wisata dan atraksi wisata termasuk desa wisata melalui aplikasi perbankan. Lewat penawaran ini, bank mendukung pengembangan potensi desa wisata di Indonesia, sekaligus memberikan kemudahan bagi nasabah untuk menikmati pengalaman liburan yang berkesan bersama keluarga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sejalan Target BI 58 Juta UMKM Gunakan QRIS, Bank Hadirkan Inovasi Digital

balitribune.co.id | Denpasar - Guna mendukung percepatan digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia, bank menghadirkan sebuah platform digital yang memudahkan pelaku usaha menerima pembayaran nontunai secara praktis dan efisien. Pada tahun 2023, data dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mencatat jumlah UMKM di Indonesia mencapai 66 juta.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Catut Logo Tanpa Izin, OJK Tegur Keras PT Investindo Public Optima

balitribune.co.id | Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan tidak pernah memberikan persetujuan kegiatan operasional PT Investindo Public Optima termasuk izin penggunaan logo OJK dalam pamflet atau bentuk komunikasi lain yang diterbitkan oleh perusahaan ini terkait penawaran jasa persiapan, konsultasi, atau layanan lainnya kepada perusahaan yang hendak melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering/IPO).

Baca Selengkapnya icon click

Ngaben Massal Di Desa Adat Demulih, Pemilik Sawa Tak Dipungut Biaya

balitribune.co.id | Bangli - Masyarakat desa Adat Demulih, Kecamatan Susut, kembali melaksanakan upacara ngaben (pelebon) pada Sabtu (5/7). Walupun turun hujan lebat upacara Pitra Yadnya berjalan lancar Menariknya, prosesi ngaben massal yang diikuti oleh 110 sawa tersebut, tanpa membebani biaya kepada pemilik sawa.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.