balitribune.co.id | Amlapura - Pemerintah Kabupaten Karangasem bergerak cepat menyiasati proyeksi keterbatasan celah fiskal pada Tahun Anggaran (TA) 2027. Demi memastikan roda pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik tetap berjalan optimal, Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata yang akrab disapa Gus Par, memimpin langsung pertemuan strategis dengan jajaran Direksi PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) di Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Pertemuan krusial ini mendiskusikan rencana penjajakan pinjaman daerah yang akan diajukan Pemkab Karangasem guna menunjang program-program prioritas. Langkah ini diambil sebagai solusi logis dan terukur di tengah ruang fiskal daerah yang kian menyempit.
Hadir mendampingi Bupati dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Karangasem, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Karangasem, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Karangasem, serta Direktur RSUD Kabupaten Karangasem.
Bupati Gus Par mengungkapkan, peminjaman dana ke lembaga keuangan di bawah Kementerian Keuangan ini merupakan langkah alternatif yang konstitusional untuk mendanai pembangunan yang sifatnya mendesak dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, salah satunya di sektor peningkatan fasilitas kesehatan dan infrastruktur vital.
"Kita harus realistis melihat postur anggaran dan celah fiskal yang diproyeksikan minim untuk tahun 2027. Namun di sisi lain, kepentingan dan pelayanan masyarakat Karangasem tidak boleh mandek. Oleh karena itu, kita jajaki peluang pinjaman daerah reguler ke PT SMI ini agar pembangunan di Bumi Lahar tetap bisa berakselerasi," ujar Bupati Gus Par.
Dalam pertemuan yang berlangsung dinamis tersebut, jajaran Pemkab Karangasem bersama PT SMI membedah secara rinci berbagai aspek teknis. Pembahasan meliputi pemenuhan persyaratan administratif dan teknis pinjaman daerah, alur proses pengajuan pinjaman reguler, hingga simulasi skema pengembalian agar tetap aman bagi postur keuangan daerah.
Ketua DPRD Karangasem, Wayan Suastika yang turut hadir juga memberikan dukungan penuh terhadap langkah taktis eksekutif ini, sepanjang prosesnya taat asas dan mengacu pada koridor regulasi yang berlaku. Kehadiran legislatif memastikan bahwa fungsi pengawasan dan penyelarasan kebijakan berjalan sejak awal perencanaan.
Melalui koordinasi intensif ini, Pemkab Karangasem berkomitmen untuk segera melengkapi seluruh dokumen dan persyaratan yang diperlukan. Diharapkan, seluruh mekanisme dapat terpenuhi sesuai regulasi, sehingga rencana pinjaman daerah ini dapat segera terealisasi demi kemajuan pembangunan Kabupaten Karangasem ke depan.
