Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Sinergi Pemkab Karangasem dan KPK RI, Tingkatkan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Bali Tribune/ RAKOR - Bupati Karangasem I Gede Dana saat memimpin Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2024.


Balitribune.co.id | Amlapura - Bupati Karangasem I Gede Dana memimpin Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Tahun 2024 yang diadakan di Wantilan Sabha Prakerthi pada hari Selasa (26/3/2024), di Wantilan Sabha Prakerthi Kantor Bupati Karangasem. Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Kasatgas Korsup Wilayah V KPK RI, Nurul Ichsan Alhuda, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem, I Ketut Sedana Merta.

Bupati Karangasem menyampaikan ucapan selamat datang kepada Kasatgas Korsup Wilayah V KPK RI dan jajarannya yang hadir di Kabupaten Karangasem. Pemerintah Kabupaten Karangasem juga memberikan apresiasi dan dukungan atas komitmen KPK RI dalam upaya bersinergi dengan Kabupaten Karangasem dalam pencegahan dan pemberantasan TPK pada Pemerintah Daerah melalui perbaikan sistem, terutama melalui MCP (Monitoring Center for Prevention).

MCP merupakan sistem yang memberikan informasi capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dilaksanakan oleh seluruh Pemerintahan Daerah di Indonesia. "Berdasarkan capaian penilaian MCP Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Karangasem mendapatkan nilai sebesar 92,31% dan berada di peringkat ke-9 dari 10 Pemerintah Daerah dan Provinsi Bali, serta peringkat ke-55 tingkat Nasional. Meskipun telah ada program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkannya," ujarnya.

Bupati Dana mengatakan, pedoman MCP Tahun 2024 memberikan beberapa perubahan pada area pencegahan korupsi, termasuk pemisahan area Perencanaan dan Penganggaran yang sebelumnya menjadi satu area pada Tahun 2023. Selain itu, area Tata Kelola Dana Desa tidak termasuk sebagai area pencegahan korupsi, tetapi tetap harus dilakukan pengawasan karena Desa mengelola dana yang besar. Beberapa area lain juga diperluas, seperti pada area perizinan yang memasukkan sektor layanan publik sebagai area pencegahan korupsi. "Saya minta OPD Pengampu MCP untuk memperhatikan pedoman ini dengan serius, berkoordinasi dengan instansi terkait dan menghubungi admin MCP jika ada hal yang kurang dimengerti," tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Karangasem memiliki harapan besar terhadap Tim Korsup Wilayah V KPK RI untuk membantu dan memfasilitasi peningkatan capaian di Tahun 2024. Bupati Karangasem juga meminta komitmen dari para Kepala OPD Pengampu dan OPD/Instansi terkait dengan MCP yang dikoordinir oleh Sekretaris Daerah untuk bersama-sama meningkatkan capaian di Tahun 2024.

Rapat ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem I Ketut Sedana Merta, serta berbagai pihak lainnya seperti Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Bali, Kepala Kantah BPN Kabupaten Karangasem, dan Kasi Datun Kejaksaan Negeri Karangasem. Kehadiran Tim Korsup Wilayah V KPK RI menunjukkan komitmen tinggi KPK RI terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kabupaten Karangasem.

Pemerintah Daerah Karangasem berkomitmen untuk menindaklanjuti rapat ini dengan mencermati pedoman yang telah diberikan, mengikuti arahan yang diberikan, dan memenuhi dokumen-dokumen yang harus dipenuhi sebagai bentuk komitmen dalam mencegah dan memberantas korupsi di Kabupaten Karangasem.

wartawan
AGS

Bupati Badung Dukung Temu Wicara UMKM dan Penyerahan Sertifikat HKI Provinsi Bali Tahun 2026

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa didampingi Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan temu wicara bersama UMKM terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Manajemen Usaha, yang dirangkaikan dengan Penyerahan Sertifikat HKI Provinsi Bali Tahun 2026, yang digelar di Kabupaten Klungkung, Rabu (1/4/2026).

Baca Selengkapnya icon click

BKDPSDM Bangli Isyaratkan Pelayanan Publik Tak Tersentuh Penerapan WFH

balitribune.co.id | Bangli - Pola Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah secara resmi mulai diterapkan oleh pemerintah pusat per tanggal 1 April 2026. Yang mana, jadwal WFH diberlakukan satu hari dalam sepekan yakni pada hari Jumat dengan menyasar kalangan ASN. Sementara untuk unit pelayanan publik yang strategis tetap berjalan i seperti biasa.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pajak Bali Menguat di Awal 2026, Pariwisata dan Perdagangan Dorong Kinerja

balitribune.co.id I Denpasar - Kinerja penerimaan pajak di Provinsi Bali menunjukkan tren positif pada awal tahun 2026. Hingga Februari 2026, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bali berhasil menghimpun penerimaan pajak sebesar Rp2,25 triliun atau 9,26 persen dari target tahun 2026 sebesar Rp24,31 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Buruh Proyek Curi Mobil Mandornya yang Lagi Mudik

balitribune.co.id I Tabanan - Seorang buruh proyek berinisial MY (33) asal Bondowoso, Jawa Timur, ditangkap gara-gara mencuri mobil milik mandornya sendiri. Aksi pencurian ini dilakukan MY di sebuah garasi terbuka yang berada di sekitar perumahan Graha Sanata, Banjar Kutuh Kelod, Desa Samsam, Kecamatan Kerambitan.

Baca Selengkapnya icon click

Konflik di Timur Tengah Dapat Berdampak Pada Perguruan Tinggi Pariwisata

balitribune.co.id I Badung - Perguruan tinggi pariwisata mulai mengkhawatirkan dampak dari konflik geopolitik di Timur Tengah jika terjadi berkepanjangan. Pasalnya, ketegangan antarnegara di Timur Tengah akan berpengaruh terhadap terbatasnya pergerakan masyarakat di negara-negara tersebut khususnya yang ingin melakukan perjalanan wisata ke suatu destinasi termasuk ke Bali. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.