Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Soal Dugaan Jual Beli Jabatan, ORI Bali Lakukan Investigasi

Bali Tribune/ Umar Ibnu Alkhatab
Balitribune.co.id | Tabanan - Proses seleksi lelang jabatan di Kabupaten Tabanan, diduga ada permainan jual beli jabatan agar bisa menduduki jabatan yang diinginkan. Hal tersebut diungkapkan Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab, saat menghadiri Launching OSS Goes Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Tabanan, Senin (23/9).
 
Menurut Umar Ibnu Alkhatab, Ombudsman saat ini mendapatkan surat kaleng yang isinya terkait jual beli jabatan yang saat ini masih proses lelang. Namun pihak Ombudsman saat ini masih melakukan investigasi dan pengumpulan data terkait laporan tersebut. "Kita mendapatkan surat kaleng terkait jula beli jabatan, dan kita sudah lakukan investigasi dan masih tahap pengumpulan data," ungkapnya. 
 
Umar menambahkan, dalam surat tersebut berisi laporan bahwa peserta lelang jabatan dimintai sejumlah uang agar mereka bisa menduduki posisi yang diinginkan. Namun pihaknya enggan menyebutkan berapa jumlah uang yang diminta agar bisa menduduki jabatan yang diinginkan. "Yang dilaporkan terkait permintaan uang, saat ini kan masih proses lelang. Yang minta uang ada pihak-pihak, ya dari pihak Pemda," tegasnya. 
 
Sementara itu Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti, saat dikonfirmasi membantah terkait ada dugaan peserta lelang jabatan dimintai sejumlah uang agar bisa menduduki jabatan yang dipilih. 
 
Menurut Bupati Eka, itu hanya surat kaleng, dan hanya isu semata bisa saja ada orang yang memiliki niat tidak baik mengirim surat kaleng tersebut. "Isu-isu jangan memviralkan isu ya.. Saya baru mendengar tadi, jadi jangan itu diviralkan, kasian mereka-mereka, kita dituduh disangka, ini namanya dugaan, namanya surat kaleng jangan itu diviralkan, siapa yang mau bertanggungjawab?," tegas Bupati Eka. 
 
Bupati Eka meminta agar tidak membesarkan informasi yang tidak jelas, apalagi hanya sebuah surat kaleng. 
 
Menurutnya kasian Tim Seleksi yang sudah bekerja dengan baik dicederai dengan isu yang belum tentu benar. "Jadi kasian nanti tim seleksinya, kasian mereka-mereka yang ikut test, jadi jangan dibuat berita yang memojokan, diduga boleh tapi jangan dipertajam seperti itu, kasian mereka, praduga tidak bersalah itu ada di negara ini," tambahnya. 
 
Seperti diketahui, di Kabupaten Tabanan ada empat jabatan yang dilelang, yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Pariwisata Tabanan. 
 
Dimana proses seleksi saat ini sudah keluar hasil dengan nilai tiga terbesar ditiap Dinas yang dilelang. (u)
wartawan
Komang Arta Jingga
Category

Bareskrim Bongkar Pencucian Uang  Bisnis Baju Bekas di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali kembali kecolongan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan besar tindak pidana perdagangan dan pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari bisnis impor pakaian bekas ilegal atau thrift di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.