Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Srikandi Dewan Badung Tambah Banyak, Raih 8 Kursi

Bali Tribune/Ni Putu Yunita Oktarini, salah satu srikandi PDIP Perjuangan Dapil Kuta bersama Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta.

balitribune.co.id | Mangupura - Keterwakilan perempuan di DPRD Badung untuk lima tahun ke depan dipastikan tambah banyak. Berdasarkan hasil Pemilu Legislatif (Pileg), 17 April lalu, politisi perempuan yang berhasil tembus ke Gedung Dewan Badung mencapai 8 orang dari 40 kursi yang tersedia.

Para srikandi yang lolos menjadi wakil rakyat ini, yaitu 6 kader PDI Perjuangan dan 2 kader Partai Golkar.  Praktis dengan “gemuknya” jumlah para srikandi ini, suara perempuan dalam lima tahun ke depan tidak boleh dipandang sebelah mata apalagi diremehkan di jajaran legislatif. Pasalnya, di sejumlah daerah pemilihan (Dapil), caleg perempuan justru mendulang dukungan suara dominan dari caleg laki-laki.

Selain itu, bila dibagi rata di dalam penempatan 4 komisi yang ada di DPRD Badung, dengan 8 kursi perempuan, maka  masing-masing komisi akan memiliki dua keterwakilan perempuan.

Adapun para srikandi yang akan duduk di kursi DPRD Badung periode 2019-2024 yakni IGA Agung Inda Trimafo Yudha (PDIP, Dapil Petang) dengan 5.871 suara,  Ni Luh Sekarini (PDIP, Dapil Abiansemal) 454 suara, Ni Luh Gede Rarahita Sukma Dewi (PDIP, Dapil Mengwi) 3.719 suara, Ni Komang Tri Ani (PDIP, Dapil Mengwi) 2.943 suara,  Yayuk Agustin Lessy (PDIP, Dapil Kuta Utara) 7.078 suara, Ni Putu Yunita Oktarini (PDIP, Dapil Kuta) 5.158 suara, Ni Luh Gede Mediastuti (P Golkar, Dapil Kuta) 2.604 suara dan Ni Ketut Suweni (P Golkar, Dapil Kuta Selatan).

Ni Putu Yunita Oktarini, salah satu srikandi PDI Perjuangan yang lolos untuk ketiga kalinya ke DPRD Badung mengaku gembira, pasalnya kaum perempuan kian ramai mengiasi perwajahan parlemen Badung.

Menurutnya, dengan banyaknya caleg perempuan yang terpilih dalam Pemilu ini membuktikan bahwa kaum perempuan di Kabupaten Badung juga memiliki kemampuan dan daya saing di bidang politik.

“Saya bersyukur kaum perempuan makin banyak bisa duduk di legislatif. Mudah-mudahan ke depan kuota 30 persen perempuan di dewan bisa terpenuhi,” ujarnya, Rabu (1/5).

Putri Indonesia tahun 2016 ini lebih lanjut menyatakan bahwa keterwakilan perempuan di legislatif Badung selama ini relatif minim. Dari beberapa pengalaman periode sebelumnya, jumlah calon perempuan yang berhasil tembus parlemen tergolong amat minim. Bahkan beberapa kali perwakilan perempuan menjadi ‘anak semata wayang” alias hanya satu orang di DPRD Badung.

“Setahu saya, anggota dewan perempuan hanya saya dua periode dan sebelumnya ada Ibu I Gusti Ayu Tirta. Selalu satu-satu. Ke depan mudah-mudahan lah tambah banyak,” kata Yunita Oktarini.

Pihaknya berharap dengan banyaknya srikandi di parlemen, suara-suara perempuan makin didengar di dunia politik. Politisi asal Kedonganan dengan peraih suara nomor dua terbanyak Dapil Kuta ini pun mengajak para srikandi yang lain berani bicara di gedung dewan. Sehingga kaum perempuan tidak dijadikan pelengkap di jajaran legislatif.

“Harapan saya kepada teman-teman newcomer agar tidak takut bersaing dengan (dewan) laki-laki. Kita semua diberikan mandat yang sama oleh masyarakat untuk duduk disini. Jadi, kita (perempuan) jangan mau  jadi pemanis, apalagi pelengkap di DPRD Badung,” katanya.

Sebagai politisi yang akan tiga periode duduk di DPRD Badung, Yunita Oktarini mengaku sudah memiliki sejumlah agenda yang akan diperjuangkan di legislatif. Perjuangannya, kata dia, lebih banyak seputar perempuan dan anak dan beberapa permasalahan sosial dan pendidikan yang ada di Gumi Keris. Selain itu akan mengawal program PPNSB Bupati Badung yang saat ini begitu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Sebagai kader perempuan kalau diizinkan saya tetap ingin duduk di Komisi IV. Dengan begitu, saya bisa lebih banyak berjuang untuk perlindungan perempuan dan anak. Selain itu juga ada masalah pendidikan, kesejahteraan sosial yang masih butuh perhatian kita,” terang politisi asal Kedonganan ini.

Sementara khusus untuk Dapil Kuta sebagai tempat dia terpilih, politisi berparas cantik ini mengaku sudah ada beberapa permasalahan yang nota bene aspirasi masyarakat Kuta yang harus dia perjuangkan. Salah satunya yang paling urgen adalah masalah penataan pantai dan mewujudkan daerah Kedongan dan Kelan sebagai wisata mina.

Sejauh ini, imbuh dia, wisata mina yang ada di wilayah tersebut belum tergarap maksimal. Meski wisata mina sudah mendunia, namun kesan kumuh masih ada. Pihaknya akan minta pemerintah mengalokasikan anggaran yang cukup untuk mempercantik kawasan tersebut.

“Dari hasil kampanye saya kemarin, masyarakat di Kedonganan, Kelan dan Tuban yang menjadi daerah binaan saya menginginkan adanya penataan pantai berikut infrastrukturnya. Begitu juga wisata mina, masyarakat berharap wisata mina di Kedonganan ini ditata biar lebih bagus, sehingga tidak kumuh sebagai daerah pariwisata kelas dunia, biar mirip di Thailand lah,” pungkasnya. 

wartawan
Made Darna
Category

Bupati Kembang Tinjau Langsung Perbaikan Sejumlah SD di Jembrana

balitribune.co.id | Negara - Perbaikan sejumlah fasilitas sekolah di Kabupaten Jembrana mendapat perhatian khusus dari Bupati I Made Kembang Hartawan. Tak ingin hanya menerima laporan di atas meja, Bupati Kembang turun langsung meninjau proses perbaikan di SD N 2 Banjar Tengah dan SD N 2 Loloan Barat pada Selasa (15/9/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Keyakinan Konsumen Bali Tetap Kuat di Tengah Normalisasi Aktivitas Ekonomi

balitribune.co.id | Denpasar - Keyakinan konsumen di Bali tetap berada pada level optimistis pada Agustus 2026. Bank Indonesia mencatat Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Bali berada di level 123,1, masih jauh di atas ambang optimistis 100 dan lebih tinggi dibandingkan IKK nasional yang tercatat 118,5.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Petani Garam Karangdadi Kusamba Kembali ke Sistem Tradisional

balitribune.co.id | Semarapura - Petani garam tradisional di pesisir Karangdadi, Desa Kusamba, Kabupaten Klungkung, resmi meninggalkan sistem pembuatan garam media tunnel. Metode yang diperkenalkan Kementerian Sosial (Kemensos) sejak tahun 2022 tersebut tidak lagi digunakan lantaran hasil produksinya ditolak oleh pasar.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.