Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Sukses Menggelar Shanti Puja Samgraha, MGPSSR dan ITB STIKOM Bali Adakan Dharmatula Nasional 2021

Bali Tribune / Dari kiri: Nararya Narotama, Made Mangku Sulasa Jaya, Ida Pandita Mpu Jaya Brahmananda, Ida Pandita Mpu Nabe Jaya Acharyananda, Ida Pandita Mpu Acharya Jaya Daksa Vedananda, dan I Made Sarjana.
balitribune.co.id | Denpasar – Maha Gotra Pasek Sanak Sapta Rsi (MGPSSR) Pusat kembali bekerja sama dengan ITB STIKOM Bali menggelar Dharmatula Nasional secara daring, bertempat di kampus ITB STIKOM Bali, Denpasar, Jumat (08/10/2021) dan diikuti ratusan warga Pasek di seluruh Indonesia. Dharmatula atau diskusi nasional ini bertemakan “Revitalisasi Nilai Budaya Melalui Peningkatan Literasi dan Moderasi Beragama Bagi Warga MGPSSR di Era Modern”.
 
Ketua Umum MGPSSRI Pusat Prof. Dr. I Wayan Wita, SPJ dalam sambutannya mengatakan kerja sama dengan ITB STIKOM Bali ini adalah yang ketiga kalinya, setelah menggelar doa bersama  Shanti Puja Samgraha dan Pesamuan Agung tahun 2020 serta sekarang Dharmatula Nasional. “Terima kasih kepada STIKOM Bali karena sudah menyediakan tempat dan fasilitas demi kemajuan umat,” kata Prof. Wita.
 
Disebutkan,  karena dharmatula ini menyangkut agama Hindu, maka dikhususkan untuk warga Pasek, yang secara kuantitatif diperkirakan sebanyak 2,7 juta orang di Indonesia. “Jadi jangan salah tafsir, tapi kami ingin ke dalam dengan membangun SDM dulu, kami mulai dengan diri sendiri sebelum kami mengajak orang lain,” sebutnya. 
 
Menurutnya, era pandemi telah meluluhlantakkan seluruh sendi kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan moral.  Meski ekonomi terpuruk, mental dan spiritual kita tidak boleh terpuruk. “Sebab kalau terpuruk, waduh hancur leburlah. Karena  definisih sehat sekarang adalah sehat fisik, mental, spiritual dan inovatif ekonomi. Artinya bisa kreatif dan mengurus diri sendiri,” ucap Wita. 
 
Masalahnya, lanjut Prof. Wita, di era digital ini masyarakat kita bukanlah masyarakat pembaca sehingga  gempuran informasi melalui media sosial tidak disimak secara utuh. Seharusnya dipilah dan dipilih, mana yang baik mana yang tidak, jangan ditelan mentah-mentah karena berdampak pada moral dan etika. Itulah Dharmatula Nasional ini digelar untuk memberi pencerahan literasi sehingga nilai budaya dan agama tidak boleh luntur tetapi menjadi perekat kehidupan beragama, bermasyarakat, dan menghargai lingkungan sesuai ajaran Tri Hita Karana. “Kata kuncinya yang paling mendasar, kami ingin mempraktekan, bahwa kita semua bersaudara atau “Vasudhaiva Kutumbakam”, bukan saja sesama warga Pasek atau umat Hindu tetapi juga umat agama lain.
 
Wakil Rektor 3 Bidang Kerja Sama dan Inovasi ITB STIKOM Bali I Made Sarjana, SE., MM mengatakan, kerja sama dengan MGPSSR untuk ketiga kalinya ini sebagai wujud kolaborasi Penta Helix (Pemerintah, media, komunitas, bisnis, dan akademisi) dalam meningkatkan pemahaman beragama umat Hindu khususnya warga MGPSSR didalam menghadapi perubahan zaman yang demikian dasyat dan cepat sehingga tercipta sikap toleran menuju keseimbangan dan keselarasan secara hirisontal maupun vertikal. 
 
Dharmatula nasional ini dipandu oleh Dr. Nararya Narotama, SE., M.Par., M.Rech. menghadirkan tiga narasumber, yaitu Ida Pandita Mpu Acharya Jaya Daksa Vedananda dengan materi “Arahan Sastra Agama Terkait Perubahan Budaya Beragama di Bali”, Ida Pandita Mpu Nabe Jaya Acharyananda membawa materi “Fenomena Pergeseran Budaya Beragama”, dan Ida Pandita Mpu Jaya Brahmananda dengan materi  “Keseimbangan, Moderasi Beragama dalam Hindu Nusantara”. 
 
Menurut Mpu Acharya Vedananda, beberapa wujud perubahan beragama di Bali dan Nusantara tampak dalam aspek àcàra agama seperti pembuatan bangunan suci (pelinggih) di masa lalu tampak sederhana, kini tampak megah, sarana upacara pitrayajña seperti wadah (bade) dan patulangan lainnya, juga sarana upacara dewayajña seperti penggunaan buah-buahan import.
 
“Melalui literasi revitalisisasi agar warga kita kembali kepada ajaran agama. Untuk itu perlu sikap moderasi beragama. Ini berkaitan dengan sikap kita seperti dua sisi dari sekeping uang logam. Satu sisi adalah dharma agama, bagaimana dia sebagai umat Hindu, di sisi lain adalah dharma negara yaitu umat Hindu menjadi warga negara yang baik,” sebutnya.
 
Bagi Ida Pandita Mpu Nabe Jaya Acharyananda Hindu memerlukan landasan dan berbagai jenis filosofi. Mengingat apa yang menarik bagi seseorang, belum tentu menarik bagi orang lain. Kemudian apa yang mudah bagi seseorang kemungkinan sulit bagi orang lain. Oleh karena itu diperlukan pandangan yang berbeda.
 
Semua filsafat Hinduisme adalah sudut pandangan yang benar menurut cara mereka sendiri. Ia menuntun para calon spiritual selangkah demi selangkah, setahap demi setahap, hingga mereka mencapai puncak kemuliaan spiritual. “Egaliterian dan toleransi itu, menyebabkan Hindu hadir dengan berbagai kemasan sesuai tingkat pendukung kebudayaan suatu masyarakat,” katanya.
 
Menurut Mpu Jaya Brahmananda, moderasi ini penting karena ditengarai saat ini ada praktek beragama yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan, munculnya tafsir agama yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pengetahuan, mulai terlihat cara beragama yang merusak ikatan kebangsaan. “Karena itu moderasi beragama adalah konsepsi ‘jalan tengah’ di dalam melaksanakan ajaran agama, menghindari sikap dan perilaku ekstrim  radikal, berisikan prinsip keseimbangan, dan memberi ruang-ruang bagi berbagai bentuk perbedaan. Moderasi beragama adalah prasyarat terjadinya kerukunan,” katanya.
wartawan
YUE

Komisi IV DPRD Badung Evaluasi LKPJ 2025, Soroti Fasilitas Kesehatan dan Kabupaten Layak Anak

balitribune.co.id I Mangupura - Komisi IV DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat kerja (Raker) bersama delapan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengevaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung Tahun Anggaran 2025, Senin (13/4/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Masih Ada Kawasan Kumuh di Badung

balitribune.co.id I Mangupura - Kabupaten Badung sebagai destinasi pariwisata kelas dunia ternyata masih memiliki kawasan kumuh. Pemerintah berlambang keris ini bahkan sampai merogoh kocek bermiliar-miliar rupiah untuk menangani masalah kekumuhan wilayah ini.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Badung menyebut keberadaan kawasan kumuh sebagian besar tersebar di wilayah persewaan yang berkembang seiring pesatnya sektor pariwisata.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kolaborasi Bali Bangun PSEL Denpasar Raya, Solusi Jangka Panjang Atasi Sampah

balitribune.co.id | Mangupura - Gubernur Bali Wayan Koster bersama Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dan Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menandatangani perjanjian kerjasama pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Denpasar Raya. Penandatanganan tersebut berlangsung di Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Senin (13/4).

Baca Selengkapnya icon click

Seniman Fokus Berkarya, Bupati Badung Pastikan Hak Diterima Utuh Tanpa Potongan

balitribune.co.id | Mangupura - Di tengah tingginya ekspektasi terhadap kualitas seni daerah, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengambil langkah tegas untuk menjamin transparansi distribusi dukungan bagi para seniman. Langkah ini diambil guna menghapus kekhawatiran adanya intervensi, potongan dana, hingga praktik tidak sehat yang kerap membayangi ruang kreatif pelaku seni di Kabupaten Badung.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

TPA Mandung Hanya akan Terima Sampah Residu, TPS3R Sadu Kencana Sudah Curi Start

balitribune.co.id I Tabanan – TPS3R Sadu Kencana di Desa Dauh Peken menyatakan kesiapannya mendukung kebijakan baru Pemkab Tabanan yang hanya akan menerima sampah residu di TPA Mandung mulai 1 Mei 2026 mendatang.

Pengelola menyebut langkah itu sejalan dengan program edukasi pemilahan sampah dari rumah yang telah mereka rintis sejak 2023 lalu.

Baca Selengkapnya icon click

Badung Rencanakan Pengadaan 3 Mesin RDF Jelang Penutupan TPA Suwung

balitribune.co.id I Mangupura - Pemerintah Kabupaten Badung berencana mengadakan tiga unit mesin pengolah sampah residu menjadi Refuse Derived Fuel (RDF) menjelang penutupan total TPA Suwung pada 1 Agustus 2026.

Rencana tersebut terungkap dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPRD Badung bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Senin (13/4/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.