Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Surat Rekomendasi Meragukan, Akibat Partai Pengusung Belum Jelas

Made Mudarta
Made Mudarta

BALI TRIBUNE - Meski Surat Rekomendasi Ketua DPD Partai Golkar, Ketut Sudikerta alias SGB (Sudikerta Gubernur Bali) sebagai calon Gubernur Bali pada Pilgub 2018 sudah turun, ternyata belum dapat dukungan yang jelas dari partai manapun yang pernah mengusungnya di Koalisi Bali Mandara (KBM). Salah satunya dari Partai Demokrat yang masih belum final mengusung SGB, apalagi sesuai dengan hasil Rakernas Demokrat sebelumnya juga mendorong kader agar maju dengan turun ke masyarakat. 

"Arah Demokrat tentu masih ada proses dan Rakernas di Mataram tempo hari diperintahkan oleh Ketua Umum terhadap kader yang ingin maju menjadi calon apapun untuk segera turun ke bawah melakukan terjun politik, termasuk dari 5 tas yang menjadi syaratnya yaitu elektibilitas, intergritas, kapasitas, popularitas, dan isi tas, itu yang harus diutamakan. Kami masih ada waktu selambat lambatnya September mendatang untuk membahas di internal, karena rekomendasi pasangan calon diperkirakan turun pada November atau Desember. Karena masa akhir pendaftaran di KPU akhir Desember sampai Januari 2018," ujar Ketua DPD Demokrat Bali, Made Mudarta, Jumat (26/5).
Partai Demokrat belum mengusung siapapun karena saat ini sedang berproses di internal partai dan mempertajam pasangan calon termasuk di Pilkada Klungkung. "Kami juga surveinya akan serentak, karena harus bisa bersinergi. Tapi Kader prioritas dan menjadi prioritas harus mempunyai syarat 5 tas tersebut yang menjadi barometer utama dan yang masuk calon pada Partai Demokrat yaitu, saya sendiri. Ada juga Pak Oles yang kita masukan, sebab yang lain pada ingin juga masuk ke kabupaten dan pemilu legislatif, dan baru dua yang dicalonkan. Sebab kader yang lain juga sudah memetakan dirinya," paparnya.
Terkait dengan rekomendasi SGB sebagai calon Gubernur Bali mendatang, Politisi asal Jembrana ini berharap agar dalam tempo yang sesingkat-singkatnya juga mendapatkan patner calon wakil, karena dalam undang undang pilkada harus pasangan calon yang secara bersama-sama menerima rekomendasi dari partainya untuk bisa didaftarkan ke KPU. "Kita berharap sahabat kita Pak Koster juga mendapatkan rekomendasi. Kalau sudah jelas mendapatkan rekomendasi peta politik akan lebih mengerucut. Sebab kalau rekomendasinya belum turun pertanda partai tersebut masih terbuka. Artinya di Golkar sudah ada satu kapal yang berangkat untuk menjadi gubernur," katanya.

wartawan
Arief Wibisono
Category

PT Sarana Buana Handara Tegaskan Taat Hukum dan Siap Lengkapi Dokumen yang Diminta DPRD Bali

balitribune.co.id | Denpasar - PT Sarana Buana Handara menegaskan komitmennya untuk taat hukum dan terbuka terhadap proses klarifikasi yang dilakukan Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali. Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Sarana Buana Handara, Aliza Salviandra, usai rapat dengar pendapat bersama Pansus TRAP DPRD Bali, Rabu (4/2).

Baca Selengkapnya icon click

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.