Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Tabanan Pertahankan Predikat Tata Kelola Pemerintahan Terbaik dengan Skor MCP Tertinggi Nasional

Bupati Sanjaya.
Bali Tribune / Bupati Sanjaya.

balitribune.co.id | Tabanan - Kabupaten Tabanan kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Dalam capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2024 yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tabanan mencatat skor tertinggi untuk kategori Kabupaten secara nasional dengan raihan 97,97 persen. 

Capaian ini menjadi bukti nyata bahwa Pemerintah Kabupaten Tabanan di bawah kepemimpinan Bupati I Komang Gede Sanjaya terus mengukuhkan komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. MCP merupakan sistem pemantauan yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah menerapkan kebijakan pencegahan korupsi. Dengan raihan skor hampir sempurna ini, Tabanan menunjukkan bahwa sistem pemerintahan yang dikelolanya telah memenuhi standar tinggi dalam transparansi dan pencegahan praktik koruptif. 

Bupati Sanjaya menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat atas sinergi yang telah dibangun dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional. “Capaian ini bukan hanya angka, tetapi refleksi dari kerja keras kita bersama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Ini adalah hasil dari keseriusan kita dalam memastikan transparansi dan integritas dalam setiap aspek pelayanan publik,” tegasnya.

Prestasi ini juga melanjutkan tren positif Kabupaten Tabanan dalam pencapaian MCP. Pada tahun 2021, Tabanan telah mencatat skor 90,82 persen dan masuk dalam tiga besar capaian MCP di Provinsi Bali. Peningkatan skor dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa upaya pencegahan korupsi dan perbaikan sistem pemerintahan terus berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

Ia menekankan pentingnya kesinambungan dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih sekaligus mengajak seluruh ASN dan masyarakat Tabanan untuk terus mendukung upaya pencegahan korupsi dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya integritas dalam setiap aspek pemerintahan untuk mewujudkan Tabanan yang maju, transparan dan terpercaya dalam tata kelola pemerintahan.

Sebagai langkah ke depan, Pemkab Tabanan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik dan tata kelola pemerintahan. Implementasi kebijakan berbasis transparansi dan akuntabilitas akan terus diperkuat guna memastikan bahwa seluruh aspek pemerintahan berjalan sesuai prinsip good governance.

Meskipun telah mencapai hasil yang luar biasa, tantangan dalam mempertahankan dan meningkatkan capaian ini tetap ada. Pemerintah Kabupaten Tabanan diharapkan dapat terus berinovasi dalam menerapkan strategi pencegahan korupsi, termasuk optimalisasi digitalisasi layanan publik dan penguatan peran pengawasan masyarakat. Pencapaian Kabupaten Tabanan dalam MCP 2024 ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia dalam menerapkan sistem pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel. 

Keberhasilan ini sekaligus membuktikan bahwa dengan komitmen yang kuat dan sinergi antar pemangku kepentingan, pemerintahan yang bersih dan profesional bukanlah sekadar impian. Prestasi ini menjadi langkah maju dalam membangun Tabanan yang lebih baik dan berintegritas, menuju Tabanan yang Aman, unggul dan Madani. 

wartawan
KSM
Category

Dinas Pertanian Buleleng Gencarkan Vaksinasi Rabies Gratis, Ribuan Dosis Vaksin Masih Tersisa

balitribune.co.id I Singaraja - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Buleleng melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) terus mengintensifkan pelayanan vaksinasi rabies sebagai upaya rutin melindungi kesehatan hewan dan masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Badung Kekurangan 15 Ribu Lampu Penerangan Jalan

balitribune.co.id I Mangupura - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Badung mencatat kekurangan sekitar 15.000 unit lampu penerangan jalan (LPJ) pada ruas jalan kabupaten. Kekurangan tersebut terungkap berdasarkan evaluasi terhadap data sebaran LPJ yang dibandingkan dengan kebutuhan ideal dalam masterplan.

Baca Selengkapnya icon click

WFH Jumat di Denpasar, Layanan Publik Tetap Normal

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat mulai 10 April 2026. Meski demikian, seluruh sektor pelayanan publik dipastikan tetap beroperasi normal di kantor (Work From Office/WFO) guna menjamin kebutuhan masyarakat tidak terganggu.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.