Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Tahun 2024, BPJS Kesehatan Tanggung Perawatan Penyakit Stroke

Bali Tribune / Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Prof Ngoerah, dr I Wayan Sudana (tengah)
balitribune.co.id | DenpasarKementerian Kesehatan RI memberikan target hingga tahun 2024 untuk memaksimalkan pelayanan penyakit stroke di seluruh Indonesia. Sebab penyakit ini merupakan salah satu dari 4 penyakit penyebab kematian terbesar di Indonesia. Di Provinsi Bali, Kemenkes telah mentarget RSUP Prof Ngoerah (nama baru untuk RSUP Sanglah) untuk melatih Rumah Sakit Daerah (RSUD) Jembrana dan RSUD Buleleng tahun 2023 melakukan pelayanan ini. Kemenkes mengantensi Rumah Sakit Kabupaten dan Kota bisa melakukan intervensi non bedah untuk pasien stroke.
 
Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, penyakit stroke berada diurutan ketiga dari daftar penyakit penyebab kematian tertinggi. Penyakit ini membuat kualitas hidup penderitanya menjadi buruk karena dua hal, yakni menyebabkan kematian dan angka kecacatan yang tinggi. Sehingga ia memerintahkan RS Pusat Otak Nasional (RS PON) Prof DR dr Mahar Mardjono Jakarta sebagai pengampu dalam pelayanan ini. 
 
“Saya mengamati bahwa stoke ini penyakit yang buruk sekali. Kematiannya tinggi nomor tiga, setelah jantung dan kanker. Baik beban kecacatan maupun beban keuangan yang tinggi. Oleh karenanya saya meminta kepada RS Mahar Mardjono mengaktifkan fungsi pengampuannya.
Saya minta 34 provinsi harus bisa bedah otak terbuka. Dan harus memastikan 514 Kabupaten dan Kota bisa melakukan intervensi non bedah coiling atau trombektomi,” ungkapnya. 
 
Untuk di Bali, Budi Gunadi menekankan agar dua Rumah Sakit di Kabupaten Jembrana dan Buleleng mendapat perhatian khusus pengampuan pelayanan sroke dengan intervensi non bedah ini di tahun depan. Sementara pembiayaan sedang diupayakan dicover BPJS namun  keputusannya tahun depan. 
 
Sedangkan untuk rujukan nasional untuk otak, Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional (RS PON) Prof DR dr Mahar Mardjono, Mursyid Bustami menjelaskan, penyakit stroke menjadi masalah utama dalam bidang kesehatan dengan angka prevalensi yang terus meningkat setiap tahunnya. Penanganan penyakit ini juga membutuhkan pembiayaan yang tinggi.
 
Dengan ditunjuknya RS PON sebagai koordinator dalam penanganan penyakit stroke secara nasional ini, pihaknya melakukan kerja sama dengan rumah sakit vertical pemerintahan untuk meningkatkan kemampuan intervensi non bedah. Salah satunya adalah RSUP Prof Ngoerah yang dinilai sudah lengkap baik sarana, prasarana, maupun SDM-nya. Sehingga diharapkan akan mengambu rumah sakit-rumah sakit di wilayah Bali dan Nusa Tenggara (Bali - Nusra). Pihaknya akan melakukan pengampuan di Bali dan provinsi tetangga, yaitu NTB dan NTT. 
 
Untuk mendukung kesuksesan pelayanan intervensi non bedah pada penderita stroke, pihaknya masih melakukan komunikasi agar biaya pengobatannya ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
 
“Sejalan dengan ini juga dilakukanlah perbaikan mengenai tariff-tarif untuk layanan prioritas ini. Salah satunya adalah coiling. Ini nanti juga akan ditanggung oleh BPJS, tapi masih dalam proses. Kemudian juga tindakan-tindakan yang lain juga sama. Karena tidak mungkin ini akan sukses kalau tarif di BPJS-nya juga tidak kita lanjuti,” katanya.
 
Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof Ngoerah, dr I Wayan Sudana mengatakan, RSUP Prof Ngoerah sebagai rumah sakit pengampu utama mempersiapkan diri untuk bisa melaksanakan program intervensi non bedah ini. "Untuk memeprsipakan itu kami sudah membuat jadwalnya. Dari segi SDM perawatan nanti pasti kami dampingi. Sama seperti kita kemarin didampingi oleh RS PON,” ungkapnya di Denpasar, Selasa (27/12).
 
Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, I Nyoman Gede Anom menyampaikan, untuk menunjang kesiapan Rumah Sakit di Bali dalam menangani penyakit stroke, pihaknya meminta RSUP Prof Ngoerah untuk mengampu rumah sakit lain dalam mempersiapkan layanan ini. Rencananya, pertengahan tahun 2023 mendatang, dua rumah sakit yang ada di Bali sudah bisa melakukan layanan intervensi non bedah, yaitu RSUD Mangusada dan RSUD di Kabupaten Jembrana.“di Bali ada sembilan Kabupaten dan Kota yang memiliki RS Madya. Dan satu rumah sakit propinsi juga yang madya juga sangat sangat siap nanti kedepan akan diadakan juga kegiatan seperti ini,” ujarnya. 
wartawan
RAY
Category

Bupati Satria Minta RSUD Klungkung Berikan Pelayanan Paripurna

balitribune.co.id I Semarapura - Bupati Klungkung, I Made Satria, bersama Wakil Bupati Klungkung, Tjokorda Gde Surya Putra, menghadiri acara Survei Re-Akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Klungkung, Kamis (30/7/2026).

Acara yang berlangsung di RSUD Klungkung ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Klungkung, Anak Agung Gede Anom, beserta jajaran manajemen dan civitas hospitalia RSUD Klungkung. 

Baca Selengkapnya icon click

Pangdam IX Udayana Resmikan Jembatan Perintis Garuda di Desa Saba

balitribune.co.id I Gianyar - Panglima Komando Daerah Militer IX/Udayana Mayor Jenderal TNI Piek Budyakto resmikan Jembatan Perintis Garuda di Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Rabu (29/7/2026). Peresmian tersebut dihadiri Gubernur Bali I Wayan Koster dan Bupati Gianyar I Made Mahayastra.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sat Polairud Polres Gianyar Intensifkan Pencarian Korban Hilang di Pantai Masceti

balitribune.co.id I Gianyar - Sat Polairud Polres Gianyar terus mengintensifkan patroli dan penyisiran  untuk mencari seorang warga yang dilaporkan hilang saat melaut di kawasan Pantai Masceti, Blahbatuh, Kamis (30/7/2026). Pencarian dilakukan oleh personel Pos Pantau Masceti dengan menyisir sepanjang garis pantai, sembari memantau situasi keamanan dan ketertiban di kawasan pesisir.

Baca Selengkapnya icon click

Jadi Solusi Pembiayaan Infrastruktur, Ketua Komisi III DPRD Badung Usulkan Obligasi Daerah

balitribune.co.id I Mangupura - Ketua Komisi III DPRD Badung, I Made Ponda Wirawan, mendorong Pemerintah Kabupaten Badung mulai mempertimbangkan penerbitan Obligasi Daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur. Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk mendukung proyek-proyek strategis tanpa memberikan beban yang terlalu besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pemkab Badung Rencanakan Bangun Tempat Penitipan Anak Berbasis Kearifan Lokal

balitribune.co.id I Mangupura - Pemerintah Kabupaten Badung mulai merancang pembangunan Tempat Penitipan Anak (TPA) di kawasan Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung. Rencana tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Badung di Ruang Rapat BRIDA, Kamis (30/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Pemecutan Festival 2026 Digelar di Atas Aliran Tukad Badung, Simbol Kebangkitan Pascabanjir

balitribune.co.id I Denpasar - Kelurahan Pemecutan, Kota Denpasar, akan kembali menggelar Pemecutan Festival pada 31 Juli hingga 1 Agustus 2026 sebagai rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Tahun ini, festival menghadirkan konsep yang berbeda dengan membangun panggung utama tepat di atas aliran Tukad Badung, sebagai simbol kebangkitan kawasan setelah diterjang banjir bandang pada 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.