balitribune.co.id | Negara - Berbagai upaya terus dilakukan untuk memerangi merebaknya hoax (berita bohong) di dunia maya, termasuk juga oleh pemerintah daerah. Terlebih memasuki tahun politik, untuk menjaga kondusifitas di masyarakat, flatform media sosial salah satunya yang kini menjadi perhatian serius.
Perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 kini tinggal beberapa bulan. Konstelasi politiki juga kini sudah semakin menghangat, termasuk di dunia maya. Kini yang menjadi fokus salah satunya hoax yang menyebar melalui berbagai flatform media social. Media sosial adalah salah satu sarana yang sangat mudah digunakan untuk menyebarkan kabar tidak benar atau hoax. Terlebih di masa yang sensitif seperti menjelang perhelatan pesta demokrasi, hoax juga sangat mempengaruhi kondusifitas dan stabilitas masyarakat di daerah.
Kapala Dinas Komunikasi dan Informatika I Ketut Eko Susilo Artha Permana menyatakan hoax memungkinkan menyebar dengan cepat dan memengaruhi kondusifitas wilayah ditengah pesatnya perkembangan teknologi informasi termasuk media social. Pemerintah daerah menurutnya kini juga terus berupaya melakukan perang terhadap hoax. "Dengan situasi ini, pemerintah harus melakukan antisipasi dan pencegahan dengan upaya meminimalisir penyebaran hoax dan dampak buruknya pada masyarakat," ujarnya.
Dikatakannya, kepentingan politik harus dijaga dengan baik. Pihaknya mengajak elit politik untuk berperan aktif menekankan penggunaan media sosial secara bijak. Kendati kritik dan saran di media sosial tidak bisa dihindari, namun menurutnya pemerintah berupaya maksimal untuk melayani seluruh lapisan masyarakat dengan baik. "Adanya isu beberapa tokoh masyarakat dengan mengatasnamakan perseorangan yang saling menjelekan ini sangat mengganggu kondusifitas, jadi ini sangat menjadi atensi kita," ungkapnya.
Dalam menghadapi perkembangan media sosial yang cenderung berpotensi menyebarkan hoax, pihaknya mengaku telah bekerja sama dengan aparat penegak hukum (APH) salah satunya kepolisian, terutama yang membidangi siber untuk mencegah penyebaran hoax yang menganggu kondusifitas wilayah. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam hal komunikasi dan informatika juga dikatakannya terus ditingkatkan. Langkah peningkatan kapasitas tersebut salah satunya melalui pelatihan-pelatihan.
"Sudah ada beberapa pegawai yang di tugaskan untuk meningkatkan sumber daya manusia khususnya bidang siber di Jawa Barat," paparnya. Dengan peningkatan sumber daya manusia ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana berharap dapat mengoptimalkan pengamanan siber di pemerintah, serta mencegah penyebaran hoax di media sosial. "Semua upaya ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan kondusifitas wilayah dalam menghadapi pemilu yang semakin dekat ini," tandasnya.
wartawan
PAM
Category
