Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Targetkan 352 Akseptor, Pemkab Tabanan Masifkan Pelayanan KB Serentak

KB
Bali Tribune / Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Tabanan, Dra. Ni Wayan Mariati,M.M

balitribune.co.id | Tabanan - Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) menggelar Pelayanan KB Momentum Tahun 2026 secara serentak di seluruh kecamatan se-Kabupaten Tabanan pada 9 hingga 15 Februari 2026. Program ini menghadirkan layanan pemasangan dan pencabutan alat kontrasepsi secara gratis bagi masyarakat.

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Bali Nomor: B-105/KB.08.01/J19/2026 tentang Penyelenggaraan Pelayanan KB Momentum Tahun 2026.

Pelayanan KB Momentum digelar sebagai upaya meningkatkan capaian indikator Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) di Provinsi Bali yang mengalami penurunan. Data menunjukkan prevalensi kontrasepsi modern menurun dari 60,6 persen pada 2024 menjadi 59,6 persen pada 2025. Sementara itu, angka unmet need KB meningkat dari 10,6 persen pada 2024 menjadi 13,5 persen pada 2025.

Melalui pelayanan serentak ini, pemerintah menargetkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penggunaan alat kontrasepsi modern, khususnya Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

Adapun layanan yang diberikan berupa pemasangan maupun pencabutan alat kontrasepsi IUD dan implant secara gratis. Pelayanan dilaksanakan di sejumlah fasilitas kesehatan di masing-masing kecamatan, yakni di Kecamatan Selemadeg bertempat di Pustu Desa Wanagiri pada 13 Februari 2026, Kecamatan Selemadeg Timur di Puskesmas Selemadeg Timur II pada 9–15 Februari 2026, Kecamatan Selemadeg Barat di Puskesmas Selemadeg Barat pada 12 Februari 2026, Kecamatan Kerambitan di PMB Desak Wintan, Seronggo Pondok Pangkung Karung, pada 13 Februari 2026, Kecamatan Tabanan di Klinik Kasta Gumani, Jalan Cepaka Hijau No. 8 Dauh Peken, pada 13 Februari 2026, Kecamatan Kediri di Puskesmas Kediri I, Jalan Teuku Umar No. 10, pada 10–11 Februari 2026, Kecamatan Marga di Mutiara Bunda, Jalan Raya Apuan Petiga, pada 13 Februari 2026, Kecamatan Penebel di PMB Kasih Hati, Babahan Penebel, pada 13 Februari 2026, Kecamatan Baturiti di PMB Budi Artini, Banjar Gunung Kangin, Desa Bangli, pada 14 Februari 2026, serta Kecamatan Pupuan di Puskesmas Pupuan II dan PMB Surati pada 9–14 Februari 2026.

Kepala DPPKB Kabupaten Tabanan, Dra. Ni Wayan Mariati,M.M ketika dikonfirmasi pada Rabu (11/2) menyatakan bahwa target pelayanan KB serentak awal tahun 2026 di Kabupaten Tabanan sebanyak 352 sasaran. Sebanyak 176 sasaran merupakan peserta Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan 40 sasaran merupakan peserta KB Pasca Persalinan (KBPP).

“Pelayanan KB Momentum ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kembali capaian program KB di Tabanan. Kami menargetkan 352 sasaran selama pelaksanaan 9 hingga 15 Februari 2026, termasuk 176 peserta MKJP dan 40 peserta KB pasca persalinan,” ujarnya.

Ia juga mengajak masyarakat, khususnya pasangan usia subur, untuk memanfaatkan layanan ini dengan mendatangi lokasi pelayanan sesuai jadwal di masing-masing kecamatan.

“Kami mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan ini karena layanan diberikan secara gratis. Cukup membawa fotokopi KTP dan datang ke fasilitas kesehatan terdekat sesuai jadwal yang telah ditentukan,” tambahnya.

Melalui kegiatan ini, Pemkab Tabanan berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perencanaan keluarga dan kesehatan reproduksi semakin meningkat, sekaligus mendukung terwujudnya keluarga berkualitas di Kabupaten Tabanan. 

wartawan
KSM
Category

Sinergi OJK, BPS, dan LPS Siapkan SNLIK 2026, Petakan Literasi Keuangan Hingga Pelosok

balitribune.co.id | Denpasar - Upaya memetakan tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Bali memasuki babak baru. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) resmi mematangkan persiapan pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026 dengan cakupan wilayah yang diperluas hingga seluruh kabupaten/kota di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Usai Banjir Pancasari Pansus TRAP DPRD Bali Bongkar Dugaan Penyelundupan Hukum HGB Bali Handara

balitribune.co.id | Tabanan - Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali merekomendasikan penyegelan sejumlah proyek dan ruas jalan di kawasan Bali Handara Golf, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Rekomendasi ini muncul menyusul dugaan kuat keterkaitan aktivitas pembangunan dengan banjir besar yang merendam puluhan rumah warga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bank BPD Bali Tuntaskan KUR 100 Persen, Perkuat Ekonomi Riil dari Akar Rumput

balitribune.co.id | Denpasar - Komitmen Bank BPD Bali sebagai penggerak utama ekonomi daerah kembali terkonfirmasi sepanjang 2025. Bank milik Pemerintah Provinsi Bali ini berhasil menuntaskan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 100 persen, sebuah capaian yang menempatkannya sebagai salah satu institusi keuangan daerah paling agresif dalam mendorong ekonomi kerakyatan.

Baca Selengkapnya icon click

Senderan Proyek Vila Jebol Timpa Pura Manik Suci Ubud

balitribune.co.id | Gianyar - Peristiwa longsornya tembok senderan proyek vila di Banjar Mawang Kaja, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, menuai sorotan tajam. Pasalnya, lokasi proyek yang berada tepat di atas area Pura Manik Suci tersebut kini menyebabkan kerusakan pada bangunan suci akibat jebolnya tembok penyangga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dirut Perumda Sanjayaning Singasana Mundur Demi Posisi Baru di Perumda Pasar Badung

balitribune.co.id | Tabanan – Direktur Utama (Dirut) Perumda Sanjayaning Singasana, Kompyang Gede Pasek Wedha, secara mendadak mengundurkan diri. Pengunduran diri itu bukannya tanpa sebab. Kompyang belum lama ini terpilih sebagai Direktur Utama Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana (MGS) di Kabupaten Badung.

Baca Selengkapnya icon click

Antisipasi Pilkel 2027, Komisi I DPRD Tabanan Konsultasikan Kekosongan Aturan Teknis UU Desa ke Kemendagri

balitribune.co.id | Tabanan – Kekosongan aturan teknis dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP terkait penjabaran Undang-Undang Desa yang baru membuat Komisi I DPRD Tabanan berinisiatif untuk menanyakan mekanisme pencalonan perbekel (kepala desa). Pasalnya, pada 2027 mendatang, ada 97 desa di Kabupaten Tabanan yang akan menggelar pemilihan perbekel.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.