Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Tekan Penyebaran HIV/AIDS di Destinasi Wisata, KPA Tingkatkan Peran OPSI

Bali Tribune / Kepala Sekretariat KPA Provinsi Bali, A.A Ngurah Patri Nugraha

balitribune.co.id | Badung – Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Bali dalam menanggulangi penyebaran HIV/AIDS di pulau pariwisata ini menggandeng Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (OPSI). Pasalnya saat ini di Provinsi Bali, jumlah kasus HIV/AIDS cukup tinggi diangka 22 ribuan kasus pada November 2019. Demikian disampaikan Kepala Sekretariat KPA Provinsi Bali, A.A Ngurah Patri Nugraha disela-sela Musyawarah Provinsi OPSI Bali 2020-2024 di Badung, Rabu (26/2).

Pihaknya berharap, peran OPSI Bali supaya ditingkatkan dalam hal menanggulangi penyebaran HIV/AIDS di pulau ini. Bali sebagai salah satu destinasi internasional memiliki angka kasus HIV/AIDS yang cukup tinggi baik itu dari kalangan rumahtangga, pekerja seks dan lainnya. 

KPA Bali meminta pengurus OPSI semakin menggalakkan kampanye perilaku bekerja sehat dikalangan pekerja seks agar tidak menyebarkan maupun terkena virus tersebut. "KPA Provinsi Bali dengan OPSI adalah sebagai mitra kerja, mereka adalah komunitas yang menaungi pekerja seks. Harapan kami mereka bisa lebih intens menanggulangi HIV/AIDS ke depan," katanya.

Disampaikannya, setiap kegiatan terkait penanggulangan HIV/AIDS, organisasi ini bisa memberikan edukasi lebih kepada masyarakat. "Data kasus di Provinsi Bali sampai November 2019 sebanyak 22.034. Kasus ini seperti gunung es, semakin bagus kinerja komunitas dan KPA kabupaten/kota. Kita kembali ke program top yakni temukan, obati dan pertahankan dalam menanggulangi HIV/AIDS di Bali," jelas Patri. 

Kendala saat ini di lapangan masih ada stigma diskriminasi terhadap penderita. Sehingga pihaknya gencar memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan diskriminasi. "Penyebaran untuk saat ini kebanyakan dari aktivitas seks dan masih ada lewat ibu ke anak tapi itu sedikit, yang paling banyak memang dari seks," ungkapnya. 

Sementara itu Koordinator OPSI Provinsi Bali, Puspareni mengatakan, organisasi ini memberikan wadah bagi pekerja seks yang mengalami kekerasan maupun perlakuan yang merugikan dari pasangan. Pihaknya pun tetap akan membina para pekerja seks bagaimana untuk berperilaku sehat agar terhindar dari HIV/AIDS.

"Kami memediasi para pekerja seks dengan pasangan dengan memberikan pernyataan tidak mengganggu si perempuan ini. Apabila melanggar, kami dari OPSI akan menuntut," bebernya.

wartawan
Ayu Eka Agustini
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Karangasem Krisis Murid, Banyak Sekolah Hanya Mendapatkan 2 Hingga 8 Murid Baru

balitribune.co.id | Amlapura - Kabupaten Karangasem saat ini tengah mengalami krisis murid atau siswa. pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026, hampir sebagian besar Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Karangasem mengalami kekurangan murid baru atau jumlah murid baru yang mendaftar dan melakukan pendaftaran ulang masih jauh dari jumlah kuota yang didaftarkan oleh sekolah di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Pusat.

Baca Selengkapnya icon click

Wakil Bupati Karangasem Pimpin Apel Peringatan Perang Besar Tanah Aron ke-79

balitribune.co.id | Amlapura - Wakil Bupati Karangasem, Pandu Prapanca Lagosa, memimpin langsung Apel Peringatan Perang Besar Tanah Aron ke-79 yang digelar di Lapangan Tanah Aron, Bebandem, Senin (7/7). Apel ini menjadi momentum penting untuk mengenang perjuangan para pahlawan Tanah Aron dalam mempertahankan tanah air dari penjajahan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Setujui Pertanggungjawaban APBD 2024, F-PDIP Apresiasi Pemkab Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk disahkan dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Persetujuan tersebut disampaikan dalam pembacaan Pandangan Umum (PU) Fraksi PDI Perjuangan pada Rapat Paripurna DPRD Badung, Selasa (8/7) di ruang Sidang Utama Gosana, Gedung DPRD Badung. 

Baca Selengkapnya icon click

Pemkab Badung Diminta Berhati-hati Dalam Tata Kelola APBD 2025, F-Golkar: Penetapan Target PAD Harus Lebih Realistis

balitribune.co.id | Mangupura - DPRD Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna membahas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Selasa (8/7). 

Dalam rapat yang digelar di Gedung DPRD Badung ini, Fraksi Golkar mengharapkan pentingnya penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih realistis agar tidak menghambat jalannya program di OPD.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.