Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Tentang Soeharto

Bali Tribune

BALI TRIBUNE - Persepsi publik tumbuh atas refleksi pengalaman dan pengetahuan individu. Persepsi meliputi semua sinyal dalam sistem saraf, yang merupakan hasil  stimulasi fisik-kimiawi dari organ pengindra. Oleh karena itu, persepsi publik akan membentuk keyakinan, simpati dan pilihan publik. Dalam hal menilai keberhasilan pemimpin nasional misalnya, persepsi publik tentu lahir dari tangkapan inderawi dan segmentasi pengetahuan mengenai   hasil karya kepemimpinan yang terekam dalam memori kolektif atau yang  ditangkap secara inderawi. Dengan konsep ini kita bisa memahami mengapa persepsi masyarakat Indonesia terhadap kepemimpinan nasional masih menunjuk kepada mantan Presiden Soeharto sebagai presiden paling berhasil, disusul presiden Soekarno dan Jokowi di urutan ketiga. Anda boleh percaya boleh tidak, tapi itu hasil penelitian terbaru tentang tingkat kepuasan publik dengan metodologi yang valid. Sebagaimana sudah diketahui umum (Koran BALI TRIBUNE - , 21/5), lembaga Indo Barometer telah melakukan penelitian tentang kepuasan publik terhadap Presiden yang pernah dan sedang berkuasa di Indonesia. Dalam rilis yang disampaikan tepat pada momentum peringatan hari reformasi yang dirangkai dengan hari kebangkitan Nasional, 20 Mei 2018 itu, Soeharto menjadi tokoh yang dianggap paling berhasil dengan skor 32,9%, Soekarno 21,3% dan Jokowi 17,8%. Hasil ini menyentak publik, yang dalam hari-hari ini, sedang mengenang peristiwa penumbangan rezim Soeharto yang menandai titik awal era reformasi. Mengapa menyentak? Konsentrasi para aktivis yang sedang mengungkit kebobrokan kepemimpinan Soeharto justru dibuyarkan oleh hasil penelitian ini. Masyarakat, terutama para aktivis yang terlibat langsung dalam menumbangkan Soeharto 20 tahun lalu, tentu tidak percaya dengan hasil penelitian Indo Barometer itu, bahkan marah-marah. Dia tidak sadar bahwa di luar aktivis dan kelompok pro reformasi di tanah air, masih lebih banyak kelompok yang punya persepsi beda. Apalagi setelah melalui 20 tahun era reformasi, negeri ini lebih banyak diisi dengan kegaduhan politik yang belum berujung. Kembali ke soal persepsi, yang secara teoritis tumbuh di atas refleksi pengalaman dan pengetahuan individu yang melahirkan penilaian. Bahwa benar, banyak pendukung Jokowi keberatan karena presiden pujaannya ditempatkan di urutan ketiga, dan pendukung SBY yang gak terima tokoh panutannya diposisikan di urutan keempat, namun itulah persepsi publik. Hal yang barangkali bisa kita diskusikan adalah apa keunggulan Soeharto yang menempatkannya menjadi presiden paling berhasil dalam persepsi masyarkat Indonesia. Saya menilai persepsi publik itu berhubungan dengan keberhasilan Pak Harto menciptakan stabilitas keamanan nasional. Keamanan, bagi manusia adalah sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan kumunal dan sosial dalam suatu negara. Abraham Maslow menempatkan "rasa aman" di urutan kedua paling dasar dalam lima tangga kebutuhan dasar manusia, setelah kebutuhan fisikogis (makanan, sandang, papan). Inilah rahasianya mengapa maroritas masyarakat Indonesia saat ini lebih memilih Soeharto sebagai presiden paling berhasil. Bila didalami lebih jauh, dalam tangga kebutuhan dasar Abraham Maslow, tangga pertama dan kedua paling dasar  yakni kebutuhan akan sandang, pangan dan papan serta kebutuhan "rasa aman", adalah lebih dekat dengan Soeharto dibanding presiden lain. Harus diakui, keberhasilan Soeharto yang dicatat masyarakat dunia adalah stabilitas keamanan dan swasembada pangan, meski pada variabel lain, pembangunan demokrasi misalnya, dia gagal disitu. Sedangkan Jokowi di urutan ketiga lebih berkenaan dengan tangga kebutuhan dasar yang  lain yakni kasih sayang, penghargaan dan aktualisasi diri. Dalam hal ini, Jokowi menonjol di bidang kebutuhan akan kasih sayang atau dalam bahasa lain yakni merawat melindungi kaum minoritas dan merawat harmoni. Dengan pendekatan teori kebutuhan Abraham Maslow ini, nakar kita mudah diantar untuk memahami hasil penelitian lembaga survei Indo Barometer yang kontroversial itu.

wartawan
Mohammad S. Gawi
Category

Soal Penyesuaian Target Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026, Ketua DPRD Badung: Sangat Realisitis dan Keputusan yang Tepat

balitribune.co.id | Mangupura - Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti mengapresiasi langkah pemerintah yang telah merespons seluruh masukan secara jelas dan komprehensif terhadap pemandangan umum (PU) fraksi-fraksi DPRD Badung atas sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

Baca Selengkapnya icon click

Komisi IV DPRD Badung Kawal Bansos Hari Raya Rp2 Juta per KK

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi IV DPRD Badung mengaku akan terus mengawal seluruh bantuan kepada masyarakat Kabupaten Badung. Sejumlah bantuan yang sedang 'hot' akan disalurkan oleh Pemkab Badung adalah bantuan sosial (Bansos) tunai untuk hari raya sebesar Rp2 juta per KK. Bansos kali kedua yang disalurkan lewat Dinas Sosial ini kurang lebih menyasar 150 ribu KK penerima dengan anggaran sekitar Rp200 miliar.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Masalah Kemacetan Masih Jadi Sorotan Komisi II DPRD Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi II DPRD Badung menyoroti besarnya anggaran yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung. Instansi ini mengelola anggaran lebih dari Rp3 triliun. Anggaran yang besar ini diharapkan bisa dikelola secara maksimal, terutama untuk menyelesaikan masalah kemacetan dan estetika utilitas.

Baca Selengkapnya icon click

Ribuan Ojol Turun ke Jalan, URC Bergerak Tegaskan Empat Tuntutan dan Tolak Komisi 10 Persen

balitribune.co.id | Jakarta - Ribuan pengemudi ojek online (Ojol) yang tergabung dalam komunitas URC Bergerak menggelar aksi damai di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta. 

Dalam orasinya, perwakilan URC menegaskan pentingnya pelibatan langsung mitra pengemudi dalam pembahasan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur ekosistem transportasi online. Mereka menolak apabila aturan disusun secara sepihak tanpa ruang dialog yang adil.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bank BPD Bali Dukung Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah

balitribune.co.id | Denpasar - Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali memperkuat langkah optimalisasi pengelolaan keuangan daerah salah satunya melalui kolaborasi strategis dengan pemerintah pusat dan daerah, antara lain melalui ikut aktif dalam pengelolaan keuangan daerah serta optimalisasi elektronifikasi dalam penguatan sumber dana dan belanja daerah.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.