Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Tiga Fraksi DPRD Tabanan Memberikan Pemandangan Umum terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD T.A 2020

Bali Tribune / Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti

balitribune.co.id | Tabanan – Ketiga Fraksi di DPRD Kabupaten Tabanan memberikan Pemandangan Umum terhadap Pidato Pengantar Bupati Tabanan terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD T.A 2020, pada Rapat Paripurna DPRD Tabanan ke-8, masa persidangan ke-2, Tahun Sidang 2020, Rabu (15/7), melalui media video conference.

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tabanan tersebut dipimpin lngsung Ketua DPRD Kabupaten Tabanan I Made Dirga, didampingi para Wakilnya dan dihadiri oleh +- 27 orang anggota DPRD. Hadir juga Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, Wakil Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya, Forkopimda, Instansi Vertikal dan BUMD, serta Sekkab Tabanan, Sekwan, para Asisten dan OPD di lingkungan Pemkab Tabanan.

Sesuai dengan Pidato pengantar Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No.14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020, yang disampaikan pada Rapat Paripurna ke-7 masa persidangan ke-2 tahun sidang 2020, Selasa (14/7) kemarin, ketiga Fraksi di DPRD menyatakan sepakat untuk dibahas leebih lanjut sesuai dengan mekanisme yang ada di DPRD.

Ketiga fraksi yang terdiri dari Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi Golkar dan Fraksi Nasional Demokrat, memberikan arahan dan masukan serta saran yang beragam.

Salah satunya, I Nyoman Arnawa, yang saat itu membacakan Pemandangan Umum Fraksi PDI-Perjuangan, mengatakan, bahwa Fraksi PDI-Perjuangan memahami bahwa perubahan APBD 2020 disebabkan karena adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi dan diharuskan adanya pergeseran anggaran.

Pihaknya menyatakan, Retribusi Daerah pada dasarnya merupakan pembayaran atas jasa untuk diberikan atau disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat sebaiknya diikuti dengan mutu pelayanan yang baik diikuti dengan kemudahan, ketepatan dan kecepatan waktu.

“Dalam upaya penerimaan Retribusi Daerah, maka yang perlu dilakukan adalah penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi yang berorientasi pada penyediaan pelayanan yang cepat dan tepat serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan,” ujarnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti menyampaikan apresiasi dan peenghargaan terhadap fraksi-fraksi DPRD yang telah menyampaikan Pemandangan Umum terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD T.A 2020. Dimana pemandangan Umum telah disampaikan oleh I Nyoman Arnawa dari Fraksi PDI-Perjuangan, I Made Asta Darma dari Fraksi Golkar dan I Gusti Ngurah Sanjaya dari Fraksi Nasional Demokrat.

“Dalam sisa Tahun Anggaran 2020, kami tetap optimis dalam pencapaian target denga upaya dan terobosan serta langkah-langkah untuk tetap mempertahankan protocol kesehatan, yaitu antara lain dengan memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tetap memberikan pelaporan dan pembayaran pajak secara online, melakukan pendataan subjek dan objek pajak, serta retribusi kelapangan,” ujar Bupati Eka.

Disamping itu, Ia menyatakan tetap mempertahankan pendapatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya melakukan pengawasan dan mendorong selutruh DTW di Kabupaten Tabanan untuk mengoptimalkan pendapatan Daerah. “Selanjutnya memberikan kemudahan dalam pemungutan pajak dan retribusi,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Eka sepakat dengan pemandangan umun dan mengajak seluruh jajaran, begitupun dengan legislative untuk bersama-sama melakukan pengawasan tentang objek pendapatan. Dan tetap bersemangat memberikan pelayanan terhadap masyarakat, memperhatikan kondisi sarana dan prasarana pendukung dan sumber daya manusia yang ada saat ini, meskipun di tengah pandemi. 

wartawan
Redaksi
Category

Astra Motor Bali Perkuat Ekosistem Vokasi Otomotif melalui Sarasehan SMK Binaan Honda Bali

balitribune.co.id | Denpasar – Astra Motor Bali, selaku Main Dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Bali, kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan vokasi di pulau dewata. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Sarasehan SMK Binaan Honda Area Bali yang berlangsung di Ruang Meeting Lantai 4 Astra Motor Bali pada Senin (15/12).

Baca Selengkapnya icon click

Akselerasi Keuangan Syariah: Strategi Jitu Menggali Potensi Asuransi, Penjaminan, dan Dana Pensiun Syariah

balitribune.co.id | Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah khususnya sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) Syariah melalui pendekatan kultural dan keagamaan dengan meluncurkan Buku Khutbah Syariah Muamalah PPDP.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bareskrim Bongkar Pencucian Uang  Bisnis Baju Bekas di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali kembali kecolongan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan besar tindak pidana perdagangan dan pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari bisnis impor pakaian bekas ilegal atau thrift di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.