Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Tiga Tantangan Yang Bakal Dihadapi Koster-Giri Seusai Pelantikan

Umar Ibnu Alkhatab
Bali Tribune / Umar Ibnu Alkhatab - Pengamat Kebijakan Publik

balitribune.co.id | Tanggal 20 Pebruari 2025 nanti adalah tanggal bersejarah bagi Koster-Giri. Mereka berdua akan dilantik oleh Presiden Prabowo sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Bali periode 2025-2030 di Jakarta bersamaan dengan kepala daerah lainnya. Bagi Koster, ini merupakan kali kedua beliau duduk sebagai Gubernur Bali, sementara bagi Giri ini adalah kali pertamanya ia menjadi wakil gubernur. Duet Koster-Giri memenangkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur dengan raihan suara yang meyakinkan yakni, 1.414.284 suara atau 61,49 persen. Kita berharap, seusai dilantik, Koster-Giri akan menjadi pemimpin bagi semua masyarakat Bali, bukan pemimpin untuk mereka yang memilihnya saja. Kita juga berharap, duet intelektual-populis itu bisa merangkul semua pihak untuk bersama-sama dan bekerjasama membangun Bali.

Dua aspek di atas, menjadi pemimpin bagi semua masyarakat Bali dan merangkul semua pihak untuk membangun Bali, adalah prasyarat utama untuk membawa Bali selangkah lebih maju dibandingkan dengan sebelumnya. Dan dua aspek itu makin relevan jika melihat muatan yang dikandung oleh visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang demikian kompleks dan komprehensif yang membutuhkan konkretisasi di atas lapangan. Dalam konteks ini kita berharap Koster-Giri lebih memilih untuk menjadi pemimpin yang bijaksana, terampil, dan disegani layaknya negarawan yang setia mencurahkan pikiran dan tenaganya demi kebaikan rakyat yang dipimpinnya. Kebutuhan pemimpin yang negarawan sangat dibutuhkan jika mempertimbangkan situasi politik dan ekonomi dewasa ini yang dikatakan oleh banyak pihak berada dalam situasi yang sedang merosot.

Sebagai pemimpin Bali yang baru, Koster-Giri akan menghadapi tantangan yang tidak ringan dan tidak sedikit. Setidak-tidaknya ada tiga tantangan yang bakal segera dihadapi keduanya, yakni, pertama, efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo. Efisiensi anggaran termuat dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 yang dikeluarkan pada 22 Januari 2025. Instruksi presiden ini akan mendorong Koster-Giri memutar otak untuk mencari cara agar semua programnya bisa dijalankan, terutama pada sektor pelayanan publik yang memang menjadi hak publik.

Kedua, moralitas birokrasi, yakni standar perilaku birokrasi, di tengah efisiensi yang digulirkan oleh pemerintahan Prabowo. Artinya Koster-Giri wajib memompa semangat dan dedikasi birokrasi agar bekerja secara optimal kendati dihadapkan pada berkurangnya anggaran pada masing-masing bidang dan tugas kerja. Tidak mudah mendorong birokrasi untuk bekerja optimal demi memberikan pelayanan prima kepada masyarakat kecuali dengan dorongan yang kuat dari Koster-Giri. Dalam konteks ini, Koster-Giri harus tampil dominan memberikan tauladan di dalam bekerja dan bersemangat membangun jiwa patriotisme birokrasi untuk bekerja di dalam kekurangan. Pengalaman Koster-Giri ketika mengelola pemerintahan di tengah Covid 19 akan menjadi guru yang sangat penting di dalam mengelola pemerintahan yang dipaksa untuk melakukan efisiensi ini, dan kita yakin bahwa efisiensi anggaran tidaklah seberat situasi covid 19, namun ia menjadi tantangan yang tak bisa dianggap sepele. Situasi ini membutuhkan kemampuan lebih untuk merancang dan merencanakan program yang mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat Bali.

Dan ketiga adalah hubungan pusat dan daerah yang selama ini menjadi pertanyaan banyak pihak apakah Koster-Giri bisa dengan mudah membangun Bali sementara keduanya tidak linear dengan pemerintahan Presiden Prabowo. Tantangan yang ketiga ini menjadi penting untuk dilewati karena bagaimanapun hubungan pusat dan daerah di Indonesia bersifat fungsional dan struktural, di mana hubungan ini saling melengkapi dan memengaruhi satu sama lain. Di sinilah dibutuhkan kesanggupan Koster-Giri untuk bisa membangun hubungan yang harmonis dan simbiosis mutualistik sehingga tercipta sinergi yang akrab antara Pemerintahan Pusat di bawah Prabowo dengan Pemerintahan Provinsi Bali di bawah Koster-Giri

Akhirnya, kita yakin bahwa Koster-Giri memiliki sejumlah cara untuk bisa menghadap tantangan di atas dan mampu melewatinya dengan baik sehingga semua programnya bisa diwujudkan dan mampu membawa kemaslahatan bagi masyarakat Bali. Sebagai politisi yang mumpuni, Koster-Giri tentu saja bisa mengatasi tantangan di atas, dan oleh karena itu kita optimis bahwa di dalam saku celana keduanya sudah terdapat jawaban dan cara yang memadai untuk mengatasi tantangan yang kita kemukakan di atas, Wallahu a'alamu bish-shawab.

Tabanan, 18 Pebruari 2025.

wartawan
Redaksi
Category

Pecatu Darurat Air dan Marak Pencurian Meteran, Made Sumerta Desak Progres Nyata PDAM Badung

balitribune.co.id | Mangupura -  Anggota DPRD Kabupaten Badung, I Made Sumerta, memberikan atensi serius terhadap rentetan kasus pencurian meteran air (water meter) milik Perumda Tirta Mangutama (PDAM) Badung yang kian masif di wilayah Kuta Selatan. Selain masalah kriminalitas, politisi PDI Perjuangan ini juga menyoroti krisis distribusi air yang tak kunjung teratasi di Desa Pecatu.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Hadiri Prosesi Ngodak Pelawatan di Pura Dalem Bebalang Carangsari

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, menghadiri sekaligus menjadi upasaksi dalam rangkaian Karya Ngodak Pelawatan Ida Sesuhunan di Pura Dalem Bebalang, Desa Adat Carangsari, Kecamatan Petang, Rabu (25/3/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mahkamah Agung Ambil Sumpah Dewan Komisioner OJK Baru, Perkuat Stabilitas Sektor Keuangan Nasional

balitribune.co.id | Jakarta - Tujuh Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengucapkan sumpah jabatan di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (25/3/2026). Pengambilan sumpah dilakukan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Sunarto berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisioner OJK.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kadisparbud Bangli Tegaskan Pungutan Retribusi Kintamani yang Viral Adalah Resmi dan Sesuai SOP

balitribune.co.id | Bangli - Pungutan retribusi wisata Kintamani, Bangli kembali viral dan menuai pro-kontra. Pasalnya, pungutan retribusi dilakukan di badan jalan. Menyikapi realita tersebut, Kadis Pariwisata Dan Kebudayaan (Disparbud) Bangli I Wayan Dirgayusa angkat bicara. Mantan Camat Kintamani ini mengatakan bahwa petugas yang melakukan pungutan adalah petugas resmi Pemkab Bangli. 

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Shortcut 9-10 Terancam Mandek, Warga Pegayaman Tolak Ganti Rugi Lahan

balitribune.co.id I Singaraja - Pembangunan proyek jalan pintas (shortcut) titik 9 dan 10 yang melintasi Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Buleleng, masih menyisakan persoalan pelik. Sejumlah warga pemilik lahan menyatakan keberatan dan menolak nilai ganti rugi yang ditetapkan pemerintah karena dianggap tidak adil dan jauh dari harapan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.