Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Tim Percepatan MICE Sebut Kelancaran Lalu Lintas Hal Penting Dukung IMF

IB Surakusuma
IB Surakusuma

BALI TRIBUNE - Dipilihnya Bali sebagai tuan rumah IMF-WB Annual Meetings (AM) 2018 yang diselenggarakan oleh Dewan Gubernur IMF dan World Bank pada Oktober mendatang di Nusa Dua, Badung dinilai karena pulau ini memiliki beragam fasilitas untuk menunjang kegiatan tersebut. Meski demikian, saat perhetalan itu berlangsung, pemerintah beserta masyarakat dan pihak keamanan mesti mendukung pelaksanaan tersebut dengan tetap menjaga kelancaran lalu lintas. Demikian disampaikan Ketua Bidang Incentive Tim Percepatan MICE Kementerian Pariwisata, IB Surakusuma saat dihubungi Senin (18/6). Dia mengatakan, Bali telah berpengalaman menjadi tuan rumah perhetalan meeting/pertemuan internasional yang melibatkan belasan ribu delegasi dari berbagai negara. "Pengalaman sudah ada, baik hotelnya, pengamanannya. Tetapi ada satu hal memang yang diperhatikan dalam kegiatan IMF ini yakni berusaha menjaga segala kemungkinan yang bisa terjadi yang mengganggu jalannya perhelatan IMF," ujarnya. Dalam hal ini kata dia, pemerintah diminta secara berkala melalui media massa dan masyarakat supaya semua pihak menjaga kebersihan dan kelancaran lalu lintas. Begitu pula masyarakat Bali agar tetap memperlihatkan sikap ramah sebagai tuan rumah ajang IMF. Sedangkan penambahan infrastruktur jalan pun sudah memadai dengan dibangunnya underpass di Bundaran Ngurah Rai, Tuban. Menurutnya, underpass tersebut akan berguna untuk kelancaran perjalanan delegasi yang menginap di kawasan Kuta, Badung menuju venue atau tempat perhelatan pertemuan Bank Dunia itu. Sedangkan yang menginap di Sanur akan langsung menuju Nusa Dua melalui Tol Bali Mandara. Namun biasanya akan terjadi hambatan saat menuju jalan tol karena sering terjadi kepadatan arus lalu lintas. Bagi yang menginap di kawasan Nusa Dua terutama di ITDC tentu tidak akan menghadapi hambatan menuju venue karena menginap dalam satu kawasan dengan lokasi meeting. "Yang penting pada saat pertemuan itu traffic (lalu lintas) harus dijaga. Jangan sampai kemacetan-kemacetan terjadi. Bagaimana kita memperkirakan ini supaya perjalanan para delegasi berjalan lancar. Ya diserahkan ke pemerintah daerah mengatur alur lalu lintas," tegas pria yang akrab disapa Gus Lolec ini. Dikatakannya, pengaturan arus lalu lintas maupun menyediakan fasilitas infrastruktur itu untuk perhetalan IMF bukan merupakan suatu keharusan. Namun sebagai tuan rumah harus memberikan fasilitas bagi para peserta untuk kelancaran persidangan Bank Dunia tersebut. Saat perhelatan IMF dan Bank Dunia berlangsung pihaknya memperkirakan akan terjadi penumpukan lalu lintas di sejumlah titik dikarenakan kedatangan wisatawan mancanegara (wisman) ke Pulau Dewata akhir-akhir ini pun meningkat. "Hal ini yang dijaga oleh pihak keamanan dengan menjaga arus lalu lintas tersebut. Serta pihak keamanan pandai-pandai memperlakukan jam-jam untuk bisa diperhitungkan saat para delegasi melintasi jalan tersebut menuju tempat meeting agar tidak mengalami hambatan," beber Gus Lolec. Trennya dijelaskan Gus Lolec, keluarga para delegasi akan datang ke Bali menjelang meeting berakhir. Dengan demikian, para delegasi tentunya akan memperpanjang masa tinggalnya di Bali sekitar 1-2 hari untuk melakukan tur bersama keluarga. Namun kata dia ada yang datang bersamaan dengan keluarganya menjelang pelaksanaan meeting. "Tetap saja hal ini untuk Bali itu bagus," imbuhnya. Paket-paket tur untuk para delegasi beserta keluarga ditambahkan Gus Lolec menjadi peluang dalam mempromosikan destinasi Bali sebagai tujuan wisata internasional. "Biasanya pemerintah melalui EO itu telah mempersiapkan tur untuk peserta. Silakan ambil full day tour atau half day tour yang sudah ditentukan. Maka setelah pertemuan itu, para delegasi bisa menikmati Bali untuk menunjukkan siapa sih kita ini. Sebagai tuan rumah harus bisa melakukan dengan baik," tambahnya.

wartawan
redaksi
Category

Bareskrim Bongkar Pencucian Uang  Bisnis Baju Bekas di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali kembali kecolongan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan besar tindak pidana perdagangan dan pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari bisnis impor pakaian bekas ilegal atau thrift di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.