Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Tim Satgas Pangan Polda Bali Beri Teguran Dua Pedagang Beras

sidak
Bali Tribune / SIDAK - Tim Gabungan saat melakukan sidak ke Distributor UD Sari Limo dan mendapat penjelasan dari sang pemilik

balitribune.co.id | Denpasar - Guna menjaga stabilitas harga pangan di Provinsi Bali, Polda Bali bersinergi dengan Bulog Provinsi Bali dan instansi terkait kembali menggelar sidak ke pasar tradisional khususnya pedagang beras di Pasar Badung, Senin (27/10/2025) pagi. Kegiatan ini dipimpin Kasubdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Bali AKBP William Wilman Sitorus didampingi Manager Bisnis Bulog Provinsi Bali, 

Anna Marianofa, Penyuluh Perindag Ahli Muda, Ni Putu Sri Udayani, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Madya, Made Adi Wahyuni, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Pengelola Gaji, Ida Bagus Nyoman Suartana. 

Pantauan Bali Tribune dalam pelaksanaan sidak tersebut, Tim Gabungan menemukan dua pedagang beras, yaitu Kios Nur dan Toko Rusni yang menjual beras dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Terkait adanya temuan tersebut Polda Bali dan instansi terkait memberikan surat teguran resmi kepada kedua pedagang beras tersebut agar tidak kembali menjual beras di atas harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

HET yang telah ditentukan pemerintah, yaitu beras Premium Rp14.900, Medium Rp13.500 dan SPHP Rp12.500. Namun di Kios Nur beras 10 kg dibeli dari distributor seharga Rp147.000 kemudian dijual ke konsumen Rp150.000. Penjualan beras premium dengan harga Rp16.400/kg di atas HET, beras medium dengan harga Rp16.000/kg di atas HET, dan beras SPHP dengan haga Rp12.500/kg di bawah HET. 

Sedangkan di Toko Rusni harga jual beras ke konsumen Rp16.000 per kilo gram yang dibeli dari distributor seharga Rp15.000, beras premium dengan harga Rp17.000/kg di atas HET, beras medium dengan harga Rp15.000/kg di atas HET dan beras SPHP dengan haga Rp. 12.500/kg dibawah HET⁠.

"Kalau dari distributornya jual dengan harga mahal atau di atas HET, Ibu jangan beli. Ibu lapor ke kami supaya kami tegur distributor itu untuk menjual beras sesuai dengan harga HET supaya Ibu jual ke konsumen tidak mahal atau tidak di atas HET. Jadi, mereka kami berikan surat teguran untuk tidak menjual beras di atas HET lagi," ungkap William.

Menanggapi surat teguran tersebut, pemilik Toko Rusni, Ni Ketut Adil Listiari mengatakan keberatan dengan hal tersebut. Sebab, menurut dia tidak ada sosialisasi sebelumnya dan tiba - tiba ia diberikan surat teguran. 

"Lagian kami ambil di distributor harganya sudah di atas HET. Sementara kami hanya dapat untung seribu rupiah per kilo. Masa kami diberikan surat teguran ini, ya kami keberatanlah," ujarnya.

Penyuluh Perindag Ahli Muda, Ni Putu Sri Udayani mengatakan, dalam sidak kali ini, pihaknya kembali menemukan harga beras di atas HET. Untuk itu, pihaknya terus melakukan imbauan dan sosialisasi, baik para pedagang maupun distributor untuk tidak menjual beras dengan harga di atas HET. 

"Sanksi terberatnya adalah kami akan memberikan rekomendasi untuk mencabut izin usahanya. Tegurannya hanya sekali saja ini, kalau nanti masih ditemukan menjual dengan harga di atas HET, maka kami akan rekomendasikan untuk cabut izin usahanya," kata Udayani.

Selanjutnya Tim Gabungan melakukan sidak ke distibutir UD Sari Limo di Jalan Gatot Subroto Tengah. Di distributor ini, penjualan beras premium dengan harga Rp14.800/kg di atas HET dan beras medium dengan harga Rp13.100/kg di atas HET. 

"Kami telah berikan imbuan agar tidak menjual beras sesuai dengan HET. Karena retail dan pasar nantinya akan menjual beras di atas HET," ujar Wahyuni. 

wartawan
RAY
Category

Akui Dipanggil Kejari Klungkung Soal Dana Hibah, Sekda Badung: Klarifikasi

balitribune.co.id | Mangupura - Sekretaris Daerah (Sekda) Badung Ida Bagus Surya Suamba membenarnya dirinya dipanggil oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Klungkung berkenaan dengan bantuan dana hibah.

Pemanggilan dari korp Adhiyaksa di Gumi Serombotan tersebut menurut dia hanya untuk dimintai klarifikasi atas bantuan hibah Pemkab Badung ke Kabupaten Klungkung.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

DPRD Bali Sampaikan Pandangan Terhadap Raperda APBD 2026 dan Penyertaan Modal PKB

balitribune.co.id | Denpasar - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menggelar Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Bali terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Bali tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026, dan Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan D

Baca Selengkapnya icon click

IGDX Conference 2025 Ajang Memperlihatkan Kreativitas Indonesia Mampu Bersaing di Panggung Internasional

balitribune.co.id | Mangupura - Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid, menegaskan peran strategis Indonesia memiliki lebih dari 154 juta gamer dan 2.100 developer aktif. Dengan kontribusi hingga Rp71 triliun per tahun terhadap PDB, industri gim adalah energi baru ekonomi digital bangsa.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bupati Badung dan Gubernur Bali Panggil Pihak GWK Pastikan Akses Jalan Warga Tetap Dapat Digunakan

balitribune.co.id | Mangupura - Menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa Ungasan terkait penutupan akses jalan di kawasan Garuda Wisnu Kencana (GWK), Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa bersama Gubernur Bali Wayan Koster secara langsung memanggil pihak manajemen GWK untuk melakukan dialog dan mencari penyelesaian yang konstruktif. Pertemuan tersebut berlangsung di rumah jabatan Gubernur Bali di Denpasar, Selasa (14/10).

Baca Selengkapnya icon click

Ketut Sumedana, Kiprah, dan Warisan Intelektualnya di Bali

balitribune.co.id | Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Ketut Sumedana (Pak Ketut), segera mengakhiri masa tugasnya di Bali, beliau akan mendapatkan tugas baru sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, pos baru untuk Pak Ketut tertuang dalam Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 854 Tahun 2025 Tanggal 13 Oktober 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan RI, dan diumumkan oleh Kepala Pusat Pen

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.