Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Tingkatkan Kinerja Pemerintah Daerah di Bali, Pemprov Gelar Workshop Evaluasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi

Bali Tribune / WORKSHOP - Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra pada Acara Workshop Evaluasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se-Bali yang digelar di Kantor Badan Penghubung, Jakarta, Rabu (26/5).
balitribune.co.id | JakartaAdanya beberapa perubahan regulasi khususnya pedoman evaluasi terhadap pelaksanaan Implementasi SAKIP dan RB di daerah dikarenakan kompleksitas pengukuran kinerja instansi pemerintah dan pesatnya kemajuan teknologi sehingga memerlukan persamaan persepsi antara Tim Evaluator Pusat dengan Evaluator daerah Evaluasi AKIP dan RB di Instansi pemerintah Daerah yang tertuang dalam Lembar Kertas Kerja Evaluasi (LKE) perangkat daerah. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra pada Acara Workshop Evaluasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se-Bali yang digelar di Kantor Badan Penghubung, Jakarta, Rabu (26/5).
 
“Dan kami sangat memerlukan asistensi dari Kementerian PAN-RB untuk peningkatan kualitas evaluator kami di daerah serta dalam penyusunan laporan kinerja yang lebih baik,” kata Sekda Dewa Indra dalam sambutannya yang dibacakan oleh Inspektur Provinsi Bali Wayan Sugiada.
 
Sekda Dewa Indra menambahkan, jajaran Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen untuk membangun dalam peningkatan nilai SAKIP dan RB Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se-Bali dengan melaksanakan konsultasi yang lebih intensif serta menjalin komunikasi dengan Tim dari Kedeputian Bidang RBKUNWAS Kementerian PANRB.
 
“Saya mengharapkan adanya dukungan semua pihak agar pelaksanaan workshop SAKIP dan RB dapat berjalan dengan baik dan mampu meningkatkan kualitas  evaluasi sehingga diharapkan semua Instansi Pemerintah daerah di Provinsi Bali di Tahun 2023 ini dapat meningkatkan capaian Nilai SAKIP dan RB yang lebih baik atau menuju ke A,” harap Dewa Indra.
 
Bertindak selaku pemateri dalam pertemuan ini Pengelola Akuntabilitas Kementerian PAN RB Fernando Silalahi dan Analis Kebijakan Pertama Kementerian PAN RB Muhammad Ryannasmara yang juga tim evaluator SAKIP KemenPAN RB.
 
Acara workshop yang diinisiasi oleh tim evaluator SAKIP Pemprov Bali ini mendapat sambutan antusias dari semua tim SAKIP Kabupaten/Kota se-Bali dan berharap dapat workshop ini dapat meningkatkan pemahaman tentang sakip dan rb
 
Tampak hadir Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali serta jajaran pejabat inspektorat dan reformasi birokrasi provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se-Bali.
wartawan
YUE
Category

Sempat Viral! Begini Kondisi Terkini TPA Suwung Saat Dicek Kapolresta Denpasar

balitribune.co.id | Denpasar – Menyikapi viralnya video di media sosial terkait adanya sopir truk yang memaksa masuk ke TPA, Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Leonardo D. Simatupang, S.I.K., M.H. turun langsung melakukan pengecekan situasi terkini di TPA Suwung pada Kamis (2/4/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Polda Bali Kembali Kecolongan, Mabes Polri Tunjukkan Taring Berantas Narkoba di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Untuk ke tiga kalinya kurang dari sebulan Polda Bali kecolongan. Dan Subdit Narkoba Bareskrim Mabes Polri terus menunjukkan taringnya dalam memberantas narkoba di Bali. Setelah menggerebek sebuah tempat hiburan malam ternama di Denpasar, dua pekan lalu, Mabes Polri kembali menggerebek dua tempat hiburan malam di Denpasar pada Kamis (2/4/2026) dini hari. Ada apa dengan Polda Bali?

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Badung Dukung Temu Wicara UMKM dan Penyerahan Sertifikat HKI Provinsi Bali Tahun 2026

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa didampingi Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan temu wicara bersama UMKM terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Manajemen Usaha, yang dirangkaikan dengan Penyerahan Sertifikat HKI Provinsi Bali Tahun 2026, yang digelar di Kabupaten Klungkung, Rabu (1/4/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

BKDPSDM Bangli Isyaratkan Pelayanan Publik Tak Tersentuh Penerapan WFH

balitribune.co.id | Bangli - Pola Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah secara resmi mulai diterapkan oleh pemerintah pusat per tanggal 1 April 2026. Yang mana, jadwal WFH diberlakukan satu hari dalam sepekan yakni pada hari Jumat dengan menyasar kalangan ASN. Sementara untuk unit pelayanan publik yang strategis tetap berjalan i seperti biasa.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.