Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Tipu Calon TKI, Wanita Paruh Baya Divonis 2,5 Tahun Penjara

Bali Tribune/ Terdakwa Endang Sugiyanti (50).
Balitribune.co.id | Denpasar - Terdakwa kasus penipuan berkedok penyalur tenaga kerja ke luar negeri, Endang Sugiyanti (50), hanya bisa pasrah mendengar vonis 2 tahun dan 6 bulan (2,5 tahun) penjara dari majelis hakim pada Pengadilan Negeri (PN) Denpasar dalam sidang secara daring, Kamis (28/5).
 
Dalam putusannya, majelis hakim diketuai I Ketut Kimiarsa menyatakan perbuatan perempuan yang pernah dihukum atas kasus yang sama ini, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.
 
"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan penjara selama 2 tahun dan 6 bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara," tegas Hakim Kimiarsa saat membacakan amar putusan.
 
Setelah membacakan putusannya, Hakim Kimiarsa sempat bertanya kepada terdakwa apakah menerima, banding atau pikir-pikir selama 7 hari menanggapi putusan tersebut. "Saudari sudah dengar yah, tadi diputus 2 tahun dan 6 bulan penjara. Sudah dikurangi dari tuntutan Jaksa. Bagaimana atas putusan tersebut?," kata Hakim Kimiarsa sambil meminta tanggapan Jaksa juga.
 
Dari balik layar monitor, terdakwa yang mengikuti persidangan dari Lapas Kelas II A Kerobokan langsung bersikap atas putusan tersebut. "Saya menerima," jawab terdakwa. Hal serupa juga disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) I Dewa Gede Anom Rai yang berada di PN Denpasar namun di ruangan yang terpisah dengan majelis hakim. "Menerima Yang Mulia," kata jaksa Anom ke majelis hakim. 
 
Sebelumnya, Jaksa Anom Rai meminta majelis hakim supaya terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 3 tahun, karena  korban yang ditipu oleh terdakwa lebih dari 5 orang, dan terdakwa juga pernah dihukum dalam kasus penipuan tenaga kerja.
 
Tindak pidana penipuan yang dilakukan terdakwa terjadi pada 1 Agustus 2018 di PT Gunawan Sejahtera Abadi (GSA) di Jalan Gunung Tangkupan Perahu, Denpasar Barat. Terdakwa mengaku sebagai kepala cabang  kantor PT GSA yang bergerak dibidang penyaluran dan penempatan pekerja migran Indonesia.
 
Mulanya, terdakwa mendatangi kampus Lembaga Pendidikan Pariwisata Bali (LP2B)  di Jalan Kebo Iwa, Nomor 17, Gianyar. Dengan kedok sebagai pemimpin perusahaan yang bergerak dalam bidang penyalur tenaga kerja untuk
berbagai negara. 
 
Rektor LP2B yang tertarik akhirnya menyanggupi kerja sama. "Namun, perjanjian kerja sama itu tidak tertuang dalam perjanjian hitam di atas putih," jelas Jaksa Anom.
 
Rektor kemudian menghubungi stafnya untuk menyampaikan pada alumnus P2B yang ingin bekerja di luar negeri bisa menghubungi terdakwa. Salah satu alumnus yang dihubungi adalah saksi korban I Wayan Sulatra. 
 
Korban yang tertarik kemudian mendatangi kantor terdakwa. Sesampainya di kantor, korban ditemui langsung terdakwa. Korban menyampaikan keinginannya bekerja di luar negeri. Terdakwa membenarkan dirinya bisa menempatkan tenaga kerja di beberapa negara. Salah satunya bekerja di perkebunan di Jepang.
 
Untuk meyakinkan terdakwa, korban diiming-iming dengan gaji yang mengiurkan mulai Rp 18 juta hingga 28 juta perbulan. Namun dengan syarat harus membayar Rp 60 juta. Uang itu dipakai untuk membuat paspor, visa, dan keperluan lainnya. Korban menanyakan apakah uang Rp 60 juta bisa dibayar setengahnya terlebih dulu, terdakwa mengatakan boleh.
 
Pada 10 Agustus 2018, terdakwa menanyakan pembayaran. 
Saksi korban menjawab akan diberikan pada 13 Agustus di kampus LP2B Gianyar. Singkat cerita, korban dan orang tuanya bertemu terdakwa di kampus disaksikan pihak kampus. 
 
Pada 6 November, korban diberi tiket berangkat ke Jepang. Korban juga diberi visa, namun visa berlibur. Saat di Bandara Ngurah Rai, korban bertemu saksi I Nyoman Agus Hartono Sastrawan, calon TKI yang juga hendak berangkat ke Jepang melalui terdakwa.
 
Namun, sesampainya di Bandara Narita, Jepang, korban diperiksa pihak Imigrasi setempat. Setelah dicek, korban dan saksi dinyatakan tidak memenuhi kualifikasi kerja di Jepang karena tidak didampingi agen. Hotel yang dipesan korban juga tidak dibayar. Sehari berselang, korban dideportasi ke Bali.
 
orban yang kesal menemui terdakwa. Menariknya, meski sudah ketahuan belangnya, terdakwa tenang dan meminta korban mencari kos. Korban dijanjikan akan diberangkatkan ke Jepang. Nyatanya, sebulan berlalu tak kunjung diberangkatkan. Korban pun melaporkan kasus ini ke polisi. Val
 
wartawan
Valdi S Ginta
Category

Gubernur Koster Sebut Pemerintah Wajib Fasilitasi Kebutuhan Sulinggih

balitribune.co.id I Denpasar - Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan keberadaan para Sulinggih merupakan bagian penting yang juga wajib mendapat perhatian dari pemerintah. Mengingat mereka memiliki tugas dan tanggung jawab  cukup berat di bidang ritual, dalam menjaga kedamaian dan keselamatan Bali secara niskala. 

Baca Selengkapnya icon click

Bangunan Bak Istana di Desa Penyaringan Viral di Media Sosial, Kuasa Hukum Datangi Satpol PP Jembrana

balitribune.co.id I Negara - Pasca viralnya video sidak Satpol PP Kabupaten Jembrana ke salah satu bangunan megah di Desa Penyaringan Mendoyo, Jumat (20/2/2026) lalu, kuasa hukum pemilik bangunan mendatangi kantor Satpol PP Kabupaten Jembrana, Senin (23/2/2026) siang. Namun sayangnya tidak banyak informasi yang didapat dari kuasa hukum pemilik bangunan tersebut. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dukung Kelancaran Kegiatan Adat, Astra Motor Bali Donasikan Plang Rambu dan Rompi di Desa Intaran

balitribune.co.id | Denpasar – Sebagai bentuk kepedulian terhadap kelancaran dan keamanan kegiatan adat di Bali, Astra Motor Bali bersama perwakilan dari Astra Motor Sesetan menyerahkan bantuan berupa 6 unit plang rambu tanda hati-hati dan 60 rompi pecalang Jagabaya dan juga pecalang Desa Adat Intaran, Sanur, Senin (23/2/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tindak Lanjutan Arahan Presiden, Bupati Bangli Hidupkan Lagi Tradisi Gotong Royong dan Jumat Bersih

balitribune.co.id | Bangli - Pemkab Bangli mengelar Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bangli, untuk menindaklanjuti arahan Presiden RI dan instruksi Gubernur Bali, Senin (23/2/2026). Rakor yang berlangsung  di Gedung Bukti Mukti Bhakti (BMB) Kantor Bupati Bangli itu, dihadiri langsung Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, didampingi Wakil Bupati I Wayan Diar.

Baca Selengkapnya icon click

133 Perbekel se-Tabanan Dikumpulkan, Inspektorat Tekankan Wajib Lapor LHKPN Sebelum 31 Maret 2026

balitribune.co.id | Tabanan – Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan menyelenggarakan Sosialisasi Gratifikasi dan Antikorupsi, Regulasi LHKPN dan Penggunaan Aplikasi e-LHKPN serta Pengelolaan Keuangan Desa kepada 133 Perbekel se-Kabupaten Tabanan. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Senin (23/2/2026) bertempat di Warung K-Nol, Kawasan Desa Sesandan, Kecamatan Tabanan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.