Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

TNI Bantu Korban Gempa Bukan Pencitraan, Pangdam Minta Polisi Usut Akun Penyebar Hoax

USUT TUNTAS -- Pangdam IX/Udayana, Mayjen TNI Benny Susianto, SIP., meminta kepolisian segera mengusut tuntas akun penyebar hoax, terkait beredarnya video yang secara sengaja mendiskreditkan dan mengadu domba TNI dengan Pemerintah.

BALI TRIBUNE - Pangdam IX/Udayana, Mayjen TNI Benny Susianto, SIP., meminta pihak kepolisian segera mengusut tuntas akun penyebar hoax terkait dengan beredarnya video yang diposting tiga akun (@sr23_official, Instagram, @IndonesiaNews, dan @DetektifUpin.) yang mengunggah sebuah video prajurit TNI  membicarakan soal penyaluran bantuan di Lombok. Hal inii disampaikan Pangdam di tengah kesibukannya memonitor proses evakuasi dan pembersihan puing-puing bangunan yang ambruk, termasuk mengecek proses distribusi bantuan logistik ke seluruh wilayah yang terdampak gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), kemarin.Dalam video tersebut si prajurit menjawab sejumlah pertanyaan terkait penyaluran bantuan untuk para korban gempa Lombok yang belum bisa merata, namun pernyataan si prajurit itu dipelintir menjadi seolah pengakuan anggota TNI yang mengatakan bahwa bantuan dari pemerintah untuk korban bencana di Lombok, NTB, tidak merata dan hanya dijadikan ajang pencitraan semata. Bahkan banyak relawan mengaku bantuan sempat ditahan pihak Jokowi untuk nantinya diklaim bahwa bantuan tersebut berasal dari Jokowi. “Video yang berdurasi 58 detik itu sesungguhnya hoax yang secara sengaja ingin mendiskreditkan dan mengadu domba TNI dengan Pemerintah, karena si prajurit yang direkam sama sekali tidak ada mengatakan bahwa bantuan pemerintah untuk korban Lombok adalah sebagai pencitraan,” ujar Pangdam. Jenderal TNI bintang dua itu juga tidak memungkiri bahwa prajurit yang direkam tersebut adalah prajurit yang ditugaskan di daerah bencana, khususnya di daerah Lombok Barat. “Jadi, prajurit ini sesungguhnya tidak tahu bagaimana pendistribusian bantuan yang sudah dilakukan ke seluruh daerah bencana, baik yang ditempuh dengan berjalan kaki, menggunakan sepeda motor, kendaraan truk besar maupun melalui jalur laut dan udara yang sudah dilaksanakan sejak jauh sebelum dia diwawancarai,” jelas Jenderal Benny Susianto. Kemudian dalam proses penyaluran bantuan kepada para korban yang mengungsi di daerah pelosok dan pegunungan, memang terdapat kendala dihadapkan dengan beberapa lokasi yang medannya cukup sulit dijangkau, baik dengan mobil maupun dengan kendaraan roda dua. Pihak TNI bersama unsur terkait lainnya berupaya semaksimal mungkin agar bantuan segera dapat disalurkan secara merata kepada masyarakat yang berhak menerimanya dengan berbagai cara, baik dengan dipikul, berjalan kaki maupun dengan menggunakan kendaraan motor trail untuk dapat menjangkau warga yang mengungsi sampai di pos-pos pengungsian yang paling terpencil sekalipun. TNI senantiasa bekerja keras tanpa kenal waktu untuk meminimalisir segala kendala dan permasalahan yang ada sejak awal penugasan, termasuk dalam penyaluran bantuan kepada warga masyarakat yang menjadi korban, apapun kendala dan kesulitannya. Seluruh prajurit TNI senantiasa melaksanakan tugas ini dengan niat yang tulus tanpa pamrih untuk segera dapat membantu kesulitan warga masyarakat, karena sepenuhnya menyadari bahwa masyarakat adalah sebagai ibu kandung, sehingga setiap gerak dan langkahnya juga diabdikan untuk mengatasi kesulitan rakyat. "Dengan kenyataan ini bila masih ada pihak yang menyatakan kerja keras TNI bersama unsur terkait lainnya sebagai suatu pencitraan, sungguh merupakan kekeliruan besar. Itu sudah memutar balikkan fakta, menghasut, mengadu domba dan menyesatkan masyarakat," sesal Pangdam. Oleh karena itu, Pangdam meminta agar polisi mengusut tuntas para pemilik akun penyebar hoax dan fitnah tersebut agar tidak berkembang menjadi bibit penyakit sosial yang meresahkan dalam suasana keprihatinan masyarakat yang sedang terkena musibah, serta dapat memberikan tindakan tegas sesuai dengan ketentuan hukum berlaku.

wartawan
Djoko Moeljono
Category

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Badung Perketat Pengawasan: Pastikan Pilkel Serentak 2026 Transparan

balitribune.co.id | Mangupura - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat jalannya demokrasi di tingkat desa.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda di Puspem Badung, Jumat (30/1), legislatif menyatakan akan menempatkan fungsi pengawasan sebagai prioritas utama guna menjamin integritas Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.