Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Too Good To Be True?

Bali Tribune / IGM. Pujastana

balitribune.co.id | Hari-hari belakangan ini muncul istilah Prabowonomics, jalan ekonomi ala Presiden Prabowo yang fokusnya pada pembangunan ekonomi berbasis kedaulatan pangan, energi, dan peningkatan daya saing industri nasional. Prabowonomics menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dan penghapusan kemiskinan absolut dengan fokus pada investasi, ekspor, serta pengembangan sektor-sektor strategis seperti pertanian, manufaktur, dan teknologi.

Istilah Prabowonomics membawa kita berlayar kembali ke tahun 80-an yang riuh oleh kebangkitan banyak ‘isme’ jalan ekonomi. Reagenomics, Thatcherisme, Habibienomics.

Dua yang pertama mengacu pada ekonomi pasar dimana campur tangan negara sangat minimal. Inilah inti teori Supply-side economics. Urus keberadaan suplai maka ekonomi akan tumbuh seperti yang kita harapkan. Suplai dengan cara tertentu pada akhirnya akan  memicu permintaan. Negara boleh ‘tidur’ dulu. Biarkan pasar bekerja tanpa gangguan. Negara hanya perlu ‘bangun’ saat perlu menyediakan aturan hukum yang fair agar pasar bisa berkerja dengan kekuatan maksimal, dan itu artinya menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Suplayside ekonomi pada prinsipnya berarti kebijakan bertujuan mengamankan suplai dengan segala cara, salah satunya dengan pemotongan pajak, dengan itu dipastikan roda ekonomi melaju kencang.

Reaganomics merujuk pada kebijakan ekonomi Ronald Reagan, presiden AS ke-40 yang menjabat dari tahun 1981 hingga 1989. Kebijakan ekonominya menyerukan pemotongan pajak secara luas, pengurangan belanja sosial, peningkatan belanja militer, dan deregulasi pasar domestik. Angin deregulasi pun lalu berhembus sampai Indonesia pada pertengahan 1980-an. Di AS deregulasi ala Reagen ini diperkenalkan sebagai respons terhadap periode stagnasi ekonomi berkepanjangan yang dimulai di bawah Presiden Gerald Ford pada tahun 1976.

Sama dengan Reagenomics, Thatcherisme adalah ‘isme’ ekonomi dengan karakteristik kebijakan monetarisme, privatisasi, dan reformasi serikat buruh. Sebagai sebuah ideologi, Thatcherisme diklasifikasikan sebagai cabang dari Konservatisme (karena Margaret Thatcher adalah Perdana Menteri dari Partai Konservatif) dan Neoliberalisme. Sebagaimana Reagomics, Thatcherisme juga dipengaruhi oleh monetarisme dan teori sisi penawaran atau supply-side economics.

Thatcherisme dan Reagenomics pada akhirnya adalah soal penyingkiran peran negara dalam perekomian dan sinis terhadap langkah belanja sosial. Negara harus hadir seminimal mungkin dalam perekonomian. Negara hanya harus hadir semata-mata untuk membuat pasar bisa bekerja tanpa terdistorsi, alias gangguan.

Reagenomics dan Thatcherisme karenanya berada di ujung ekstrem yang berlawanan dengan sosialisme dan komunisme yang mengutamakan peran negara dalam mendorong perekonomian. Kerasnya pertarungan kedua kutub ideologis ini termanifestasi pada perang dingin yang lalu memunculkan jalan ketiga ala Antony Gidden, The Third Way. Bukan jalan sosialime juga bukan jalan kapitalisme melainkan jalan negara kesejahteraan. Cacat yang timbul ‘secara tak disengaja’ dalam mekanisme pasar dikoreksi dengan  kehadiran negara. Tepatnya, anggaran negara. Kemiskinan yang yang ‘secara tak sengaja’ diciptakan oleh sistem pasar coba diperbaiki dangan belanja sosial. Dalam konteks jalan ketiga ini ideologi pasar dan sosialisme tidak bersifat absolut. Yang ada hanyalah konsep cenderung sosialisme atau cenderung kapitalisme. Salah satu kutub tidak dinihilkan sama sekali. Bahasa kerennya: Kapitalisme plus Pancasila atau RRC plus Pancasila.

Solusi jalan ketiga bagi ideologi ekonomi memiliki padanan dalam hal ideologi politik jalan ketiga dalam bentuk sosialisme demokrat. Lalu bagaimana kita dapat mendefinisikan skenario jalan ketiga ini? Sebagaimana jalan negara kesejahteraan, skenario jalan sosial demokrat juga adalah jalan di luar kapitalisme ala Amerika atau komunimse ala Uni Sovyet. Absolutisme juga tidak relevan dalam konteks ini. Yang berlaku hanyalah kecenderungan. Cenderung kapitalisme atau cenderung sosialis/Komunisme.

Kembali ke soal Prabowonomics, ke arah mana perekonomian nasional cenderung akan digerakkan? Tentu saja ke arah negara kesejahteraan, setidaknya begitu cita-cita di atas kertas. Bukankah Prabowonomics menargetkan pertumbuhan ekonomi setinggi 8 persen, menghapuskan kemiskinan absolut dari bumi tanah air dengan fokus pada investasi, ekspor, serta pengembangan sektor-sektor strategis seperti pertanian, manufaktur, dan teknologi? Masalahnya adalah terlalu sering terjadi perbedaan antara harapan dan kenyataannya. Akankah kali ini harapan juga terlalu indah untuk dapat diwujudkan? Too good to be true? 

wartawan
IGM. Pujastana
Category

HPM Rayakan Akhir Tahun Kebersamaan Community

balitribune.co.id | Jakarta - Menjelang akhir tahun 2025, Honda Prospect Motor (HPM) menutup akhir tahun dengan menggelar dengan menggelar Honda Community Year-End Car Meet bersama 37 komunitas Honda akhir pekan lalu. Acara ini dihadiri lebih dari 100 chapter dan 50.000 anggota aktif di seluruh Indonesia.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

OJK Bali Genjot Literasi Keuangan hingga Pelosok, Kinerja IJK Tetap Stabil di 2025

balitribune.co.id | Denpasar - Upaya memperluas literasi dan inklusi keuangan di Bali bukan sekadar slogan. Sepanjang 2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali bergerak agresif menembus sekolah, universitas, desa-desa, hingga banjar-banjar untuk memastikan layanan keuangan makin mudah dipahami dan diakses masyarakat.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Puspa Negara Apresiasi Langkah Bupati Badung Naikkan Dana Ogoh-Ogoh Jadi Rp40 Juta Buat Sekaa Teruna

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Badung memberikan apresiasi atas kebijakan Bupati Badung meningkatkan bantuan dana kreativitas ogoh-ogoh untuk sekaa teruna/yowana dari sebelumnya Rp25 juta menjadi Rp 40 juta pada tahun 2026.

Menurut Gerindra Badung peningkatan jumlah bantuan ini sejalan dengan visi memperkuat peran pemuda sebagai pewaris budaya, pengembang kreativitas, serta penjaga kearifan lokal di Badung.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

ALFI Bali Dukung Kebijakan Zero ODOL, Siap Kawal Uji Coba Nasional

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah pusat berencana memulai uji coba pelarangan Over Dimension Over Load (ODOL) pada 2026 sebelum diberlakukan mandatory pada 2027. Kebijakan ini mendapat dukungan penuh dari Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Bali yang menilai program zero ODOL sebagai langkah strategis untuk memperbaiki ekosistem transportasi logistik nasional.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

TPA Suwung Tutup Total, Walikota dan Bupati Diminta Siap

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung diminta setop membuang sampah ke Suwung Denpasar. Kedua kepala daerah agar segera mengoptimalkan Tebe modern, 

Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), mesin pencacah dan dekomposer dan pengelolaan sampah berbasis sumber.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.