Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Too Good To Be True?

Bali Tribune / IGM. Pujastana

balitribune.co.id | Hari-hari belakangan ini muncul istilah Prabowonomics, jalan ekonomi ala Presiden Prabowo yang fokusnya pada pembangunan ekonomi berbasis kedaulatan pangan, energi, dan peningkatan daya saing industri nasional. Prabowonomics menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dan penghapusan kemiskinan absolut dengan fokus pada investasi, ekspor, serta pengembangan sektor-sektor strategis seperti pertanian, manufaktur, dan teknologi.

Istilah Prabowonomics membawa kita berlayar kembali ke tahun 80-an yang riuh oleh kebangkitan banyak ‘isme’ jalan ekonomi. Reagenomics, Thatcherisme, Habibienomics.

Dua yang pertama mengacu pada ekonomi pasar dimana campur tangan negara sangat minimal. Inilah inti teori Supply-side economics. Urus keberadaan suplai maka ekonomi akan tumbuh seperti yang kita harapkan. Suplai dengan cara tertentu pada akhirnya akan  memicu permintaan. Negara boleh ‘tidur’ dulu. Biarkan pasar bekerja tanpa gangguan. Negara hanya perlu ‘bangun’ saat perlu menyediakan aturan hukum yang fair agar pasar bisa berkerja dengan kekuatan maksimal, dan itu artinya menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Suplayside ekonomi pada prinsipnya berarti kebijakan bertujuan mengamankan suplai dengan segala cara, salah satunya dengan pemotongan pajak, dengan itu dipastikan roda ekonomi melaju kencang.

Reaganomics merujuk pada kebijakan ekonomi Ronald Reagan, presiden AS ke-40 yang menjabat dari tahun 1981 hingga 1989. Kebijakan ekonominya menyerukan pemotongan pajak secara luas, pengurangan belanja sosial, peningkatan belanja militer, dan deregulasi pasar domestik. Angin deregulasi pun lalu berhembus sampai Indonesia pada pertengahan 1980-an. Di AS deregulasi ala Reagen ini diperkenalkan sebagai respons terhadap periode stagnasi ekonomi berkepanjangan yang dimulai di bawah Presiden Gerald Ford pada tahun 1976.

Sama dengan Reagenomics, Thatcherisme adalah ‘isme’ ekonomi dengan karakteristik kebijakan monetarisme, privatisasi, dan reformasi serikat buruh. Sebagai sebuah ideologi, Thatcherisme diklasifikasikan sebagai cabang dari Konservatisme (karena Margaret Thatcher adalah Perdana Menteri dari Partai Konservatif) dan Neoliberalisme. Sebagaimana Reagomics, Thatcherisme juga dipengaruhi oleh monetarisme dan teori sisi penawaran atau supply-side economics.

Thatcherisme dan Reagenomics pada akhirnya adalah soal penyingkiran peran negara dalam perekomian dan sinis terhadap langkah belanja sosial. Negara harus hadir seminimal mungkin dalam perekonomian. Negara hanya harus hadir semata-mata untuk membuat pasar bisa bekerja tanpa terdistorsi, alias gangguan.

Reagenomics dan Thatcherisme karenanya berada di ujung ekstrem yang berlawanan dengan sosialisme dan komunisme yang mengutamakan peran negara dalam mendorong perekonomian. Kerasnya pertarungan kedua kutub ideologis ini termanifestasi pada perang dingin yang lalu memunculkan jalan ketiga ala Antony Gidden, The Third Way. Bukan jalan sosialime juga bukan jalan kapitalisme melainkan jalan negara kesejahteraan. Cacat yang timbul ‘secara tak disengaja’ dalam mekanisme pasar dikoreksi dengan  kehadiran negara. Tepatnya, anggaran negara. Kemiskinan yang yang ‘secara tak sengaja’ diciptakan oleh sistem pasar coba diperbaiki dangan belanja sosial. Dalam konteks jalan ketiga ini ideologi pasar dan sosialisme tidak bersifat absolut. Yang ada hanyalah konsep cenderung sosialisme atau cenderung kapitalisme. Salah satu kutub tidak dinihilkan sama sekali. Bahasa kerennya: Kapitalisme plus Pancasila atau RRC plus Pancasila.

Solusi jalan ketiga bagi ideologi ekonomi memiliki padanan dalam hal ideologi politik jalan ketiga dalam bentuk sosialisme demokrat. Lalu bagaimana kita dapat mendefinisikan skenario jalan ketiga ini? Sebagaimana jalan negara kesejahteraan, skenario jalan sosial demokrat juga adalah jalan di luar kapitalisme ala Amerika atau komunimse ala Uni Sovyet. Absolutisme juga tidak relevan dalam konteks ini. Yang berlaku hanyalah kecenderungan. Cenderung kapitalisme atau cenderung sosialis/Komunisme.

Kembali ke soal Prabowonomics, ke arah mana perekonomian nasional cenderung akan digerakkan? Tentu saja ke arah negara kesejahteraan, setidaknya begitu cita-cita di atas kertas. Bukankah Prabowonomics menargetkan pertumbuhan ekonomi setinggi 8 persen, menghapuskan kemiskinan absolut dari bumi tanah air dengan fokus pada investasi, ekspor, serta pengembangan sektor-sektor strategis seperti pertanian, manufaktur, dan teknologi? Masalahnya adalah terlalu sering terjadi perbedaan antara harapan dan kenyataannya. Akankah kali ini harapan juga terlalu indah untuk dapat diwujudkan? Too good to be true? 

wartawan
IGM. Pujastana
Category

Gubernur Koster Minta DPRD Perkuat Pengawasan Tata Ruang dan Lingkungan di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Usai rapat kerja di Jayasabha bersama Gubernur Bali Wayan Koster, Senin (22/9), Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Bali menyampaikan sejumlah poin penting terkait komitmen pengelolaan tata ruang dan aset di Pulau Dewata.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Wabup Tjok Surya Ajak Tim P2DD Perkuat Komitmen Digitalisasi Daerah

balitribune.co.id | Semarapura - Wakil Bupati Klungkung Tjokorda Gde Surya Putra mewakili Bupati Klungkung menghadiri High Level Meeting (HLM) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2025 di Hotel Whydham Tamansari Jivva Resort Bali, Jalan Subak Lepang No. 16 Takmung Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Senin (22/9). 

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bupati Satria Serahkan Bantuan Sosial kepada Warga Dawan

balitribune.co.id | Semarapura - Bupati Klungkung I Made Satria menyerahkan bantuan sosial kepada warga Penyandang Disabilitas, Lansia dan ODGJ di Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Selasa (22/9). Turut hadir mendampingi Kadis Sosial P3A Kabupaten Klungkung, I Gusti Agung Gede Putra Mahajaya.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Badung Raih Juara Umum, Ketua DPRD Badung Bersama Bupati Terima Piala Porprov Bali ke-16

balitribune.co.id | Mangupura - Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti bersama Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menerima Piala Juara Umum Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Bali Ke-16 Tahun 2025, bertempat di Kantor Bupati, Puspem Badung, Senin (22/9).

Kontingen Kabupaten Badung berhasil menjadi Juara Umum ke-10 pada ajang Porprov tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

LPD Bali Yakin Tetap Tangguh Meski Pemerintah Gelontorkan Rp 200 Triliun ke Bank Himbara

balitribune.co.id | Denpasar - Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali optimistis tetap kokoh meski pemerintah pusat baru saja menggelontorkan dana segar Rp 200 triliun ke bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Dukungan desa adat dan kepercayaan masyarakat lokal menjadi fondasi utama yang membuat LPD merasa tidak gentar menghadapi persaingan dengan bank konvensional.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Rusak Citra, Dewan Wayan Sutama Tolak Pembangunan Lapas Kerobokan di Bangli

balitribune.co.id | Bangli - Di balik adanya rencana revitalisai Lembaga Pemasyarakatan (lapas) Kerobokan ke Kabupaten Bangli justru menimbulkan pro-kontra di kalangan DPRD Bnagli. Satu sisi ada anggota dewan yang setuju Lapas Kerobokan dipindahkan ke Bangli dan disisi lain secara terang - terangan anggota dewan menolak pemidahan tersebut ke Bangli

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.