balitribune.co.id | Manusia dilahirkan memang sudah melekat memiliki rasa “aku”. Mungkin tujuannya, agar pada saatnya, manusia siap untuk berkompetisi. Namun dalam perjalanannya, rasa “aku” pada manusia menjelma menjadi rasa sombong. Baik rasa sombong yang dilakukan dalam skala kecil atau besar, dirasakan atau tidak dirasakan, sengaja atau tidak disengaja. Itulah sebabnya Agama (Hindu) akhirnya mengingatkan manusia tentang musuh dalam dirinya, yang disebut dengan sad ripu (enam musuh internal).
Lalu sekarang (dengan munculnya Virus Corona), apa yang dapat disombongkan oleh manusia? Ternyata tidak ada. Manusia ternyata sangat kecil mungil, di tengah alam semesta raya. Manusia dengan sombong sudah menciptakan stelit, bom nuklir, bom hidrogen, senjata kimia, senjata biologi, dan berbagai senjata lain yang mematikan manusia lainnya. Tetapi ketika alam menciptakan satu virus saja (zat yang sangat mikro), ternyata sudah membuat dunia menjadi macet. Sementara itu, RRI Pro 3 setiap saat mengingatkan bahwa, masih ada sekitar 1700 virus yang belum terditeksi dengan jelas, dan siap untuk bangkit menyerang mahluk lainnya.
Oleh karenanya, kita bangsa-manusia tidak perlu sombong. Ketika sedang menjadi kaya raya, atau ketika sedang berkuasa, maka secara pelan namun pasti, kepala manusia menjadi semakin besar (baca : menjadi semakin besar kepala). Tidak mau lagi mendengar omongan “orang gembel”. Kalau ngomong di depan publik, mulai saah-sauh, kangin-kauh, ceplas-ceplos, tak terkontrol, dan lalu semakin menggila, kalau mendapat tepuk tangan. Seolah-olah mereka paling benar, dan raja-diraja. Kalau bawahan sedang ngomong (menyampaikan pendapat), dengan cepat dipotong-potong. Ber-prilaku seperti tidak terkalahkan, dan merasa paling benar. Padahal mungkin ketika melakukan pertarungan politik, kemenangan politiknya hanya karena besaran politik-uang. Bukan karena program atau citra dirinya yang sejati.
Begitulah, dengan serangan Virus Corona, maka pemda yang sebelumnya kaya raya dengan cepat bisa menjadi merasa miskin. Pemkab. Badung yang sebelumnya kaya raya dengan PHR-nya, dengan cepat pendapatannya merosot tajam. Sudah banyak keluhan. Ada indikasi bahwa pemerintah mulai berfikir untuk me-rasionalisasi anggaran daerah, tetapi tampaknya mendapat tantangan dari DPRD. Hal itu mungkin disebabkan karena anggota DPRD Badung belum merasa cukup mendapatkan bansos. Lalu tiba-tiba situasi keuangan daerah menjadi jelek. Sudah menghabiskan banyak uang pada saat pilkada, tetapi kok keadaan keuangan daerah sangat jauh dari harapan.
Para pejabat bisa menjadi stress, kalau pada saat kampanye, banyak janji yang diucapkan, yang diharapkan dari uang bansos. Sementara itu, rakyat sudah menjadi sangat pragmatis. Seorang pejabat pemenang jabatan bupati, dengan lugas pernah mengatakan isi hatinya. “Rakyate, sube sing dadi orang sing ade. Harus ade. Dadi pejabat, yan menang sing ade ape. Yan kalah jeg ked apan-apane telah” katanya dalam bahasa Bali.
Serangan Virus Corona saat ini, menjadi momentum bagi pejabat publik untuk mawas diri, atau mulat sasire. Jangan berlagak sombong di depan publik. Jangan sok. Jangan mengumbar janji-janji. Para pejabat publik agar membiasakan diri ber-prilaku rendah hati. Sekalian untuk memberikan keteladanan di depan masyarakat. Mendidik secara perlahan masyarakat kita, yang sudah terlanjur sangat pragmatis. Ini adalah akibat dari demokrasi-langsung yang diterapkan di Indonesia, yang bertentangan dengan UUD 1945 (yang asli).
Kebiasaan para pejabat publik untuk rendah hati, adalah bagian dari watak profesional yang harus selalu di-kedepankan. Watak profesional adalah watak yang memiliki : (i) integritas intelektual (seorang pejabat publik harus cerdas); (ii) integritas moral dan etik (seorang pejabat publik harus tahu apa yang boleh dan tak boleh dilakukannya); dan (iii) integritas religius (seorang pejabat publik harus rendah hati, sebagai pengejawantahan dari sifat religius). Salah satu saja dari ketiga komponen profesional itu tidak diterapkan, maka seseorang bisa disebut tidak profesional.
Pembagian bansos secara jor-joran kepada komunitas publik, adalah bagian dari sikap yang melambangkan watak yang tidak rendah hati. Tepuk tangan yang riuh, mungkin akan diberikan oleh publik, tetapi sejatinya hal itu tidak mendidik. Bansos mungkin harus lebih banyak diberikan untuk masyarakat di kawasana kerak kemiskinan, yakni di sektor pertanian. Wong tani adalah komunitas yang hidup dalam senyap. Mereka tidak bisa dan tidak mampu merefleksikan dan meng-aktualisasi-kan dirinya, agar mendapatkan perhatian dari supra-strukur. Kenapa? Karena orang-orang miskin seperti halnya petani, tidak suka ber-organisasi. Mereka terlalu sibuk mengurus perutnya sendiri. Akibatnya, mereka tidak memiliki power politik. Pada zaman seperti sekarang ini, di mana politik adalah panglima, maka komunitas yang memiliki power politik, tidak akan mendapatkan atensi yang sepadan.
Karenanya, harus ada lembaga, yang secara sadar paham tentang nasib komunitas petani kita. HKTI harus bicara keras tentang nasib petani. Majelis subak harus bicara keras agar subak mendapatkan perhatian. Jangan seperti sekarang ini. Bansos kepada subak tidak naik sama sekali, dibandingkan dengan bansos untuk desa adat yang naik 50%. Subak hanya mendapatkan bansos Rp. 50 juta per tahun, tetapi desa adat mendapatkan Rp. 300 juta per tahun. Sungguh sebagai kebijakan yang tidak adil. Tetapi majelis subak diam saja. Lalu untuk apa ada majelis subak? ***
