Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Wagub Cok Ace Ajak MUKI Bali Bersama-Sama Jaga Kedaulatan dan Toleransi

Bali Tribune/ Pelantikan Pengurus DPW MUKI Bali.



balitribune.co.id | Denpasar - Wakil Gubernur Bali Prof. Tjok. Oka Artha Ardhana Sukawati mengajak seluruh pengurus dan anggota Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Bali Periode 2022-2027 turut berpartisipasi dalam membangun Bali khususnya menjaga kerukunan dan toleransi umat beragama didalam keanekaragaman.

"Bali yang dikenal dengan toleransinya yang tinggi perlu kerjasama semua pihak untuk menjaganya. Jangan biarkan toleransi, kebersamaan dan persaudaraan yang rukun dan selama ini kita jaga akan rusak hanya karena segelintir oknum yang tidak bertanggungjawab.

Karena Bali dengan budayanya yang ramah akan memberi pengaruh luar biasa kepada tingkat kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara, terlebih Bali yang tiga tahun terakhir mengalami keterpurukan akibat pandemi Covid-19 sangat membutuhkan kenyamanan dan ketenangan dalam memupuk persaudaraan yang erat dan saling menghargai", ungkap Wagub Cok Ace dalam sambutannya serangkaian pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah Majelis Umat Kristen Indonesia (DPW MUKI) Bali Periode 2022-2027, di Gedung Ksirarnawa Art Center-Denpasar.

Dengan dilantiknya kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Majelis Umat Kristen Indonesia (DPW MUKI) Bali di enam (6) Kabupaten/ Kota (Buleleng, Gianyar, Badung, Jembrana, Denpasar dan Tabanan) diharapkan ikut berpartisipasi dalam mengemban tugas dan pengabdian yang mulia kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Ditambahkan Cok Ace, pihaknya memberi apresiasi atas pelantikan DPW dan DPD MUKI Bali yang menunjukkan bahwa kewajiban konstitusional organisasi sudah berjalan secara demokratis, dan merupakan satu momentum yang sangat tepat dalam memulai pelaksanaan sistem dan mekanisme organisasi dalam rangka konsolidasi organisasi.

"Seperti yang kita ketahui bersama bahwa MUKI bermitra dengan komponen organisasi lainnya, dan itu menunjukkan bahwa MUKI tidak sendirian dalam berjuang baik itu secara internal organisasi umat kristen maupun organisasi non kristen dalam hal menjalin kebersamaan, untuk itu mari kita bersama-sama tingkatkan nilai-nilai ke Indonesiaan dan nilai-nilai kedamaian dengan penuh rasa kasih sayang", tegas Wagub Cok Ace.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Majelis Umat Kristen Indonesia (DPP MUKI) Djasarmen Purba sangat bersyukur pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah MUKI di Bali berjalan sangat baik dn lancar, terlebih mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah Bali, yang memberikan semangat baru bagi kepengurusan MUKI untuk bergerak beriringan dengan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan sejumlah program prioritas, terutama menjaga kerukunan dan konsolidasi dengan mengutamakan komunikasi dua arah dengan berbagai pihak terkait, terutama dengan mitra kerja.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Majelis Umat Kristen Indonesia (DPW MUKI) Bali Pdt. Elsye Runkat mengatakan kepengurusan pimpinan wilayah dan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah sebagai mitra kerja pemerintah daerah wajib berperan serta dalam pembangunan daerah Bali dan mewujudkan program pemerintah provinsi Bali, terutama melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dalam menjaga kedaulatan dan kesatuan dalam bersaudara ditengah keberagaman.

"Bersama kita jg Bali dan kepercayaan Pimpinan Daerah Provinsi Bali kepada kita semua dalam mengemban tugas dn tanggung jawab untuk memelihara kedaulatan bergotong royong dan bersaudara", ungkapnya.

wartawan
RLS
Category

Sinergi OJK, BPS, dan LPS Siapkan SNLIK 2026, Petakan Literasi Keuangan Hingga Pelosok

balitribune.co.id | Denpasar - Upaya memetakan tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Bali memasuki babak baru. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) resmi mematangkan persiapan pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026 dengan cakupan wilayah yang diperluas hingga seluruh kabupaten/kota di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Usai Banjir Pancasari Pansus TRAP DPRD Bali Bongkar Dugaan Penyelundupan Hukum HGB Bali Handara

balitribune.co.id | Tabanan - Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali merekomendasikan penyegelan sejumlah proyek dan ruas jalan di kawasan Bali Handara Golf, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Rekomendasi ini muncul menyusul dugaan kuat keterkaitan aktivitas pembangunan dengan banjir besar yang merendam puluhan rumah warga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bank BPD Bali Tuntaskan KUR 100 Persen, Perkuat Ekonomi Riil dari Akar Rumput

balitribune.co.id | Denpasar - Komitmen Bank BPD Bali sebagai penggerak utama ekonomi daerah kembali terkonfirmasi sepanjang 2025. Bank milik Pemerintah Provinsi Bali ini berhasil menuntaskan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 100 persen, sebuah capaian yang menempatkannya sebagai salah satu institusi keuangan daerah paling agresif dalam mendorong ekonomi kerakyatan.

Baca Selengkapnya icon click

Senderan Proyek Vila Jebol Timpa Pura Manik Suci Ubud

balitribune.co.id | Gianyar - Peristiwa longsornya tembok senderan proyek vila di Banjar Mawang Kaja, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, menuai sorotan tajam. Pasalnya, lokasi proyek yang berada tepat di atas area Pura Manik Suci tersebut kini menyebabkan kerusakan pada bangunan suci akibat jebolnya tembok penyangga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dirut Perumda Sanjayaning Singasana Mundur Demi Posisi Baru di Perumda Pasar Badung

balitribune.co.id | Tabanan – Direktur Utama (Dirut) Perumda Sanjayaning Singasana, Kompyang Gede Pasek Wedha, secara mendadak mengundurkan diri. Pengunduran diri itu bukannya tanpa sebab. Kompyang belum lama ini terpilih sebagai Direktur Utama Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana (MGS) di Kabupaten Badung.

Baca Selengkapnya icon click

Antisipasi Pilkel 2027, Komisi I DPRD Tabanan Konsultasikan Kekosongan Aturan Teknis UU Desa ke Kemendagri

balitribune.co.id | Tabanan – Kekosongan aturan teknis dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP terkait penjabaran Undang-Undang Desa yang baru membuat Komisi I DPRD Tabanan berinisiatif untuk menanyakan mekanisme pencalonan perbekel (kepala desa). Pasalnya, pada 2027 mendatang, ada 97 desa di Kabupaten Tabanan yang akan menggelar pemilihan perbekel.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.