Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Warga Khawatir Dampak Cuaca Ekstrim

Bali Tribune / EVAKUASI - Petugas BPBD Jembrana saat mengevakusi warga yang terdampak banjir dampak hujan akhir pekan lalu.

balitribune.co.id | Negara - Ditengah upaya penanganan dampak musibah yang terjadi akhir pekan lalu, wilayah Kabupaten Jembrana kembali diguyur hujan sejak Senin (2/12) sore. Warga yang berada di wilayah rawan bencana kembali khawatir akan kembali dilanda musibah. 

Cuaca ekstrim di musim penghujan akhir-akhir ini telah menyebabkan berbagai musibah di sejumlah wilayah di Jembrana. Upaya penanganan terhadap dampak puluhan kejadian musibah kini masih terus dilakukan. Namun hujan kembali mengguyur wilayah Kabupaten Jembrana sejak Senin sore. Warga di wilayah rawan bencana mengkhawatirkan musibah kembali melanda permukiman mereka.

Salah satunya kekhawatiran terhadap resiko banjir. Hujan dikhawatirkan meningkatkan debit air sungai secara drastis dari hulu dan menggenangi sejumlah wilayah. Seperti di Kelurahan Sangkaragung yang terdampak banjir paling parah pada Sabtu (30/11) malam. Wilayah ini berada di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Yeh Kuning dan DAS Samblong yang juga alur pasang air laut dari muara Perancak.

Lurah Sangkaragung, I Ketut Sudina pada Senin malam mengatakan saat hujan deras di hulu maka air kerap meluap ke permukiman. Kondisi ini diperparah oleh pasang air laut, “DAS Yehkuning dari Tukad Pergung. Kalau DAS Samblong dari Tukad Keladian, Tukad Sebual dan Tukad Mendoyo. Setiap hujan deras cukup lama di hulu sudah pasti meluap. Apalagi kalau air laut pasang,” ujarnya.

Ia menyebut pada Sabtu malam luapan air dari kedua DAS tersebut menggenangi permukiman warga mulai dan pada saat bersamaan air laut dari muara Perancak juga pasang, “di barat jembatan Yeh Kuning pinggiran sungainya tidak ada tanggul. Luapan airnya sampai di atas pinggang orang dewasa. Warga sempat evakuasi mandiri ke rumah kerabat yang tidak kena banjir,” jelasnya.

“Di Lingkungan Samblong ada 2 titik banjir yang cukup parah, ada sekitar 30 KK atau 60 jiwa yang sempat dievakuasi oleh BPBD dan kepolisian. Di Lingkungan Sangkaragung ada 10 rumah tergenang air. Di lingkungan Pangkung Gondang ada 2 lokasi dengan 45 rumah tegenang banjir, termasuk di Tempek III ada 10 rumah tergenang banjir yang lumayan tinggi. Tidak ada korban jiwa,” ungkapnya.

Setelah genangan air surut pada Senin pagi dan masih berlangsung penanganan dampak banjir, kini menurutnya warganya tersebut kembali khawatir air meluap karena hujan yang mengguyur Senin sore. “warga kami khawatir air akan kembali meluap sehingga warga bersama aparat waspada. Kami sudah menyiapkan tempat-tempat evakuasi seperti di Balai Subak atau Balai Banjar,” tandasnya.

Begitupula yang diungkapkan oleh Lurah Sangkaragung, I Kade Dwi Puspa Negara pada Senin malam. Ia juga mengakui warganya yang tinggal di wilayah langganan banjir khawatir air akan kembali meluap. Selain resiko meluapnya tukad Bilukpoh, kondisi saluran drainase yang tidak sebanding dengan debit air kerap menimbulkan banjir yang merendam rumah milik 30 KK di Lingkungan Bilukpoh.

“Dua jam saja hujan warga kami sudah resah karena debit air sudah pasti meningkat drastis,” ungkapnya. Ia menyebut pihaknya kedepan berencana akan mengusulkan untuk membuat kanal penampungan ari, “di Bilukpoh kondisi saluran drainasenya tidak mampu menampung debit air yang tinggi sehingga air sering meluap ke permukiman hingga menggenangi badan  jalan,” ujarnya.

Sebelumnya Kalaksa BPB  Kabupaten Jembrana, I Putu Agus Artana Putra pada Minggu malam menyebut ada puluhan laporan kejadian musibah akibat cuaca ekstrim. “Ada 10 Kejadian Pohon Tumbang, 1 Kejadian Rumah Rusak akibat Angin Kencang, 1 Kejadian Rumah Rusak Akibat Tersambar Petir, 3 titik Tanah Longsor, 7 titik Banjir dan 3 Kejadian Dahan Pohon Patah,” tandasnya.

wartawan
PAM

Bareskrim Bongkar Pencucian Uang  Bisnis Baju Bekas di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali kembali kecolongan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan besar tindak pidana perdagangan dan pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari bisnis impor pakaian bekas ilegal atau thrift di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.