Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Warga Lembongan Mengadu ke Anggota DPR RI, Pariwisata Terpuruk, Gas Elpiji dan BBM Langka

Bali Tribune/ PROTES - Warga Lembongan mengeluhkan kelangkaan BBM dan gas kepada anggota DPRD Bali.
balitribune.co.id | Semarapura - Nasib masyarakat Pulau Lembongan Nusa Penida, Klungkung seperti pepatah, sudah jatuh ditimpa tangga. Akibat isu virus Corona, pariwisata terpuruk. Kini diperparah lagi oleh sulitnya mendapatkan gas elpiji dan bahan bakar minyak (BBM).
 
Masalah ini disampaikan warga Lembongan kepada anggota DPR RI Dapil Bali Nyoman Parta, ketika berkunjung ke Desa Lembongan, Minggu (16/2/2020) malam. Warga Lembongan mengeluhkan kelangkaan tabung gas elpiji 3 kilogram, 12 kilogram dan 50 kilogram hingga BBM. Kelangkaan itu terjadi sejak dua bulan lalu, bahkan masalah ini semakin dirasakan warga menjelang perayaan penampahan Galungan, Selasa (18/2) dan Hari Suci Galungan, Rabu (19/2) mendatang. 
 
“Kondisi kami saat ini ibarat sudah jatuh, tertimpa tangga. Pariwisata kami terganggu akibat virus Corona, jadi mohon solusi kongkret,” kata Perbekel Desa Lembongan, Ketut Gede Arjaya, yang ikut menghadiri pertemuan.
 
Dari himpunan pendapat dalam pertemuan itu setidaknya ada lima faktor penyebab terjadinya kelangkaan tabung gas elpiji hingga BBM selama 2 bulan terakhir di Lembongan. Pertama, kapal tanker gas elpiji mengalami kendala menuju SPPBE dan SPBU Nusa Ceningan. Hal itu dikarenakan kapal tersebut tidak bisa bersandar ketika air laut surut, selain juga disebabkan oleh faktor cuaca yang tidak bersahabat. 
 
Kedua, akibat faktor harga yang mahal menyebabkan warga mencari gas elpiji sampai ke Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Klungkung Daratan. Karena di Kusamba lebih murah harganya dan mestinya harga di Ceningan lebih murah, namun dari kwitansi harga yang ditujukan oleh warga, harga di Ceningan justru lebih mahal.
 
Penyebab yang ketiga, adanya penindakan oleh Polairud secara tiba-tiba yang menyebabkan kekhawatiran pemilik kapal dan nahkoda saat membawa gas elpiji dari Desa Kusamba. 
 
Keempat, masalah infrastruktur jembatan penghubung Nusa Ceningan dan Nusa Lembongan yang tidak bisa dilalui kendaraan roda empat, sehingga menyebabkan lambat dan tidak efektifnya pendistribusian gas elpiji. Kelima, para pengusaha merasa khawatir mendistribusikan (mengangkut) gas elpiji, karena sering dilakukan penindakan oleh Polairud.
 
Menjawab keluhan warga ini Anggota Komisi VI DPR-RI I Nyoman Parta menyatakan prihatin atas kondisi ini di tengah menurunnya kunjungan wisatawan Tiongkok. Menurutnya, situasi ini tidak bisa dibiarkan begitu saja terjadi tanpa ada solusi pihak terkait. 
 
"Ini kan kacau sekali. Sudah turis sepi. Gas elpiji tidak ada. Mau masak pun tidak bisa. Komplin wisatawan yang lain juga jadi terus bermunculan. Warga setempat juga jadi semakin susah. Mestinya Pertaminan hadir memberi solusi," tegas politisi PDIP ini.
 
Lebih jauh Nyoman Parta mengatakan sudah menindaklanjuti masalah ini, pihaknya sudah meminta jajaran pimpinan Pertamina Perwakilan Provinsi Bali untuk hadir langsung ke Lembongan. Dia juga meminta pihak Pertamina, mencarikan solusi agar warga dan pelaku pariwisata bisa keluar dari masalah kelangkaan gas elpiji ini. 
 
Selain itu, dia juga meminta pihak Syahbandar bisa mempermudah proses perizinan kapal berlayar. Pihak Polairud juga diminta harus bijak, tidak boleh melakukan penangkapan begitu saja. Sementara di bawah menyisakan banyak masalah. Cara- cara seperti itu menurutnya, harus ditinjau ulang, agar tidak menimbulkan masalah baru.
 
Nyoman Parta juga menyebutkan, solusi jangka panjang dirinya akan menyampaikan kepada Gubernur Bali dan Pemerintah Pusat agar jembatan permanen penghubung Nusa Penida dan Nusa Ceningan bisa segera dibangun. Supaya akses kendaraan roda empat bisa berjalan lancar, untuk memudahkan transportasi menghubungkan dua pulau kecil tersebut. 
wartawan
Ketut Sugiana
Category

Satpol PP Denpasar Bersihkan Ratusan Atribut Ilegal

balitribune.co.id I Denpasar - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Denpasar melakukan penertiban besar-besaran terhadap media promosi ilegal yang melanggar estetika kota, Selasa (14/4/2026). Langkah ini diambil menyusul banyaknya pengaduan masyarakat terkait maraknya baliho, spanduk, hingga pamflet yang terpasang serampangan di fasilitas umum.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pemkab Badung Bagi Wilayah Pengolahan Sampah, Kuta ke TPST Padang Sumbu dan Mengwi ke Mengwitani

balitribune.co.id I Mangupura - Pemerintah Kabupaten Badung membagi pengelolaan sampah berdasarkan wilayah untuk mengantisipasi penutupan permanen TPA Suwung mulai 1 Agustus 2026.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Badung I Made Agus Aryawan, mengatakan saat ini pengelolaan sampah di Badung dilakukan melalui dua skema utama.

Baca Selengkapnya icon click

Komisi IV DPRD Badung Evaluasi LKPJ 2025, Soroti Fasilitas Kesehatan dan Kabupaten Layak Anak

balitribune.co.id I Mangupura - Komisi IV DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat kerja (Raker) bersama delapan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengevaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung Tahun Anggaran 2025, Senin (13/4/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Masih Ada Kawasan Kumuh di Badung

balitribune.co.id I Mangupura - Kabupaten Badung sebagai destinasi pariwisata kelas dunia ternyata masih memiliki kawasan kumuh. Pemerintah berlambang keris ini bahkan sampai merogoh kocek bermiliar-miliar rupiah untuk menangani masalah kekumuhan wilayah ini.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Badung menyebut keberadaan kawasan kumuh sebagian besar tersebar di wilayah persewaan yang berkembang seiring pesatnya sektor pariwisata.

Baca Selengkapnya icon click

Kolaborasi Bali Bangun PSEL Denpasar Raya, Solusi Jangka Panjang Atasi Sampah

balitribune.co.id | Mangupura - Gubernur Bali Wayan Koster bersama Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dan Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menandatangani perjanjian kerjasama pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Denpasar Raya. Penandatanganan tersebut berlangsung di Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Senin (13/4).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.