Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Warga Lembongan Mengadu ke Anggota DPR RI, Pariwisata Terpuruk, Gas Elpiji dan BBM Langka

Bali Tribune/ PROTES - Warga Lembongan mengeluhkan kelangkaan BBM dan gas kepada anggota DPRD Bali.
balitribune.co.id | Semarapura - Nasib masyarakat Pulau Lembongan Nusa Penida, Klungkung seperti pepatah, sudah jatuh ditimpa tangga. Akibat isu virus Corona, pariwisata terpuruk. Kini diperparah lagi oleh sulitnya mendapatkan gas elpiji dan bahan bakar minyak (BBM).
 
Masalah ini disampaikan warga Lembongan kepada anggota DPR RI Dapil Bali Nyoman Parta, ketika berkunjung ke Desa Lembongan, Minggu (16/2/2020) malam. Warga Lembongan mengeluhkan kelangkaan tabung gas elpiji 3 kilogram, 12 kilogram dan 50 kilogram hingga BBM. Kelangkaan itu terjadi sejak dua bulan lalu, bahkan masalah ini semakin dirasakan warga menjelang perayaan penampahan Galungan, Selasa (18/2) dan Hari Suci Galungan, Rabu (19/2) mendatang. 
 
“Kondisi kami saat ini ibarat sudah jatuh, tertimpa tangga. Pariwisata kami terganggu akibat virus Corona, jadi mohon solusi kongkret,” kata Perbekel Desa Lembongan, Ketut Gede Arjaya, yang ikut menghadiri pertemuan.
 
Dari himpunan pendapat dalam pertemuan itu setidaknya ada lima faktor penyebab terjadinya kelangkaan tabung gas elpiji hingga BBM selama 2 bulan terakhir di Lembongan. Pertama, kapal tanker gas elpiji mengalami kendala menuju SPPBE dan SPBU Nusa Ceningan. Hal itu dikarenakan kapal tersebut tidak bisa bersandar ketika air laut surut, selain juga disebabkan oleh faktor cuaca yang tidak bersahabat. 
 
Kedua, akibat faktor harga yang mahal menyebabkan warga mencari gas elpiji sampai ke Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Klungkung Daratan. Karena di Kusamba lebih murah harganya dan mestinya harga di Ceningan lebih murah, namun dari kwitansi harga yang ditujukan oleh warga, harga di Ceningan justru lebih mahal.
 
Penyebab yang ketiga, adanya penindakan oleh Polairud secara tiba-tiba yang menyebabkan kekhawatiran pemilik kapal dan nahkoda saat membawa gas elpiji dari Desa Kusamba. 
 
Keempat, masalah infrastruktur jembatan penghubung Nusa Ceningan dan Nusa Lembongan yang tidak bisa dilalui kendaraan roda empat, sehingga menyebabkan lambat dan tidak efektifnya pendistribusian gas elpiji. Kelima, para pengusaha merasa khawatir mendistribusikan (mengangkut) gas elpiji, karena sering dilakukan penindakan oleh Polairud.
 
Menjawab keluhan warga ini Anggota Komisi VI DPR-RI I Nyoman Parta menyatakan prihatin atas kondisi ini di tengah menurunnya kunjungan wisatawan Tiongkok. Menurutnya, situasi ini tidak bisa dibiarkan begitu saja terjadi tanpa ada solusi pihak terkait. 
 
"Ini kan kacau sekali. Sudah turis sepi. Gas elpiji tidak ada. Mau masak pun tidak bisa. Komplin wisatawan yang lain juga jadi terus bermunculan. Warga setempat juga jadi semakin susah. Mestinya Pertaminan hadir memberi solusi," tegas politisi PDIP ini.
 
Lebih jauh Nyoman Parta mengatakan sudah menindaklanjuti masalah ini, pihaknya sudah meminta jajaran pimpinan Pertamina Perwakilan Provinsi Bali untuk hadir langsung ke Lembongan. Dia juga meminta pihak Pertamina, mencarikan solusi agar warga dan pelaku pariwisata bisa keluar dari masalah kelangkaan gas elpiji ini. 
 
Selain itu, dia juga meminta pihak Syahbandar bisa mempermudah proses perizinan kapal berlayar. Pihak Polairud juga diminta harus bijak, tidak boleh melakukan penangkapan begitu saja. Sementara di bawah menyisakan banyak masalah. Cara- cara seperti itu menurutnya, harus ditinjau ulang, agar tidak menimbulkan masalah baru.
 
Nyoman Parta juga menyebutkan, solusi jangka panjang dirinya akan menyampaikan kepada Gubernur Bali dan Pemerintah Pusat agar jembatan permanen penghubung Nusa Penida dan Nusa Ceningan bisa segera dibangun. Supaya akses kendaraan roda empat bisa berjalan lancar, untuk memudahkan transportasi menghubungkan dua pulau kecil tersebut. 
wartawan
Ketut Sugiana
Category

PT Sarana Buana Handara Tegaskan Taat Hukum dan Siap Lengkapi Dokumen yang Diminta DPRD Bali

balitribune.co.id | Denpasar - PT Sarana Buana Handara menegaskan komitmennya untuk taat hukum dan terbuka terhadap proses klarifikasi yang dilakukan Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali. Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Sarana Buana Handara, Aliza Salviandra, usai rapat dengar pendapat bersama Pansus TRAP DPRD Bali, Rabu (4/2).

Baca Selengkapnya icon click

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.