Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Wiryatama Minta Masyarakat Tingkatkan Kewaspadaan Bencana

Nyoman Adi Wiryatama

 Bali Tribune, Denpasar -Sejumlah wilayah di Bali beberapa waktu terakhir diterjang bencana. Mulai dari banjir, pohon tumbang, hingga tanah longsor. Dari sejumlah bencana alam tersebut, tidak sedikit warga yang menjadi korban.  Terkait kondisi ini, Ketua DPRD Provinsi Bali Nyoman Adi Wiryatama meminta kepada seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana alam. Menurut dia, hanya dengan kewaspadaan yang tinggi, masyarakat bisa terhindar dari bencana.  "Yang namanya bencana, tentu tidak bisa diprediksi. Tidak kita harapkan, tidak bisa kita tolak. Datang begitu saja. Karena itu kami minta masyarakat agar wajib tingkatkan kewaspadaan," kata Adi Wiryatama, usai memimpin rapat paripurna di Gedung DPRD Bali, Senin (28/1). "Semakin kita meningkatkan kewaspadaan, maka kita akan semakin terhindar dari bencana," imbuh mantan bupati Tabanan dua periode yang kembali maju sebagai calon anggota DPRD Provinsi Bali Dapil Tabanan dari PDI Perjuangan pada Pileg 2019 ini.  Ia menambahkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), agar responsif terhadap bencana yang terjadi. Begitu pula dengan beberapa instansi terkait, diharapkan untuk bergerak cepat sehingga mengurangi risiko bencana.  "Misalnya ada pohon yang mau rebah, itu harus ditangani cepat. Jangan sampai sudah terjadi bencana baru bergerak," tutur Adi Wiryatama.  Sementara itu Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) yang ditemui terpisah usai rapat paripurna, mengakui bahwa pemerintah sudah memetakan daerah - daerah yang berpotensi bencana. Misalnya daerah rawan longsor, di antaranya adalah Bedugul dan Kintamani.  "Pemerintah mengimbau masyarakat untuk menjauhi tempat yang berpotensi longsor, yang berpotensi timbulkan bencana. Karena yang namanya bencana memang susah diprediksi, tetapi kita bisa mengurangi risikonya," ujar Cok Ace. 

wartawan
San Edison
Category

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click

Yayasan AHM Kembangkan Desa Sejahtera Astra Honda di Ciamis

balitribune.co.id | Jakarta – Yayasan Astra Honda Motor (Yayasan AHM) menghadirkan Program Desa Sejahtera Astra Honda Jalatrang di Ciamis yang memiliki potensi terhadap wisata berkelanjutan di wilayah Jawa Barat (10/12). Pengembangan desa binaan ini diharapkan mampu menguatkan berbagai potensi daerah melalui kolaboraksi aktif masyarakat setempat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.