BALI TRIBUNE - Pemkot Denpasar dalam upaya memberikan pelayanan publik yang maksimal bagi masyarakat, terus menjalin komunikasi dan membangun sinergitas antar lini seperti halnya pelayanan dibidang hukum perdata dan tata usaha negara dengan Kejari Denpasar.  Setelah sebelumnya berhasil menerapkan Wadah Pelayanan Adhyaksa (Wayan Adhyaksa), kali ini Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar kembali melengkapi layanan Pengaduan Rakyat Online (PRO) Denpasar dengan p

BALI TRIBUNE - Dua bersaudara kakak beradik kandung, Kasiani (37) dan Sriyati (29) melakukan pencurian handphone di lantai II nomor 15 - 16 - 17 Pasar Sanglah Denpasar Barat, Minggu (5/8)lalu.

BALI TRIBUNE - Menkopulhukam Jenderal TNI (Purn) Wiranto, SH., bersama Menteri Sosial (Mensos) Dr Idrus Marham meninjau dan melihat langsung kesiapan satuan pendukung penanggulangan bencana alam gempa bumi yang melanda Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) di Lapangan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara (KLU), Selasa (7/8). Saat meninjau dapur umum Denbekang Mataram dan tenda Rumah Sakit Lapangan (RSL) Divisi 2 Kostrad, Menkopolhukam dan Mensos, didampingi Kasum

BALI TRIBUNE - DPRD Provinsi Bali kembali berduka. Hal tersebut menyusul berpulangnya anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Bali, AA Kompyang Raka. Politikus asal Sanur itu meninggal dunia, Selasa (7/8) malam pukul 23.00 Wita. Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bali ini mengembuskan nafas terakhirnya setelah dirawat di Rumah Sakit Bali Royal Hospital (RS BROS). Kompyang Raka awalnya terkena stroke.

BALI TRIBUNE - TNI menyiapkan helikopter untuk membantu evakuasi warga Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang menjadi korban gempa bumi berkekuatan 7 SR, pada Minggu (5/8) malam, pukul 19.46 Wita. Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto di Lapangan Tanjung, Rabu (8/8), mengatakan, helikopter disiapkan secara khusus untuk membantu evakuasi korban gempa yang masih bertahan di area yang sulit dijangkau melalui jalur darat. "Untuk yang sulit dijangkau

BALI TRIBUNE - Kuota sapi saat ini menjadi persoalan krusial. Sebab, disinyalir banyak kuota sapi diperjualbelikan oleh beberapa oknum yang mengaku sebagai peternak, padahal sebenarnya tidak. "Mereka hanya mencari izin saja, tapi sapi ndak punya," begitu diungkapkan Kepala Dinas BPMD dan Perizinan Provinsi Bali, IBM Parwata di Denpasar, Rabu (8/8). Bahkan untuk memastikan izin yang dimohonkan, IBM Parwata sempat melakukan sidak ke Gilimanuk.