Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Satgas PASTI Bongkar Dua Modus Penipuan Keuangan

logo pasti
Bali Tribune / PASTI - Logo Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), lembaga pengawas praktik investasi ilegal yang berpotensi merugikan

balitribune.co.id I Jakarta - Satgas PASTI menghentikan kegiatan Universal Peak pada Rabu (17/6/2026). Entitas tersebut diduga menjalankan praktik investasi ilegal dengan menawarkan skema investasi saham dan pembelian saham Initial Public Offering (IPO) dengan iming-iming keuntungan.

Masyarakat diminta berhati-hati terhadap layanan jasa penyelesaian pinjaman online yang menawarkan solusi instan, terlebih jika mengarahkan konsumen untuk kembali mengambil pinjaman baru atau sengaja melakukan gagal bayar. 

Seperti diketahui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) kembali mengambil langkah tegas terhadap praktik keuangan ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat. Dua entitas, yakni Universal Peak dan BAFI Group Indonesia, dihentikan kegiatannya setelah hasil penelusuran menunjukkan adanya dugaan aktivitas usaha tanpa izin serta indikasi modus penipuan kepada masyarakat.

Universal Peak mengklaim sebagai bagian dari Universal Peak Investment Inc, sebuah entitas yang disebut memiliki izin di Colorado. Namun, berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi Satgas PASTI, aktivitas Universal Peak di Indonesia tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam menjalankan aksinya, Universal Peak diduga menggunakan skema penyetoran deposit dari anggota untuk melakukan investasi saham. Para anggota kemudian diberikan informasi mengenai alokasi pembelian saham IPO yang disebut tersedia secara acak. Namun, Satgas PASTI menemukan adanya dugaan pemberian alokasi saham IPO yang bersifat fiktif kepada para anggota.

Selain tidak memiliki izin dari OJK, kegiatan usaha Universal Peak juga dinilai tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Aplikasi maupun situs yang digunakan entitas tersebut juga tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

BAFI Group

Selain Universal Peak, Satgas PASTI juga menghentikan aktivitas BAFI Group Indonesia yang menawarkan jasa konsultasi dan penyelesaian permasalahan pinjaman online serta kartu kredit.

BAFI Group Indonesia diduga menjalankan layanan penyelesaian utang dengan cara yang berisiko merugikan konsumen. Salah satu skema yang ditawarkan adalah meminta korban mengajukan pinjaman baru pada platform lain menggunakan data pribadi mereka.

Setelah pinjaman baru dicairkan, korban diarahkan untuk melakukan gagal bayar terlebih dahulu. BAFI Group Indonesia kemudian menjanjikan akan membantu menyelesaikan seluruh kewajiban pinjaman online tersebut dengan meminta imbal jasa dari sebagian dana pinjaman yang diperoleh.
Dalam berbagai publikasinya, BAFI Group Indonesia juga mencantumkan klaim telah memiliki izin dan terdaftar di OJK. Namun, hasil verifikasi Satgas PASTI menunjukkan bahwa klaim tersebut tidak sesuai fakta karena entitas tersebut tidak memiliki izin dari OJK maupun regulator terkait lainnya.

Kegiatan usaha BAFI Group Indonesia juga ditemukan tidak sesuai dengan perizinan yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Atas temuan tersebut, Satgas PASTI telah menghentikan kegiatan operasional Universal Peak dan BAFI Group Indonesia. Satgas juga melakukan pemblokiran terhadap akses aplikasi maupun tautan (URL) yang berkaitan dengan kedua entitas tersebut.

Langkah berikutnya, Satgas PASTI akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk melakukan proses penindakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Masyarakat yang merasa menjadi korban akibat aktivitas kedua entitas tersebut diminta segera membuat laporan kepada aparat penegak hukum setempat agar proses penanganan dapat dilakukan secara cepat.

Satgas PASTI kembali mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi dalam waktu singkat, terutama apabila mengatasnamakan perusahaan asing atau menggunakan skema yang tidak transparan.

Selain itu, masyarakat diimbau tidak langsung percaya terhadap penggunaan logo maupun klaim telah berizin dari OJK atau lembaga pemerintah lainnya. Verifikasi perlu dilakukan melalui kanal resmi sebelum menggunakan suatu layanan keuangan.

Apabila menemukan dugaan investasi ilegal, pinjaman online ilegal, maupun aktivitas keuangan mencurigakan lainnya, masyarakat dapat melaporkannya melalui Sistem Informasi Pelaporan Aktivitas Keuangan Ilegal (SIPASTI) di sipasti.ojk.go.id atau menghubungi Kontak OJK 157, WhatsApp 081157157157, serta email [konsumen@ojk.go.id](mailto:konsumen@ojk.go.id).

Sementara bagi masyarakat yang menjadi korban penipuan transaksi keuangan, laporan dapat disampaikan melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) di iasc.ojk.go.id. Laporan tersebut diharapkan dapat membantu proses pemblokiran rekening pelaku secara cepat sekaligus meningkatkan peluang pengembalian dana korban. 

wartawan
ARW
Category

PAMTS Atur Distribusi Air, Dampak Proyek Infrastruktur PUPR di Gianyar

balitribune.co.id I Gianyar - Perumda Air Minum Tirta Sanjiwani (PAMTS) Gianyar melakukan penyesuaian pola distribusi air bersih menyusul pelaksanaan peningkatan infrastruktur oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di sejumlah wilayah Kabupaten Gianyar. Penyesuaian tersebut berdampak pada gangguan pelayanan sementara, khususnya di wilayah pelayanan Kecamatan Sukawati. 

Baca Selengkapnya icon click

KPU Badung Soroti Potensi Pencatutan Nama Warga dalam Keanggotaan Parpol

balitribune.co.id I Mangupura - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Badung menyoroti masih adanya persoalan validitas data keanggotaan partai politik (Parpol). Sejumlah warga bahkan mengaku namanya tercantum sebagai anggota Parpol, padahal tidak pernah merasa mendaftar atau memberikan persetujuan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

PPPK Berpeluang Ikut Seleksi CPNS, Syarat Masa Kerja Minimal Setahun 

balitribune.co.id I Mangupura - Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung kini berpeluang kembali mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Namun, kesempatan tersebut tidak otomatis berlaku bagi seluruh PPPK karena tetap harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah.

Baca Selengkapnya icon click

Korpri Denpasar Gandeng BPJS Lindungi Pekerja

balitribune.co.id I Denpasar - Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, memaparkan inovasi "Sembagi Arutala" atau Gerakan Korpri Peduli Pekerja Rentan dalam Rapat Koordinasi Daerah BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Bali, Nusa Tenggara, dan Papua (Banuspa) di Sanur, Kamis (20/8/2026). Inovasi berbasis modal sosial ini dirancang untuk memberikan rasa aman dan jaminan perlindungan sosial bagi pekerja rentan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Wali Kota Denpasar Lantik 81 Pejabat Struktural

balitribune.co.id I Denpasar - Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, melantik dan mengambil sumpah jabatan 81 pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar di Graha Sewaka Dharma, Kamis (20/8/2026). 

Pelantikan ini ditujukan untuk pengisian jabatan kosong, rotasi, serta promosi guna memantapkan organisasi dan mengoptimalkan pelayanan publik.

Baca Selengkapnya icon click

Pomdam IX/Udayana dan Astra Motor Bali Bekali 114 Prajurit Safety Riding

balitribune.co.id | Denpasar - Dalam upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas serta meningkatkan disiplin dan keselamatan berkendara di jalan raya, Pomdam IX/Udayana menggelar kegiatan Sosialisasi Berkendara & Etika Berlalulintas Prajurit Kodam IX/Udayana SE-Garnisun Denpasar 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.