Daya Tahan Golkar | Bali Tribune
Bali Tribune, Sabtu 30 November 2024
Diposting : 6 April 2018 10:39
Mohammad S. Gawi - Bali Tribune
Bali Tribune
BALI TRIBUNE - Setelah sempat mengalami turbulensi akibat serangkaian kasus yang menimpanya, Partai Golkar kini sudah mulai berbenah. Diangkatnya Airlangga Hartarto, anak kandung mantan Menteri Perindustrian era Soeharto ini, menjadi titik balik konflik dalam tubuh Golkar. Keberhasilan Golkar memulihkan situasi juga ditandai dengan lepasnya pengaruh Setya Novanto akibat tersandung kasus korupsi e-KTP.
 
Sebelum kondisi ini pulih, goncangan dalam tubuh Golkar terjadi dengan sangat massif. Faksi yang tercipta di akhir 2014 lalu masih meninggalkan retak-retak ringan di lapis menengah-bawah. Meski hubungan Aburizal Bakrie dan Agung Laksono tampak cair di permukaan, yang kemudian memunculkan figur baru Airlangga Hartarto sebagai perekat, namun faksi dalam tubuh Golkar tidak lantas terreduksi secara maksimal.
 
Goncangan paling parah adalah kasus Setya Novanto yang ketika itu berposisi sebagai Ketua Umum DPP Golkar. Namun, seperti kita tahuh, Golkar memang piawai mengelola konflik. Kasus itupun berakhir dengan diberhentikan Setya Novanto dari posisinya. Namun, seperti kita tahu, goncangan itu melemah dengan sendirinya setelah Novanto ditahan KPK.
 
Ada apa dengan Golkar? William Liddle, pakar Indonesia di Ohio State University Amerika Serikat pernah melansir pernyataan menarik tentang Partai Golkar. Kata dia, di Indonesia hanya ada dua institusi/organisasi paling solid yakni Golkar dan TNI Angkatan Darat. Pernyataan Liddle ini disampaikan pada beberapa kesempatan di tahun 1992-1995 berdasarkan pengamatannya selama pemerintahan Orde Baru. Lidle memang realistis, meski dia pun mengerti bahwa realitas yang diamatinya ada hubungan dengan strategi pemerintahan Orde Baru melanggengkan kekuasaan melalui kedua institusi tersebut.
 
Golkar adalah mesin politik Orde Baru yang menjadi faktor kunci dalam mempertahankan rezim Soeharto untuk tetap berada di atas kursi kekuasaan, sedangkan TNI, terutama TNI Angkatan Darat dijadikan Navigator yang bertanggungjawab kepada kelanggengan pemerintahan Orde Baru dengan dan atas nama Stabilitas Nasional. Ibarat ‘anak emas’, kedua institusi ini memperoleh porsi perhatian pemerintah lebih besar dibanding institusi lainnya.
 
Ketika Orde Baru tumbang di tahun 1998, yang diikuti terjangan badai kritik yang menimpa Golkar dan TNI Angkatan Darat oleh komponen yang mengatasnamakan gerakan reformasi, kedua institusi ini masih mampu bertahan, bahkan berhasil mengelola kritik dan tekanan publik menjadi momentum baru untuk lebih bisa diterima rakyat.
 
Ada tiga hal yang membuat kedua institusi itu masih terus solid; Pertama, karena sudah terlanjur besar dan mengakar akibat konsolidasi dan kemudahan yang dinikmatinya selama 30 tahun. Kedua, terbuka dalam merespon kritik dan kesungguhannya dalam melakukan reformasi fundamental di internal organisasi. Ketiga, sumber daya manusia sudah sangat kuat dan menyebar di hampir semua lini. Dengan demikian, ketika mendapat hujatan, Golkar dan TNI Angkatan Darat justru tetap tangguh dan terus mempersembahkan karyanya kepada bangsa dan negara melalui misinya masing-masing.
 
Khusus tentang Golkar, ketangguhannya dapat dibuktikan melalui kemampuan merawat kepercayaan rakyat setelah tidak lagi menjadi partai ‘anak emas’ pemerintah pasca kejatuhan Soeharto. Pada Pemilu 1999 yang diselenggarakan di era Presiden Habibie, perolehan suara Partai Golkar mencapai 23.741.758 suara atau 22,44% dari suara sah dan berada pada urutan kedua setelah PDI-P.
 
Pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2004, dimana angin reformasi berhembus kencang dan tuntutan pembubaran Golkar terdengar dimana-mana, Partai Golkar malah tampil sebagai pemenang pertama dengan perolehan suara 24.480.757 atau 21,58% dari keseluruhan suara sah. Selanjutnya, pada Pileg 2009, Golkar meraih 15.037.757 suara (14,5%) atau 107 kursi (19,2%) di DPR.
 
Pada Pileg 2014, partai Golkar tetap mempertahankan posisinya sebagai partai papan atas; urutan ketiga dengan meraih 18.432.312 (14,75%) suara atau 91 kursi (16,3%) di DPR. Ironisnya, kesuksesan-kesuksesan tersebut—terutama pada Pemilu 1999 dan 2004, diraih Golkar bersamaan dengan datangnya gelombang demonstrasi, hujatan dan caci maki. Ini membuktikan bahwa daya tahan Golkar terhadap goncangan dari luar, masih cukup tinggi.