Negara, Bali Tribune
Pihak legislatif di Jembrana, Kamis (6/10), akhirnya melakukan inpeksi ke lokasi proyek pembabatan kawasan bakau untuk akses jalan di Desa Budeng, Jembrana, dan ke areal Pura Segara Desa Pakraman Gilimanuk di kawasan Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk yang tergerus abrasi akibat adanya aktifitas kapal yang berlabuh. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana I Ketut Sugiasa yang memimpin langsung sidak tersebut tampak kecewa atas kondisi yang terjadi di lapangan.
Saat sidak dan mengecek secara di areal proyek pembukaan jalan yang membabat kawasan puluhan are tanaman bakau di Desa Budeng, Jembrana. Rombongan dewan yang terdiri dari unsur Pimpinan, Ketua Fraksi dan Ketua Komisi ini mengaku perihatin. Dewan menilai proyek pembuatan jalan dengan alasan membuka akses jalan menuju pura sudah melanggar karena selain membabat dan mengurug kawasan bakau, juga ditumpangi kepentingan pribadi untuk pembangunan ditambak.
Ketua DPRD Kabupaten Jembrana I Ketut Sugiasa mengaku sangat kecewa dengan terhadap adanya pembabatan dan pengurugan kawasan bakau yang selama ini dipelihara itu. Ia menyatakan, untuk pembuatan akses jalan menuju pura tidak harus sampai mengurug dan mematikan lahan bakau hingga seluas itu. Ia meminta proyek tersebut harus dihentikan dan harus dikembalikan lagi seperti semula. Menurutnya, apabila memerlukan akses jalan, cukup dibangun menggunakan jembatan dari kayu. Pihaknya menyayangkan dengan proyek ini penghijauan yang dilakukan oleh masyarakat menjadi sia-sia.
Dewan sangat mendukung pengalihan fungsi lahan bekas tambak menjadi kawasan hutan bakau. Bahkan pihaknya beberapa waktu lalu sempat melakukan penghijauan pesisir dengan menanam mangrove dengan mengajak masyarakat, klub Vespa dan kelompok suporter bola Semeton Dewata Kenwa Negaroa. Tetapi kini manggrove yang sudah tumbuh subur justru diurug dan dimatikan untuk kepentingan jalan yang cukup lebar terlebih ternyata bukan sekedar untuk akses ke Pura, tetapi juga untuk lahan tambak.
Wakil Ketua DPRD Jembrana Kade Darma Susila juga mengatakan kendatipun untuk akses jalan, tidak harus semena-mena mengurug dan merusak lahan hijau yang sudah ada serta tidak semudah itu mengurug lahan bakau. Ia mengingatkan, di kawasan tersebut sudah terbentuk ekosistem. Untuk meminta kejelasan lebih lanjut dan guna mengklarifikasi pemberian ijin lahan yang diurug, dewan pun hari ini mengagendakan memanggil pihak-pihak terkait bai dari Desa, Kecamatan dan Balai Penelitian dan Observasi Laut (BPOL).
Sedangkan saat sidak di Pura Segara Gilimanuk yang amblas tergerus abrasi yang kondisi kerusakan senderannya sudah sangat parah dan menjorok ke areal Pura, dewan geram dengan masih adanya tarik ulur dalam perbaikan senderan pura diujung barat Pulau Bali itu. Ketua DPRD Jembrana, I Ketut Sugiasa mendesak agar pembangunan perbaikan senderan segera dilakukan dan tidak ditunda-tunda lagi apalagi sampai menunggu awal tahun depan sehingga kawasan pura tidak keburu habis tergerus terlebih pihak ASDP telah berkomitmen membantu dana CSR (corporate social responbility).
Dewan meminta panitia yang terdiri dari unsur dari Desa Pekraman Gilimanuk, Kelurahan Gilimanuk dan ASDP, Kepolisian serta Dinas PU yang hadir saat sidak untuk berkoordinasi lebih intens sehingga teknis pengerjaan bisa berlangsung lebih cepat serta kontruksinya harus sesuai agar tidak cepat roboh seperti senderan sebelumnya. Pihaknya juga meminta ada pengawasan kendati itu bantuan dana CSR. Bila perlu lewat penunjukkan dengan mencari kontraktor yang bagus.
Bendesa Desa Pekraman Gilimanuk, I Ketut Galung mengatakan akan menindaklanjuti saran dari DPRD tersebut. Dari rapat belum lama ini ia menyebutkan ASDP telah menyanggupi anggaran yang diperlukan Rp 581 juta.
