Diposting : 31 August 2022 09:41
YUE - Bali Tribune
balitribune.co.id | Badung - Indonesia akan mengakhiri siaran televisi analog paling lambat 2 November 2022. Analog Switch-Off (ASO) atau peralihan siaran TV analog ke TV digital dilaksanakan oleh pemerintah karena adanya pasal-pasal dalam Undang-undang (UU) Cipta Kerja yaitu UU Nomor 11 Tahun 2020. Di dalam UU ini disebutkan, paling lambat dua tahun Indonesia harus menghentikan siaran televisi analog.
"Jadi kenapa Indonesia harus ASO? Pertama adalah untuk kepentingan masyarakat. Sehingga masyarakat akan mendapatkan siaran yang lebih bersih gambarnya, bersih suaranya dan canggih teknologinya. Tapi lebih dari itu, ASO ini untuk efisiensi frekuensi," beber
Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia, Rosarita Niken Widiastuti kepada awak media saat pertemuan Kelompok Kerja Ekonomi Digital yang Keempat (the 4th G20 DEWG) di Nusa Dua, Badung, Selasa (30/8).
Kata dia, selama ini TV analog, untuk satu stasiun TV membutuhkan satu frekuensi. Ketika pindah ke siaran TV digital, satu frekuensi bisa digunakan untuk enam sampai dua belas stasiun televisi atau channel TV. "Sehingga akan terjadi efisiensi frekuensi. Sisa frekuensi yang ada ini untuk perluasan akses internet. Jadi, dengan adanya migrasi TV digital ini, daerah-daerah yang selama ini blank spot terhadap signal atau akses internet, nantinya akan dibangun infrastruktur dan masyarakat seluruh Indonesia nantinya bisa mendapatkan akses internet yang bagus," ucap Niken.
Disamping itu juga, ASO untuk perkembangan 5G atau jaringan telekomunikasi dengan kecepatan tinggi sehingga layanan telekomunikasi di Indonesia semakin meningkat. Diharapkan pula dapat meningkatkan ekonomi digital bagi seluruh pelaku usaha kecil dan menengah (UKM).
Lebih lanjut ia mengatakan, penghentian siaran TV analog ini apabila di suatu daerah sudah siap infrastrukturnya maupun pembagian set top box untuk rumahtangga miskin ekstrem. "Sekarang ini masih dalam pembagian set top box yang merupakan bantuan dari lembaga penyiaran dan pemerintah," imbuhnya.
