Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Polresta Denpasar Diduga Bermain Perlambat Berkas Nikah Tanpa Izin

Lodewyk Siahaan SH
Bali Tribune / PH PELAPOR - Penasihat Hukum (PH) pelapor, Lodewyk Siahaan SH (kanan) di Bareskrim Polri

balitribune.co.id | Denpasar - Kasus dugaan tindak pidana nikah tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 279 KUHP dengan tersangka Frederik Surya Tjoe (41) – Helda (44) dilaporkan sejak 2021, namun berkas perkara hingga saat ini belum tuntas. 

Padahal Fernando Lesmana selaku pelapor yang mempraperadilkan Kapolresta Denpasar, permohonannya dikabulkan oleh hakim praperadilan Tjokorda Putra Budi Pastima SH MH dalam putusannya di PN Denpasar, Kamis (21/11/2024) lalu. Dalam putusannya, hakim memerintahkan termohon dalam hal ini Kapolresta Denpasar untuk melanjutkan penyidikan karena sudah ditemukan tiga alat bukti permulaan yang cukup dalam melanjutkan penyidikan. 

Pihak pelapor, Fernando Lesmana pun menduga adanya permainan penyidik Sat Reskrim Polresta Denpasar sengaja bermain untuk memperlambat berkasnya. Dugaan ini bukan tanpa alasan. 

"Sebab, dalam putusan praperadilan yang dilakukan Fernando tersebut, hakim menyatakan bahwa tiga dari lima unsur sudah dapat terpenuhi untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya," ungkap Lodewyk Siahaan SH selaku Penasihat Hukum pelapor yang dihubungi via telepon genggamnya, Selasa (10/6).

Dikatakan Siahaan, berdasarkan putusan praperadilan tersebut, penyidik telah membuka penyidikan lagi dengan mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Negeri Denpasar pada tanggal 24 Desember 2024. Namun pada bulan Maret 2025, pihak Kejari Denpasar mengembalikan SPDP tersebut karena berkas tidak kunjung datang.

Sampai dengan saat ini belum ada perkembangan berkas perkara sama sekali. Bahkan belum ada penetapan tersangka dalam perkara ini. Padahal sebelumnya penyidik telah menetapkan Helda dan Frederik sebagai tersangka. Dan penyidik juga menerbitkan DPO terhadap Frederik dan Helda. Anehnya, penyidik sendiri pula menerbitkan SP3 tetapi ditolak oleh hakim praperadilan karena tidak sah. 

"Pelapor Pak Fernando pada tanggal 14 Maret 2025 telah dimintai keterangan tambahan. Tetapi hingga saat ini tidak ada pemberitahuan perkembangannya kepada kami dalam bentuk SP2HP. Ini yang patut diduga adanya permainan untuk memperlambat berkas perkara ini," katanya.

Sementara Biro Wassidik Bareskrim Polri dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Dumas (SP3D) kepada Siahaan pada 06 Februari 2025 menyampaikan telah memberikan sejumlah petunjuk dan arahan kepada Dit Reskrim Polda Bali. Hal tersebut juga telah ditindaklanjuti oleh Kabag Wassidik Dit Reskrimum Polda Bali. 

"Pada Senin 28 April 2025 kami menemui Kabag Wassidik Dit Reskrimum Polda Bali, dimana saat pertemuan menyampaikan kepada kami  akan memberikan arahan dan petunjuk kepada penyidik Sat Reskrim Polresta Denpasar untuk mengirimkan kembali SPDP disertai resume penanganan perkara kepada Kejaksaan Negeri Denpasar. Di tempat terpisah Kasat Reskrim Polresta Denpasar bersama Kanit V Sat Reskrim Polresta Denpasar berjanji mengirimkan panggilan resmi kedua untuk Helda dan Erik, namun diduga kuat penyidik Polresta Denpasar tidak menjalankan arahan dari  Biro Wassidik Bareskim Polri itu," ujar Siahaan.

Untuk diketahui, pada Oktober 2022 lalu,  Frederik dan Helda yang saat itu berstatus tersangka dan DPO mempraperadilkan Kapolresta Denpasar, namun ditolak oleh hakim praperadilan dan putusan dimenangkan oleh Kapolresta Denpasar.  Sangat janggal dan aneh, Kapolresta Denpasar justru menerbitkan dua kali SP3 dan keduanya itu dibatalkan oleh majelis hakim praperadilan karena SP3 tersebut tidak sah. 

Siahaan mengatakan, sesuai putusan hakim praperadilan Pengadilan Negeri Denpasar, menyatakan bahwa SP3 tanggal 29 Mei 2024 yang diterbitkan Kapolresta Denpasar ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar adalah tidak sah. Pengacara berdarah Batak ini justru mempertanyakan kepada Kapolresta Denpasar ada permainan apa sehingga dua kali menerbitkan SP3. Sedangkan penyidik telah menemukan tiga alat bukti permulaan yang cukup. Bahkan dikuatkan dengan permohonan Dit Krimum Polda Bali kepada Divisi Hubinter Polri untuk  Red Notice terhadap kedua DPO Helda dan Erik.

"Selain itu, telah nyata secara fakta di persidangan praperadilan, berdasarkan data resmi Penyidik Polresta Denpasar yang diterima Pengadilan Negeri Denpasar telah ditemukan tiga alat bukti terkait laporan pengaduan, yaitu saksi terpenuhi, saksi ahli Dr Eva Achjani Zulfa SH MH terpenuhi serta petunjuk persesuaian rekaman CCTv dan bukti di TKP terpenuhi," ujarnya.

Sementara Kasi Humas Polresta Denpasar AKP I Ketut Sukadi dikonfirmasi mengatakan saat ini penyidik belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan nikah tanpa izin ini. 

"Belum ada penetapan tersangka," jawabnya.

Belum adanya penetapan tersangka dalam perkara ini, menurut Siahaan sangat tidak masuk akal dan janggal. 

"Selain itu, penyidik juga tidak komunikatif dalam hal permintaan informasi Perkembangan Perkara (SP2HP) karena saya WA tidak dijawab sampai sekarang," pungkasnya. 

wartawan
RAY
Category

Sayembara Cipta Puisi Denpasar 2026 Jadi Ruang Kreativitas dan Rekam Jejak Kehidupan Kota

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui kegiatan Denpasar Bercerita menghadirkan program Percakapan Tentang Puisi, Denpasar dan Sayembara Cipta Puisi Denpasar Tahun 2026 sebagai wadah pengembangan kreativitas, literasi, serta apresiasi sastra bagi generasi muda dan masyarakat umum.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Diduga Puing Pesawat Tragedi 1974 Ditemukan di Sungai Tinga-Tinga

balitribune.co.id | Singaraja - Temuan sejumlah benda yang diduga berkaitan dengan kecelakaan pesawat tahun 1974 di aliran Sungai Desa Tinga-Tinga, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, mulai ditelusuri kepolisian. Keberadaan benda-benda tersebut menjadi perhatian karena diduga merupakan bagian dari pesawat yang jatuh dan menewaskan 107 orang lebih dari lima dekade lalu.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Operasi Zebra Agung 2026 Digelar di Bali, Ini Fokus Penindakan Polda Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Tingginya angka kecelakaan lalu lintas menjadi perhatian serius Polda Bali dalam upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat demi mewujudkan lalu lintas yang tertib dan berkeselamatan.

Komitmen ini disampaikan langsung Kapolda Bali Irjen Pol Pasma Royce saat memimpin apel Gelar Pasukan "Operasi Zebra Agung 2026" di halaman depan Mapolda Bali, Senin (16/11/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Polres Buleleng Ungkap Lima Kasus Narkoba, Tujuh Pria Ditangkap

balitribune.co.id | Singaraja - Polres Buleleng mengungkap lima kasus narkotika selama 10–14 November 2026. Sebanyak tujuh pria diamankan di wilayah Kecamatan Buleleng, Sawan, dan Kubutambahan dengan barang bukti 1,56 gram bruto sabu serta 5.269 butir pil Y jenis triheksifenidil.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

TPAKD Badung Raih Penghargaan Program Dukungan UMKM Terbaik Tahun 2026 dari OJK Bali

balitribune.co.id | Mangupura – Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Badung meraih penghargaan Program Dukungan UMKM Terbaik Tahun 2026 dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali. Penghargaan tersebut diserahkan pada pelaksanaan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) TPAKD se-Provinsi Bali, Senin (16/11/2026), bertempat di Kantor Gubernur Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Pasar Properti Bali Terkoreksi, Ekonomi Tetap Tumbuh 5,85 Persen

balitribune.co.id | Denpasar - Pasar properti komersial di Bali mengalami penyesuaian pada Triwulan III 2026. Perubahan preferensi konsumen, persaingan usaha, serta dinamika permintaan dan pasokan mendorong penurunan harga di sejumlah segmen properti. Meski demikian, kondisi tersebut tidak serta-merta mencerminkan pelemahan ekonomi Bali yang justru masih tumbuh kuat.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.