balitribune.co.id | Singaraja - Pemerataan pertumbuhan ekonomi Bali menjadi salah satu pekerjaan rumah yang perlu segera dituntaskan. Selama ini, aktivitas ekonomi, investasi, dan pembangunan infrastruktur masih terkonsentrasi di wilayah Bali Selatan. Padahal, Bali Utara memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru, terutama melalui sektor pariwisata, kelautan dan perikanan, serta industri pengolahan hasil pertanian.
Upaya mendorong potensi tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam Focus Group Discussion (FGD) Triwulan III 2026 yang diselenggarakan di Ruang Rapat Rumah Jabatan Bupati Buleleng, Kamis (5/11/2026). Mengangkat tema penguatan sumber pertumbuhan ekonomi Bali melalui pengembangan sektor pariwisata di Bali Utara, forum ini juga membahas penguatan konektivitas Bali Utara-Selatan, peningkatan hasil kelautan dan perikanan, serta pengembangan industri pengolahan komoditas pertanian.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali, Achris Sarwani, mengatakan pengembangan ekonomi Bali harus dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pelaku usaha, akademisi, maupun media.
Menurutnya, forum diskusi tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kesamaan pandangan sekaligus merumuskan langkah konkret untuk memperkuat perekonomian Bali.
Achris menegaskan, penguatan ekonomi Bali tidak cukup hanya mengandalkan sektor pariwisata. Meski pariwisata masih menjadi motor utama perekonomian, pengembangan sektor-sektor produktif lainnya perlu mendapat perhatian agar struktur ekonomi Bali semakin kuat dan berimbang.
"Pertumbuhan ekonomi pada akhirnya harus bermuara pada peningkatan pendapatan masyarakat dan kesejahteraan. Karena itu, kita tidak boleh hanya bergantung pada satu sektor. Potensi ekonomi lainnya juga harus dikembangkan," ujarnya.
Ia menjelaskan, terdapat tiga perhatian utama dalam penguatan ekonomi Bali. Pertama, pengembangan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Kedua, pemerataan investasi dan pembangunan infrastruktur. Ketiga, penguatan UMKM serta sektor riil yang menghasilkan produk-produk unggulan daerah.
Dalam konteks tersebut, Bali Utara dinilai memiliki peluang besar untuk mengambil peran lebih strategis. Selama ini, investasi masih cenderung mengarah ke sektor-sektor yang berkaitan dengan pariwisata dan terkonsentrasi di Bali Selatan. Kondisi ini perlu dibenahi agar manfaat pembangunan ekonomi dapat dirasakan lebih merata.
Achris mengungkapkan, investasi memiliki kontribusi cukup besar terhadap perekonomian Bali, dengan bobot hampir 29 persen. Sementara itu, realisasi investasi Bali hingga saat ini telah mendekati target sekitar Rp48 triliun hingga Rp49 triliun.
Namun, tantangan berikutnya bukan sekadar meningkatkan nilai investasi, melainkan memastikan investasi tersebut tersebar secara lebih merata dan mampu menggerakkan sektor-sektor produktif di luar pariwisata.
Karena itu, pengembangan konektivitas Bali Utara-Selatan menjadi salah satu faktor penting. Dukungan infrastruktur diharapkan mampu membuka akses ekonomi, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan daya tarik investasi di wilayah utara.
Selain pariwisata dan infrastruktur, BI juga mendorong pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan. Menurut Achris, sektor tersebut memiliki peluang besar untuk menciptakan nilai tambah ekonomi, terutama apabila hasil produksi lokal tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi diolah menjadi produk bernilai ekonomi lebih tinggi.
Salah satu contoh yang mengemuka dalam diskusi adalah pengembangan industri ekstraksi atau pengolahan bahan baku berbasis komoditas pertanian. Model industri semacam ini dinilai dapat membuka peluang pasar yang lebih luas, termasuk pasar nasional dan ekspor.
Founder and CEO PT Haldin Pacific Semesta dan PT Talasi Tru Origin, Alisjahbana Haliman, yang mengikuti diskusi secara daring, turut memberikan perspektif mengenai peluang pengembangan industri pengolahan tersebut.
Pengembangan industri di Bali Utara diharapkan dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, peningkatan nilai tambah ekonomi tidak harus mengorbankan karakter alam dan lingkungan Bali yang menjadi salah satu kekuatan utama daerah ini.
Di sisi lain, Achris juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga. Inflasi menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat.
Ia menyebutkan, inflasi Bali secara tahunan telah mencapai sekitar 2,74 persen, meningkat dibandingkan angka sebelumnya sebesar 2,40 persen. Dengan target inflasi nasional di kisaran 2,5 persen plus minus 1 persen, pengendalian harga menjelang akhir tahun menjadi pekerjaan penting bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, pengendalian inflasi tidak cukup hanya dilakukan melalui pemantauan harga. Upaya memperkuat produksi pangan lokal, memberdayakan kelompok tani, mengoptimalkan peran BUMD, serta memperbaiki distribusi komoditas juga perlu dilakukan secara berkelanjutan.
Produksi pangan dari daerah sendiri harus menjadi prioritas sebelum mengandalkan pasokan dari luar daerah. Ia mencontohkan keberhasilan pengembangan produksi padi melalui pemanfaatan aset pemerintah yang menunjukkan bahwa kolaborasi dan optimalisasi sumber daya lokal dapat mendukung ketahanan pangan.
Namun, apabila kebutuhan komoditas tidak dapat dipenuhi dari produksi lokal, kerja sama antardaerah tetap diperlukan untuk menjaga ketersediaan pasokan.
Achris juga mengingatkan bahwa karakteristik geografis Bali membuat distribusi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pembentukan harga. Karena itu, dukungan terhadap kelancaran jalur distribusi, termasuk kemungkinan fasilitasi biaya distribusi untuk komoditas tertentu, menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi.
Melalui FGD tersebut, BI berharap berbagai pemangku kepentingan tidak berhenti pada penyusunan rekomendasi strategis. Lebih dari itu, hasil diskusi diharapkan melahirkan langkah-langkah nyata yang dapat dilaksanakan sesuai kewenangan dan kapasitas masing-masing pihak.
Sebab, penguatan ekonomi Bali Utara bukan semata-mata tentang membuka kawasan baru untuk investasi dan pariwisata, melainkan membangun sumber pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan nilai tambah, memperluas kesempatan usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.
FGD tersebut turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Buleleng Putu Ayu Reika Nurhaeni, Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bali Dedy Arief Hendriyanto, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha Prof. Dr. Gede Adi Yuniarta, serta sejumlah pejabat perangkat daerah Kabupaten Buleleng dan pemangku kepentingan terkait.
