BALI TRIBUNE - Salah satu permasalahan kependudukan di Bali saat ini adalah Laju Pertambahan Penduduk (LPP) yang masih tinggi. Sesuai dengan hasil Sensus Penduduk (SP) tahun 2010, LPP di Bali sebesar 2,15 persen. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat.
Menurut Ketua Umum Koalisi Kependudukan Indonesia, Dr Sonny Harry Budiutomo Harmadi, SE., ME, LPP di Bali tinggi bukan karena tingginya angka kelahiran tapi karena angka imigrasinya yang sangat tinggi.
"Kita bukan menolak imigrasi masuk ke Bali, tetapi bagaimana kita mengelola imigrasi penduduk yang masuk jadi itu sangat penting. Tugas daearah adalah bagaimana cara membuat kebijakan penyerasian mobilitas kependudukan, sehingga kita sama-sama merumuskan dan menahan laju kependudukan yang begitu cepat hingga 2,15 persen," ungkapnya pada pembukaan Forum Pertemuan Koalisi Kependudukan Fapsedu, IPADI tingkat Kota/Kabupaten dan Provinsi Bali di Denpasar, Senin (9/10).
Dikatakan Sonny, untuk angka kelahiran yang tinggi tentunya program KB menjadi hal yang sangat penting. Namun tingginya LPP di Bali terjadi karena faktor migrasi. Sehingga harus dicari solusi menata atau mengatur migrasi.
"Misalnya, migrasi yang masuk ke Bali wajib mengikuti KB. Kalau bisa koordinasi dengan provinsi asal migrasi atau paguyuban migrasi itu. Koalisi pendudukan untuk menyusun berbagai kebijakan untuk mendukung pemerintah dalam menyusun kebijakan yang tepat. Bali imigrannya harus diidentifikasi. Artinya, pemerintah harus tahu dampak imigrasi tersebut, dia tinggal dimana pekerjaanya apa dan seterusnya," ujarnya.
Nada seirama disampaikan Ketua Umum IPADI Indonesia, Dr. Sudibyo Alimoeso, MA. Menurutnya, para migrasi yang masuk ke Pulau Dewata harus diatur. "Waspadai juga migrasi. Artinya, migrasi juga harus mengikuti program KB karena pada umumnya migrasi itu adalah pasangan muda. Migrasi juga harus disentu oleh program KB. Secara kependudukan, Bali ini angka kelahirannya secara teori sudah cukup namun tingginya angka imigrasi ke Bali perlu diwaspadai. Karena pasangan yang muda lebih mendominasi, jadi kita perlu perhatikan migran yang masuk ke Bali. Pembangunan keluarga sangat penting untuk penguatan karakter dari keluarga yang ada di Bali," imbuhnya.
Pada kesempatan tersebut, Perwakilan BKKBN provinsi Bali melakukan penandatanganan MoU dengan Majelis Pakraman Desa Jehem, Kabupaten Bangli untuk program Generasi Berencana (GenRe), dengan paguyuban Juangan Kencana untuk program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan dengan BPJS provinsi Bali tentang pelayanan KB.
