BALI TRIBUNE - Memanfaatkan masa reses kali ini, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bali Ketut Suwandhi menjaring aspirasi konstituennya di sejumlah tempat di Kota Denpasar. Di antaranya, di Subak Dalem, Banjar Pande Kecubung, Pura Pengastulan, Kebon Kuri Tengah, Pura Mayun Tegal, dan beberapa titik lainnya.
Di beberapa tempat tersebut, rata-rata masyarakat mengeluhkan insfrastruktur jalan lingkungan yang rusak parah. Selain itu, drainase dan saluran got hampir sebagian besar buntu, bahkan ada yang nyaris rata dengan tanah lantaran tidak terurus.
"Kota Denpasar sebagai ibu kota Provinsi Bali, seharusnya tidak ada jalan yang rusak. Apalagi hampir sebagian jalan di Denpasar adalah jalan provinsi dan nasional yang sudah diperbaiki oleh provinsi dan pusat. Tapi sayangnya, jalan lingkungan yang merupakan bagian dari pemerintah kota yang menanganinya, banyak yang rusak dan tidak terurus," beber Suwandhi, di Denpasar, Kamis (19/10).
Politisi Golkar asal Denpasar ini pun bingung, ketika masyarakat Kota Denpasar masih mengeluhkan soal jalan lingkungan, sehingga ia pun mempertanyakan, apa yang dikerjakan Pemerintah Kota Denpasar? Apalagi, Jalan Teuku Umar dan Jalan Diponogoro sudah diperbaiki provinsi.
Di sisi lain, adanya perbaikan di desa lebih banyak memanfaatkan alokasi dana desa (ADD). "Banyak jalan rusak dan belum bisa diaspal, terutama kelas dua jalan lingkungan," tegas Ketut Suwandhi.
Atas dasar itu, perbaikan jalan lingkungan dan drainase yang tidak terurus, menjadi usulan masyarakat Denpasar dalam resesnya kali ini. Terlebih lagi musim hujan akan mulai turun, tentu air sungai akan meluap dan banjir tidak terelakan.
Pembangunan sekolah negeri yang baru, baik tingkat SMP, SMA, dan SMK di Denpasar, juga masih menjadi aspirasi masyarakat. Alasannya, keberadaan sekolah negeri tersebut dirasakan masih kurang dan perlu penambahan dua sekolah di masing-masing kecamatan.
Diakui Suwandhi, orang tua siswa setiap tahun ajaran selalu teriak lantang dalam penerimaan murid baru. Apalagi, Denpasar sebagai ibu kota provinsi, menjadi serbuan kabupaten lain guna bersaing untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, hal itu dikarenakan banyak sekolah favorit di Denpasar.
Dalam masa reses kali ini, kepada Suwandhi masyarakat Denpasar juga mengharapkan perhatian pemerintah pada pengembangan usaha ekonomi kecil dan menengah (UMKM), terutama home industry. Pasalnya, di Denpasar dirasakan banyak pengangguran, baik tamatan sarjana, SMA maupun SMK. "Lowongan kerja sangat minim dan sulitnya mencari kerja. Sarjana, lulusan SMA dan lulusan SMK, banyak yang menganggur," tegas anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Bali ini.
Hal lain yang menjadi perhatian masyarakat adalah mengenai pencairan hibah. Bantuan dana hibah yang difasilitasi anggota dewan untuk fisik yang bersifat umum, diakui sudah berjalan bagus, seperti bantuan hibah diberikan kepada pura- pura Dang Kahyangan, Sad Kahyangan, dan Kahyangan Tiga.
Ke depan, diharapkan lebih banyak menyasar pada pura-pura tempat persembahyangan setingkat keluarga. Selain memberikan perhatian pada parhyangan, perhatian pemerintah juga diharapkan pada pawongannya (umatnya) dalam pelestarian adat dan budaya Bali.
